Intuisi Jitu Bendahara Negara di Masa Sulit

Sri Mulyani memandang salah satu kunci pengendalian penularan virus adalah kecepatan melakukan vaksinasi, terlepas apapun kondisi keuangan negara pada saat itu.

Keraguan sempat hinggap di hati Terawan Agus Putranto. Menteri Kesehatan pada masa awal pandemi Covid-19 di Indonesia medio tahun 2020 itu mempertanyakan kondisi keuangan negara kepada Sri Mulyani. Pasalnya, sang menteri keuangan meminta Terawan segera berkeliling dunia untuk mendapatkan komitmen pembelian vaksin. Di sisi lain, keuangan negara tengah tertekan akibat lesunya perekonomian di tengah badai pandemi.

• Bu, benar (negara) punya duit?
• Kita (Kementerian Keuangan) cariin uangnya, Bapak fokus mengenai penanganan pandeminya. Karena memang itu adalah multi-front battle yang kita hadapi.

Cuplikan dialog tersebut diulang kembali dan disampaikan Sri Mulyani saat menjadi salah seorang pembicara dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Gedung AA Maramis, Jakarta, 26 Januari 2023.

Keraguan mantan Menteri Kesehatan Terawan, yang kemudian digantikan oleh Budi Gunadi Sadikin itu, merupakan sebuah kewajaran. Selain keterbatasan anggaran negara, Sri Mulyani sejak dulu memang dikenal ketat dalam pengelolaan APBN. Penerimaan negara dipatok sesuai putaran roda ekonomi, sedangkan belanja diatur ketat sesuai program masing-masing kementerian dan lembaga negara.

Namun, pandemi Covid-19 adalah kondisi yang abnormal sehingga kebijakan pemerintah yang dijalankan harus pula di luar kelaziman. Sri Mulyani memandang salah satu kunci pengendalian penularan virus adalah kecepatan melakukan vaksinasi kepada masyarakat. Karena itu, terlepas apapun kondisi keuangan negara, harus dilakukan upaya untuk mengatasi pandemi.

"Kita sudah menyampaikan, tidak boleh dalam situasi pandemi ada alasan tidak bisa melakukan tindakan apapun hanya karena tidak ada uang, karena itu pasti akan memperburuk. Jadi waktu itu berapapun yang dibutuhin kita akan sediakan," katanya.

Kala itu, sebenarnya banyak negara yang berupaya mendapatkan vaksin Covid-19. Tak heran, ketika para produsen menawarkan kontrak pengadaan vaksin, Indonesia bersedia bekerja sama serta menyiapkan anggarannya. Padahal, vaksin saat itu belum diproduksi. "Kita bilang, pokoknya beli, (padahal) barangnya belum ada waktu itu," kata Sri Mulyani.

Contohnya, AstraZeneca yang belum merilis vaksinnya namun sudah menawarkan kontrak pembelian. Tujuannya agar mereka mengetahui pasti jumlah vaksin yang harus diproduksi.

Keputusan dan gerak cepat pemerintah tersebut terbukti jitu untuk meredakan badai pandemi di Indonesia. Setelah mengantongi pasokan ratusan juta dosis vaksin, program vaksinasi digelar mulai awal tahun 2021. Suntikan kepada ratusan juta penduduk berhasil menghalau gelombang varian baru Covid-19 sehingga saat ini pandemi melandai dan negara ini tengah bersiap memasuki fase endemi.

Meski sekarang berujung manis, Sri Mulyani mengaku tahun-tahun di masa pandemi bukanlah waktu yang mudah untuk dilalui. Semua tekanan dari sisi kesehatan dan ekonomi terjadi di sepanjang 2020. Sebagai menteri keuangan, ia tak hanya harus mengamankan dana penanganan pandemi, namun juga harus pintar-pintar memakai anggaran negara untuk menjaga perekonomian dari resesi.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah harus bisa membuat keputusan tepat di tengah situasi yang belum pernah terjadi. "Jadi itu betul-betul coming from the real experience. Membuat keputusan yang kita kadang-kadang tidak cukup informasi, tapi harus dibuat dengan intuisi. Intuitif mengatakan harus dilakukan, namun semuanya tentu dilakukan dengan niat baik," katanya.

