Derita Warga yang Dipaksa Beradaptasi dengan Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan telah memicu kabut asap yang membahayakan kesehatan warga. Data menunjukkan kebakaran kali ini lebih parah dari 2015. Di tengah kondisi ini, pemerintah justru berencana memanfaatkan hutan terdegradasi untuk lahan baru kelapa sawit dan aren.

27 Oktober 2026

Suara Nabilah Auralea (25) hampir tak bisa keluar saat berbicara dengan Katadata lewat sambungan telepon pada Senin, 19 Oktober 2026. Suaranya serak dan sesekali batuk, tanda sedang mengalami peradangan di tenggorokan. Sehari sebelumnya, perempuan yang disapa Lea ini, berobat ke Puskesmas. Sudah sejak beberapa pekan terakhir dia menderita infeksi saluran pernapasan.

Lea adalah warga Palembang, Sumatera Selatan. Provinsi ini merupakan salah satu wilayah yang menjadi pusat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Tanah Air. Hari itu, dia tetap beraktivitas di kantor, dan sayup-sayup suara batuk terdengar. Lea tak sendirian, beberapa rekan kerjanya juga mengalami penderitaan yang sama, tercekik batuk akibat kabut asap karhutla.

“Tak ada imbauan WFH (kerja dari rumah), baik untuk pegawai swasta seperti saya maupun Aparatur Sipil Negara,” ujar Lea.

Akibat asap karhutla, indeks kualitas udara Palembang berada di angka 185 dengan tingkat polusi udara PM2.5 sebesar 104,5 µg/m³ per 26 Oktober. Dengan indeks sebesar ini, udara Palembang masuk kategori tidak sehat. Bahkan tingkat konsentrasi PM2.5 mencapai 20,9 kali lebih tinggi daripada nilai panduan tahunan yang ditetapkan WHO.

Lea menunjukkan sejumlah video yang dia rekam. Salah satunya kondisi langit di sekitar Jembatan Ampera yang berkabut asap dengan jarak pandang terbatas. Pemerintah daerah, kata dia, sudah berupaya mengurangi asap seperti memodifikasi cuaca dengan penebaran dry ice. Namun, efeknya tidak pernah bertahan lama.

Kepungan asap ini tergambarkan dari citra satelit. Katadata mengumpulkan citra satelit indeks aerosol dan karbon monoksida untuk memotret kondisi udara di atmosfer saat kebakaran hutan sepanjang Agustus hingga Oktober 2026.

Data tersebut dikumpulkan dari Google Earth Engine dan dirata-ratakan selama tiga hari. Tujuannya agar citra utuh dan tidak terpotong akibat sisi bumi yang tidak terpotret dan terukur lantaran keterbatasan lintasan satelit.

Kepekatan aerosol dan karbon monoksida terlihat di atmosfer kawasan paling terdampak kebakaran hutan, terutama di wilayah Kalimantan, Sumatra, dan Papua bagian selatan.

Sebaran asap juga terlihat di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Papua Nugini, bahkan Filipina bagian selatan. Kondisi ini mengundang kecaman dari para politisi dan sejumlah pejabat pemerintahan di Malaysia dan Singapura lantaran Indonesia dinilai lambat menanggulangi kebakaran hutan. Pemerintah Singapura bahkan telah melayangkan tindakan hukum terhadap sejumlah perusahaan.

Pada 16 Oktober 2026, Pemerintah Singapura melayangkan teguran ke tujuh perusahaan yang beroperasi di Indonesia karena dianggap bertanggung jawab atas kebakaran hutan yang memicu kabut asap lintas batas. Anggota parlemen Malaysia, Syed Saddiq juga sempat mengusulkan negara ASEAN memberikan tekanan diplomatik serius ke Indonesia.

Asap dan Karbon Monoksida di Langit Indonesia

Aerosol dan Karbon Monoksida dari kebakaran hutan mulai menguar pekat di pertengahan Agustus hingga Oktober.

