Krisis Iklim, Aktivis Gen Z Khawatir Tidak Ada Indonesia Emas di 2045
ZIGI – Indonesia mendapatkan kepercayaan yang luar biasa sebagai Presidensi G20 mulai 1 Desember 2021 sampai pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada November 2022.
Kelompok G20 merupakan kumpulan negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia, dengan demikian G20 memainkan pengaruh besar dalam mengatasi berbagai permasalahan global, terutama ancaman eksistensial terbesar umat manusia: Krisis Iklim.
Krisis iklim menjadi perhatian terutama bagi gen Z yang saat ini masih berusia di bawah 23 tahun. Padahal Indonesia mencanangkan Indonesia Emas di tahun 2045 bertepatan 100 tahun merdeka. Serta bonus demografi dimana 70% penduduk akan berusia produktif.
Namun, bagaimana masa depan anak muda Indonesia bila 20 tahun lagi bumi ini mati karena suhu bumi terus meningkat? Para aktivis iklim muda menuntut pemerintah Indonesia dapat menjadi tauladan dunia dalam upaya atasi krisis iklim sebagai Presiden G20.
Abdul Ghoffar (WALHI), Rafaella Xaviera (Jeda Untuk Iklim), Novita Indri (Climate Rangers), Naifah Uzlah (Fossil Free UI), Yudi (XR Indonesia Makassar), dan Sumarni Laman (YOUTH ACT Kalimantan) mengkritik kebijakan pemerintah yang masih lambat mengatasi krisis iklim.
Berikut ini 4 poin yang menjadi kritik dan masukan untuk pemerintah dalam menangani krisis iklim, agar generasi muda memiliki bumi yang layak ditinggali di masa depan:
1. Deklarasi Darurat Iklim
Saat ini upaya dunia dalam mengatasi krisis iklim masih berada jauh dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Paris, yakni untuk menahan laju kenaikan suhu rata-rata dunia di bawah 1,5°C.
Banyak pakar mengatakan bahwa dunia sedang melaju menuju kenaikan suhu sebanyak 2,4°C-2,7°C bahkan pasca pertemuan KTT Perubahan Iklim COP26 sekalipun dan ini merupakan sebuah hukuman mati bagi berbagai negara miskin, dan negara kepulauan seperti Indonesia.
“Kenaikan suhu 1 derajat bisa mempengaruhi sumber daya di masa depan. Sebagai generasi muda, siapa yang ingin tinggal di bumi dimana dunia berebutan makanan dan air? Tidak ada indonesia emas di 2045 di bumi yang mati,” ungkap Rafaela, aktivis Jeda Untuk Iklim dalam media briefing Blah...Blah...Blah...G20 pada Kamis, 16 Desember 2021.
2. Menghentikan Deforestasi di tahun 2030
Selain itu sebagai salah satu negara hutan terbesar di dunia, Indonesia menandatangani Global Forest Pledge di Glasgow untuk hentikan deforestasi tetapi secara terpisah mengaku tidak akan menghentikan penggundulan dan pengrusakan hutan dengan bersembunyi di balik pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.
“Realita sangat bertolak belakang, kita amat sangat jauh untuk mencapai zero deforestation atau mencapai net sink 2030 karena ada banyak produk-produk hukum atau kebijakan yang masih menabrak dan sifatnya tergesa-gesa dan syarat akan korupsi,” ungkap Novita Indri dari Climate Rangers.
Eksploitasi hutan yang dilakukan pemerintah Indonesia khususnya di hutan Kalimantan, Papua, dan Sumatera dinilai sangat tidak adil bagi masyarakat adat yang selama ini melindungi hutan dan spesies di dalamnya.
“Hal yang sangat tidak adil bagi kami anak-anak muda Kalimantan, kelompok-kelompok adat, masyarakat adat dan kami meminta pemerintah segera deklarasikan krisis iklim dan melakukan hal-hal serta ada perubahan nyata yang terjadi,” ungkap Sumarni Laman dari YOUTH ACT Kalimantan.
3. Membebaskan diri dari Batu Bara di tahun 2040
Selain itu, Indonesia sebagai salah satu negara produsen dan konsumen batu bara terbesar di dunia menanda tangani Pakta untuk keluar dari Batu Bara namun mengecualikan bagian yang memuat tenggat waktu yang disarankan oleh IPCC sebagai tahun dimana seluruh dunia harus bebas dari batu bara, yaitu 2040.
Namun Indonesia tidak bisa bergantung dari pendanaan bantuan negara lain untuk menyelesaikan perubahan iklim ini, karena Indonesia masih dinilai tidak serius untuk menghentikan krisis iklim.
“Negara lain pasti melihat keseriusan Indonesia dalam aksi iklimya. Indonesia perlu menunjukan komitmennya yang bukan clean coal atau energi fossil yang greenwashing kita butuh keep the coal under the ground dan energi terbarukan dan bersih yang berkelanjutan,” ujar Naifah Uzlah dari Fossil Free UI.
4. Menetapkan Nol Emisi Bersih di tahun 2050
Indonesia sebagai Presidensi G20 memiliki peran penting untuk mendorong negara yang bertanggung jawab atas 80% emisi gas rumah kaca dunia. Peran penting untuk menetapkan komitmen kuat dan nyata atas aksi iklim yang lebih ambisius.
Namun di COP 26 yang baru saja dilangsungkan di Glasgow, Scotlandia, Indonesia sendiri gagal menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca yang ambisius. Indonesia telah memutuskan untuk tidak menaikkan target dalam Nationally Determined Contribution (NDC) dan memutuskan untuk menetapkan tenggat waktu untuk capai nol emisi bersih di tahun 2060, sepuluh tahun lebih telat dari yang disarankan panel ilmuwan dunia IPCC.
“Alangkah baiknya Indonesia mencapai net zero lebih cepat dari masa itu. Jelas Indonesia sangat ketinggalan dan melenceng dari target Internasional semestinya dan memiliki potensi besar untuk memperparah krisis iklim di tingkat global,” ungkap Rafaela.
Empat poin di atas diserukan oleh para aktivis iklim muda untuk pemerintah Indonesia sebagai Presiden dan tuan rumah G20. Indonesia perlu menjadi tauladan dengan memulai dari diri sendiri. Dengan demikian, Indonesia bisa memimpin dunia dalam menetapkan aksi iklim yang lebih ambisius, lebih konkrit, lebih tegas dan sesuai dengan sains.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