Defisit Membengkak dan Berbagi Beban

Pemerintah menggelontorkan dana jumbo untuk menangani pandemi. Pada tahun 2020, dana sekitar Rp 580 triliun terpakai untuk pos belanja bertajuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Setahun berselang, jumlahnya membengkak jadi Rp 659 triliun.

Anggaran belanja untuk penanganan pandemi berikut dampaknya tersebut terdiri atas dua pos besar. Pertama, anggaran penanganan kesehatan, seperti pembangunan rumah sakit darurat, penyediaan obat, insentif tenaga kesehatan, hingga percepatan vaksinasi.

Kedua, dana perlindungan sosial yang berwujud bansos tunai, PKH, penyaluran kartu sembako, bantuan beras, diskon tarif listrik, BLT Desa hingga subsidi kuota internet untuk pelajar. Dana perlindungan sosial itu bertujuan membantu masyarakat yang tergerus mata pencariannya karena pembatasan aktivitas dan mobilitas.

Selain itu, Sri Mulyani mengalokasikan anggaran untuk stimulus dan insentif bagi para pelaku usaha, mulai dari UMKM hingga korporasi, serta insentif sektor pariwisata. Sektor perbankan juga sempat mendapat suntikan dana likuiditas.

Pada tahun 2022, seiring meredanya pandemi, anggaran PC-PEN yang dihabiskan menyusut menjadi Rp 397 triliun. Jika ditotal, pemerintah mengucurkan dana penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi sekitar Rp 1.636 triliun dalam kurun tiga tahun (2020 - 2022).

Belanja negara memang melambung dan tersedot banyak untuk menangani pandemi. Namun, di sisi lain, penerimaan negara menciut karena ekonomi dilanda resesi. Alhasil, defisit APBN terancam membengkak hingga melampaui batas ketentuan 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Mau tak mau defisit anggaran mesti diperlebar. Presiden Joko Widodo kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1/2020 yang memungkinkan defisit APBN di atas 3% selama tiga tahun alias sampai tahun 2022. Belakangan, DPR langsung menetapkan perppu itu menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020.

Sri Mulyani membandingkan dengan negara-negara lain yang mengalami pelebaran defisit lebih besar. Misalnya, defisit anggaran di Inggris 13,8%, Spanyol minus 11,5%, Malaysia minus 6,5% dan Singapura defisit 13,5%.

Berpayungkan beleid itulah, pemerintah memompa belanja sehingga defisit anggaran mencapai 6,14% pada tahun 2020. Setahun berselang, seiring mulai menggeliatnya roda ekonomi, defisit mengecil jadi 4,57% dan sudah di bawah 3% pada 2022 lalu. “Waktu desain Perppu No. 1/2020, kami kalkulasi butuh 3 tahun defisit harus di atas 3%. Tapi tahun 2022 ditutup dengan defisit lebih kecil, yaitu 2,36%,” kata Sri Mulyani.

Pekerjaan berat selanjutnya adalah menambal lubang besar defisit anggaran. Meski sempat berjalan alot, Sri Mulyani dapat menggandeng Bank Indonesia (BI) untuk bersama-sama menanggung beban utang alias burden sharing. Bank sentral memborong surat utang pemerintah lewat pasar perdana sebesar Rp 1.104 triliun selama tiga tahun pandemi.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengaku rutin berdiskusi dengan Sri Mulyani terkait masalah ekonomi. Koordinasi yang erat bertujuan mendukung target masing-masing otoritas, misalnya bank sentral bertujuan menjaga inflasi dan nilai tukar sementara Kementerian Keuangan menjaga defisit fiskal dan alokasi pengeluaran pemerintah.

"Untuk mendukung pemulihan ekonomi yang terkoordinasi, menghormati otoritas masing-masing tetapi secara kolektif menjaga stabilitas ekonomi makro dan mendukung pertumbuhan ekonomi," katanya.

Kini, setelah tiga tahun pandemi, indikator-indikator makro ekonomi Indonesia menunjukkan pemulihan semakin kuat. Defisit APBN sudah menciut menjadi 2,38%. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,31% pada tahun 2022 yang ditopang oleh konsumsi masyarakat dan surplus neraca dagang.

***