1 Agustus 2026

rata-rata 3 hari · 30 Jul–1 Agu 2026

Agu Sep Okt

Sumatra Kalimantan Jawa Sulawesi Papua Malaysia Australia Filipina Vietnam

Sumatra Kalimantan Jawa Sulawesi Papua Malaysia Australia Filipina Vietnam

+ −

Seret untuk memutar · Ctrl + gulir untuk zoomGeser ke samping untuk memutar · cubit untuk zoom

Aerosol indeks ≥1

7.519 km²

CO ≥0,05 mol/m² (±140 ppb)

311 km²

Aerosol indeks ≥1

3.252 km²

CO ≥0,05 mol/m² (±140 ppb)

38.238 km²

Aerosol indeks ≥1

23.146 km²

CO ≥0,05 mol/m² (±140 ppb)

145.111 km²

Aerosol indeks ≥1

15.110 km²

CO ≥0,05 mol/m² (±140 ppb)

642.331 km²

Aerosol indeks ≥1

154.201 km²

CO ≥0,05 mol/m² (±140 ppb)

1.164.621 km²

Aerosol indeks ≥1

158.347 km²

CO ≥0,05 mol/m² (±140 ppb)

2.612.260 km²

Aerosol indeks ≥1

243.279 km²

CO ≥0,05 mol/m² (±140 ppb)

6.187.475 km²

Aerosol indeks ≥1

727.575 km²

CO ≥0,05 mol/m² (±140 ppb)

6.496.920 km²

Aerosol indeks ≥1

775.205 km²

CO ≥0,05 mol/m² (±140 ppb)

9.024.839 km²

Aerosol indeks ≥1

492.663 km²

CO ≥0,05 mol/m² (±140 ppb)

7.288.807 km²

Di tengah kepungan asap kebakaran hutan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat beradaptasi dengan keadaan. Dia meminta masyarakat tetap berada di dalam rumah, dan hanya keluar jika ada keperluan mendesak, serta menggunakan masker.

“Kalau sudah kondisinya seperti itu, kita tahu alamnya sudah seperti ini, kita sebagai manusia harus segera beradaptasi dan usahakan stay di rumah,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026.

Kementerian Kesehatan mencatat penderita infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) mencapai 306.309 orang di wilayah terdampak kebakaran hutan per 17 Oktober 2026. Di antara para penderita ini adalah kelompok rentan, yaitu anak-anak (6-9 tahun) sebanyak 77.022 kasus, balita (0-5) 69.015 kasus, dan lansia (>60) 49.680 kasus.

Rasa khawatir Ira Indriya (44) berlipat seiring meningkatnya kasus ISPA. Warga Sampit, Kalimantan Tengah ini tinggal bersama sang ibu yang berusia 72 tahun dan menderita asma, serta tiga anaknya masing-masing berusia sembilan, tujuh, dan empat tahun.

Di Sampit, kabut asap dan langit berwarna kuning sudah berlangsung selama hampir empat bulan. Ira bercerita, penyakit asma sang ibu kerap kambuh karena paparan asap. Anak-anaknya juga sempat menderita batuk hingga menularkan ke anggota keluarga satu rumah.

Ibu tunggal ini pun melarang anak-anaknya keluar rumah. Kalaupun keluar, dia memakaikan mereka masker dua lapis sebagai perlindungan. Dia juga sering mengingatkan bahaya asap ke anak-anaknya untuk menahan mereka.

“Walau beberapa kali mereka tetap memaksa keluar, namanya juga anak-anak,” kata Ira kepada Katadata, Kamis, 22 Oktober 2026.

Ira cemas paparan asap berkepanjangan akan berdampak terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak-anaknya di masa depan. Apalagi Sampit merupakan salah satu daerah yang rentan mengalami kebakaran hutan dan lahan. Keluarga Ira bukan tahun ini saja mengalami dampak karhutla, tetapi juga pada 2019 dan 2023.

Riset Rosales-Rueda & Triyana (2019) mengonfirmasi kekhawatiran Ira. Mereka menganalisis dampak jangka panjang dari paparan asap kebakaran hutan Indonesia pada 1997 terhadap perkembangan anak. Riset dilakukan secara sekuensial terhadap tumbuh kembang anak pada tiga, 10, dan 17 tahun setelah kebakaran.

Seberapa Parah Kebakaran Hutan Tahun Ini?

Ini bukan kali pertama Indonesia menghadapi kebakaran hutan berskala masif. Kebakaran hutan besar pernah terjadi 2015, 2019, dan 2023. Menurut Vincent Kwipalo (63), warga Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, kebakaran kali ini yang paling parah dibandingkan sebelumnya. Kemungkinan, kata dia, karena kemarau yang lebih panjang sehingga mengeringkan sumber air.

Selain itu, Vincent menuding pembangunan proyek food estate di Merauke turut berkontribusi terhadap tingkat keparahan karhutla. Pasalnya, proyek yang mulai dibangun pada 2023 itu membuka hutan dan jalan yang membuat api lebih mudah menjalar ke mana-mana.

