KATADATA – Judul tulisan di atas ini bukanlah sebuah pengumuman atau iklan penawaran produk, layaknya orang yang sedang kepepet menjual tanah, kendaraan atau harta bendanya. Namun, setidaknya judul tersebut menggambarkan kondisi yang tengah dihadapi BP Berau Ltd. terkait rencana perluasan proyek Tangguh Train 3 di Papua Barat. Megaproyek senilai US$ 12 miliar atau sekitar Rp 162 triliun anak usaha BP Plc. itu terkatung-katung gara-gara ketidakpastian kontrak pembelian gas alam cair (liquid natural gas / LNG).

BP Berau telah memulai proses perencanaan rinci alias front end engineering design (FEED) Tangguh Train 3. Dari hasil FEED itu, BP akan membuat keputusan akhir investasi (final investment decision/FID) pada medio tahun depan untuk memulai proses konstruksi. Kalau semua rencana berjalan mulus, Train 3 bisa mulai beroperasi pada pertengahan 2020 mendatang.

Kapasitas produksi LNG dari kilang itu diproyeksikan sebanyak 3,8 juta ton per tahun (million tons per year/mtpa). Jika digabungkan dengan Train 1 dan 2 yang sudah beroperasi, produksi Tangguh mencapai 11,4 juta ton per tahun.

Seperti halnya Train 1 dan 2, hasil produksi LNG dari Tangguh Train 3 juga dialokasikan untuk pasar domestik dan ekspor. Sebanyak 40 persen atau 1,5 juta ton LNG Train 3 dialokasikan untuk pasar domestik saban tahun. Sedangkan 60 persen dari total produksi bisa diekspor atau dibeli perusahaan asing.

Hingga kini, dua perusahaan sudah berkomitmen menyerap produksi LNG Train 3. Yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebanyak 1,5 mtpa atau 40 persen dari total produksi dan Kansai Electric Power Co. asal Jepang sebanyak 1 mtpa. Kalau dijumlah, penyerapan produksi Train 3 baru sebanyak 2,5 mtpa atau 66 persen. Padahal, menurut sumber Katadata di industri minyak dan gas bumi, BP menargetkan bisa mengantongi komitmen pembelian gas minimum 80 persen dari total produksi untuk merampungkan proses FID dan memulai pembangunan Train 3.

Sebenarnya, sudah ada beberapa perusahaan asing yang berminat menyerap sisa kapasitas produksi Tangguh Train 3. Namun, sumber tersebut mengungkapkan, para peminat itu juga menginginkan tambahan pasokan gas dari Tangguh Train 1 dan 2. Masalahnya, BP terikat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang melarang sisa produksi Train 1 dan 2 Tangguh diekspor ke luar negeri. Sekadar informasi, produksi LNG Tangguh Train 1 dan 2 terikat kontrak jangka panjang dengan empat perusahaan asing: Fujian LNG (Cina), K-Power dan POSCO (Korea) serta Sempra Energy (Meksiko).

Namun, BP sulit mengharapkan calon pembeli lokal untuk menyerap sisa kapasitas produksi Train 3 karena minimnya ketersediaan infrastruktur jaringan gas. Tak heran, akhir Juli lalu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berencana mengekspor 20 kargo LNG jatah domestik yang belum terserap. Kargo itu berasal dari produksi Bontang dan Tangguh. "Ini bukan karena gas tidak tersedia, tapi belum ada komitmen untuk dibeli. Kemungkinan infrastruktur belum siap," kata Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, medio Juni lalu. Saat ini, baru ada lima pembeli lokal gas: PLN, PT Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), PT Nusantara Regas, dan PT Energi Dian Kemala. 

Alih-alih menggaet tambahan pembeli baru, realisasi komitmen PLN menyerap 40 persen produksi Train 3 Tangguh pun masih tanda tanya. Menurut sumber Katadata, PLN masih belum sepakat soal harga. “Dengan harga minyak dunia yang turun, PLN menunggu untuk mendapatkan harga paling murah,” katanya.

Seorang pejabat pemerintah di lingkungan migas mengungkapkan, keinginan PLN meninjau ulang komitmen pembelian gas juga berlaku di sejumlah proyek atau blok gas. Seperti di Kalimantan Tengah, proses negosiasi penjualan gas dari Salamander Energy kepada PLN menemui jalan buntu. Adapun di Lampung, PLN meminta PGN mengubah harga jual dari kesepakatan awal untuk menyerap gas dari unit penyimpanan dan regasifikasi terapung (floating storage regasification unit/FSRU) Lampung. Alhasil, FSRU yang baru diresmikan tahun lalu itu, mangkrak saat ini.

"Masalahnya cuma satu yaitu harga. Sudah pasti kami utamakan dulu operasi pembangkit yang basis fuel-nya (bahan bakar) lebih efisien," kata Direktur PLN Amin Subekti kepada Katadata, Selasa (10/8).

Bisa dimaklumi, di tengah tren penurunan harga minyak  mentah yang turut menyeret harga gas bumi, calon pembeli gas akan menyodorkan tawaran yang rendah. Namun, dari sisi BP sebagai produsen, harga jual yang kelewat rendah otomatis membuat investasi jumbonya tidak lagi memenuhi nilai keekonomian.

Menurut sumber Katadata, manajemen BP memberikan tenggat waktu sampai akhir tahun ini. Bila target minimum penyerapan produksi sebesar 80 persen tidak tercapai, BP kemungkinan tidak akan melanjutkan investasinya di Train 3.

Hingga kini, manajemen BP belum memberikan konfirmasinya perihal masalah tersebut. Country Head BP Indonesia Dharmawan Samsu tidak membalas surat elektronik (e-mail) dari Katadata. Sebelumnya, Dharmawan mengakui 1,3 mtpa produksi Train 3 masih belum laku terjual. “Tanpa pembeli (untuk sisa produksi itu), akan sulit melanjutkan pembiayaan Train 3, yang diharapkan akan selesai tahun 2020,” katanya, seperti dikutip Reuters (14/4).

Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan, pemerintah masih terus berdiskusi dengan BP agar proyek Tangguh Train 3 tidak berhenti. “Kita terus cari solusi,” katanya.

Salah satu solusi yang tengah dikaji pemerintah adalah merevisi aturan yang mewajibkan kontraktor gas mengalokasikan hasil produksi gas buminya di dalam negeri. Jadi, jatah gas yang tidak terserap di dalam negeri bisa diekspor atau dibeli perusahaan asing. “Itu sedang didiskusikan untuk dibuatkan peraturan menteri,” kata Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I.G.N. Wiratmaja Puja kepada Katadata, beberapa hari lalu. Namun, peraturan itu nantinya akan bersifat situasional dan tidak permanen hingga kesiapan infrastruktur jaringan gas di dalam negeri.

Lewat rencana revisi peraturan itu, pemerintah tentu tak ingin mengulangi nasib proyek Tangguh Train 3 yang pernah terkatung-katung. Sebelumnya, proyek ini terganjal oleh izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan skema pendanaan proyek trustee borrowing scheme (TBS) yang dianggap bisa merugikan keuangan negara. Padahal, proyek itu sempat berjalan mulus setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Ratu Elizabeth di Inggris, negara asal BP, Oktober 2012 silam.

Kini, kalau megaproyek tersebut molor lagi, bayang-bayang potensi kenaikan pendapatan negara sebesar belasan triliun rupiah per tahun (seperti hitungan pemerintah) akan kian lama menjadi kenyataan.

Reporter: Yura Syahrul, Arnold Sirait, Muhammad Kahfi
    News Alert

    Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

    Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.