“Kebakaran bisa terjadi 2-3 minggu, bahkan sebulan. Apinya menjalar terus selama di tempat yang tidak ada air,” kata Vincent kepada Katadata, Kamis, 22 Oktober 2026.

Masih di Papua Selatan, pekebun karet asal Boven Digoel, Laurentius Mikan (31) mengatakan kobaran api telah melalap banyak tumbuhan produktif milik warga. Kebun karet miliknya tidak terbakar, tapi suhu panas memampatkan getahnya karena kekeringan.

September lalu, dia bercerita, warga sempat bergotong-royong memadamkan api yang muncul di hutan sagu dekat rumahnya. Mereka memangkas dahan-dahan kering dan membuang ranting kayu agar kebakaran tidak mudah merambat ke pohon-pohon lain.

Pemadaman tidak dapat dilakukan dengan air lantaran sungai kecil di dekat permukiman kering. Akibatnya, bara di dalam tanah tidak benar-benar padam. Alhasil, lahan kembali terbakar.

“Jadi kami sudah padamkan mati. (Tapi begitu) pulang, (lahan) terbakar lagi,” kata Laurentius kepada Katadata, Kamis, 22 Oktober 2026.

Secara keseluruhan, jumlah titik panas di Indonesia pada puncak kebakaran 2026 lebih sedikit dibandingkan dengan 2015. Namun, gambaran ini berubah jika titik panas dibedakan berdasarkan tingkat kepercayaan deteksinya.

Titik panas nominal menunjukkan lokasi dengan anomali suhu permukaan yang belum tentu menandakan kebakaran. Sementara itu, titik panas tinggi memiliki tingkat kepercayaan deteksi lebih besar sehingga lebih kuat mengindikasikan adanya kebakaran.

Penggambaran titik panas ini menggunakan citra satelit VIIRS S-NPP milik Badan Penerbangan dan Antariksa (NASA) dan Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional (NOAA) Amerika Serikat. Pemilihan citra satelit ini karena operasinya yang sudah dimulai sejak 2011.

Jika hanya menghitung titik panas tinggi, jumlahnya pada 2026 justru lebih banyak dibandingkan dengan 2015. Artinya, meski jumlah titik panas secara keseluruhan lebih sedikit, jumlah lokasi dengan indikasi kebakaran yang lebih kuat justru meningkat.

Perbedaan ini terlihat jelas di Merauke, Papua Selatan, yang menunjukkan peningkatan titik panas. Sebagai catatan, Papua Selatan baru menjadi provinsi pada 2022. Agar bisa dibandingkan antartahun, semua titik panas dalam analisis ini dikelompokkan berdasarkan batas provinsi saat ini.

Pada 2015, tercatat ada 32.420 titik panas di Papua Selatan semasa puncak kebakaran pada 23 Juli hingga 20 Oktober. Pada 2026, jumlah titik panas mencapai 46.952 dalam periode yang sama. Merauke bahkan menjadi kabupaten/kota dengan titik panas terbanyak pada tahun ini.

Dalam empat kebakaran terakhir, Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan titik panas terbanyak pada 2019, 2023, dan 2026. Ira yang sejak kanak-kanak tinggal di Sampit, menilai kebakaran kali ini memang yang terparah. Dia mengatakan kabut asap telah menyelimuti daerah tempat tinggalnya selama hampir empat bulan.

Dia juga merasakan kepekatan asap yang lebih intens dari pengalaman kebakaran sebelumnya. Bahkan, dia sempat melihat mobil menabrak bundaran jalan dekat rumahnya karena jarak pandang yang kurang dari 200 meter.

“Orang-orang sini bilang melewati asap itu kayak masuk ke alam lain,” kata Ira menggambarkan pekatnya asap.

Berdasarkan pengalaman kebakaran 2015, kebakaran mulai mereda seiring masuknya musim hujan. Persoalannya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi awal musim hujan datang terlambat pada tahun ini.

Di Kalimantan tengah, musim hujan diprediksi baru mulai antara pertengahan Oktober hingga akhir November. Sementara, puncak musim hujannya diprediksi mulai terjadi pada Januari 2027.

Di Papua Selatan, musim hujan diprediksi baru mulai lebih lama lagi, yaitu antara akhir November hingga akhir Desember. Terlambatnya awal musim hujan membuat puncaknya juga mundur menjadi antara Maret hingga April 2027.

Ironi Memperbaiki Hutan Bekas Kebakaran

Selasa, 20 Oktober 2026, enam aktivis Greenpeace Indonesia memanjat Monumen Selamat Datang di Bundaran HI dan membentangkan dua spanduk raksasa.

Spanduk pertama menghadap Istana Merdeka dan menuntut pemerintah menangani krisis iklim dan menurunkan biaya hidup. Spanduk kedua menghadap selatan dan tertulis, “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan pemerintah telah mengerahkan pasukan darat, udara, hingga relawan untuk memadamkan kebakaran. Katanya, pemerintah juga sudah menindak pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam karhutla.

“Bukan juga kemudian tidak ngapa-ngapain sebagaimana yang ditulis di spanduk,” kata Prasetyo.

Manajer Advokasi, Kampanye, dan Komunikasi Pantau Gambut, Wahyu Perdana berpendapat kegagalan pemerintah dalam menangani kebakaran hutan sudah dimulai sebelum kebakarannya terjadi. Menurutnya, pemerintah tidak serius dalam menangani pemulihan hutan dan lahan gambut.

“Persoalan karhutla bukan semata-mata faktor cuaca, melainkan juga kegagalan struktural dalam pencegahan, pemulihan ekosistem, pengawasan, dan penegakan hukum,” kata dia kepada Katadata, Kamis, 22 Oktober 2026.

Indonesia sudah kehilangan tutupan vegetasi alami 26,6 juta hektare (ha) selama 1990 hingga 2025. Dari jumlah tersebut, kawasan hutan kehilangan paling banyak hingga 16,6 juta ha.

Alih-alih mengembalikan fungsi hutan rusak atau terdegradasi, pemerintah malah melihat ini sebagai kesempatan untuk menambah lahan perkebunan kelapa sawit dan pohon aren.

Utusan Khusus Presiden bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan rencana perluasan lahan sawit dan aren demi memenuhi kebutuhan biofuel. Olahan kelapa sawit untuk biodiesel dan olahan aren menjadi bioetanol.

“B50-B100 itu nanti dari hutan yang rusak, bukan hutan primer. Menurut pemerintah, saat ini terdapat 12,7 juta hektare (ha) hutan rusak atau degraded forest,” ujar Hashim dalam Investor Daily Summit 2026 pada 7 Oktober 2026.

Dalam ilmu kehutanan, ada tiga jenis kondisi hutan. Hutan yang belum pernah dijamah disebut hutan utuh atau primer, hutan yang sudah rusak disebut hutan terdegradasi, dan hutan yang sudah gundul disebut hutan bekas deforestasi.

Data Kementerian Kehutanan pada 2024 mencatat memang ada 12,7 juta ha lahan kritis. Namun, lahan kritis yang bisa digolongkan hutan terdegradasi hanya 7 juta ha, sisa 5,7 juta ha lahan kritis berada di luar kawasan hutan.

Wahyu menilai pemerintah seharusnya melakukan pemulihan ekosistem, bukannya malah melakukan ekspansi perkebunan. Menurutnya, hal ini tidak bisa ditawar lagi terutama melihat apa yang sudah terjadi tahun ini.

“Jangan menjadikan hutan terdegradasi sebagai dalih untuk membuka ruang bagi ekspansi perkebunan,” kata dia.

Profesor Manajemen Kehutanan IPB, Herry Purnomo, mengatakan pemerintah perlu membuka data di mana rencana perluasan lahan perkebunan tersebut bakal dieksekusi. Soalnya, lokasi rencana ekspansi menentukan legalitas sesuai dengan Undang-undang Cipta Kerja.

“Kalau itu di kawasan hutan lindung dan hutan produksi, jelas itu ilegal. Tapi kalau itu di hutan produksi yang dikonversi, itu legal secara hukum,” kata dia kepada Katadata, Selasa, 20 Oktober 2026.

Herry mengatakan pembangunan perkebunan monokultur dapat berbuntut pada perubahan status dan fungsi kawasan hutan. Hutan terdegradasi, menurutnya, juga tidak boleh dianggap lahan kosong sehingga bebas diutak-atik.

“Ada konsep hukum, ada konsep budaya, juga ada konsep ekosistem yang mampu memulihkan sendiri kalau kita bantu,” beber Herry.

Ia menyarankan bahwa pencegahan harus lebih diutamakan ketimbang pemadaman. Selain itu, lahan gambut juga perlu terus basah dan dibasahi sambil dipantau dengan frekuensi yang sering.