Sejalan dengan tren global dan agenda pemerintah pusat dan daerah, serial diskusi Katadata Regional Summit mengangkat tema utama “Kolaborasi Menuju Pembangunan Daerah Berkelanjutan” di era Pandemi Covid-19. Adanya pandemi menjadi momentum bagi semua stakeholder untuk mewujudkan pemulihan ekonomi dan kesehatan, termasuk di daerah guna mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan baik di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, perekonomian dan lingkungan.
Forum tahunan yang digelar oleh Katadata untuk mempertemukan para stakeholder, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku bisnis dan civil society untuk berkolaborasi mewujudkan tujuan pembangunan daerah berkelanjutan. Selain mencakup serial diskusi yang membahas solusi dan terobosan pembangunan daerah dengan narasumber terkemuka, event ini juga menjadi ajang pemberian apresiasi bagi kepala daerah yang menerapkan praktik terbaik dalam membangun daerah di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, perekonomian, dan lingkungan.
Apresiasi diberikan terkait dengan tiga indeks. Pertama, Indeks Kelola terkait efektivitas pengelolaan anggaran daerah untuk tujuan pembangunan. Kedua, Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan. Ketiga, Indeks Perhutanan Sosial. Metodologi penyusunan indeks dilakukan oleh tim riset Katadata Insight Center, termasuk bekerja sama dengan KPPOD untuk membuat Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan.
Pandemi Covid-19 telah berdampak pada potensi peningkatan jumlah balita yang menderita stunting. Ini dipengaruhi oleh penurunan kegiatan posyandu dan peningkatan angka kemiskinan. Bagaimana solusi, terobosan dan inspirasi yang dilakukan oleh stakeholder, baik pemerintah pusat, pimpinan daerah, korporasi dan civil society secara bersama-sama mengatasi stunting di tengah pandemi.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)
Bupati Bantaeng
Ketua Pergizi Pangan dan Ketua Asosiasi Nutrisi Sedunia
Program Lead Manager, TP2AK/Setwapres
Pjs. Bupati Sumbawa Barat
Pemimpin Redaksi Katadata.co.id
Badan Pusat Statistik menyebutkan akibat pandemi Covid-19, angka kemiskinan pada Maret 2020 bertambah 1,63 juta orang menjadi 26,4 juta orang. Diperkirakan jumlahnya akan terus meningkat dan masyarakat lapisan bawah merupakan kelompok paling terdampak. Sesi ini akan membahas solusi dan aksi nyata pemerintah pusat, pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam mengatasi kemiskinan akibat pandemi.
Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial, Kemensos
Kepala Kelompok Kerja Kebijakan TNP2K
Pjs. Wali Kota Gunung Sitoli
Wakil Bupati Bondowoso
Katadata
Selain dampak kesehatan, kondisi perekonomian juga terpuruk akibat pandemi Covid-19. Sejumlah lembaga, seperti ADB memperkirakan ekonomi Indonesia akan memasuki resesi tahun ini dengan perkiraan pertumbuhan minus 1 persen. Sesi ini akan membahas upaya, langkah dan terobosan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mempercepat pemulihan ekonomi.
Ketua Dewan Komisioner OJK
Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN)
Bupati Konawe
Pjs. Bupati Bantul
Presiden Komisaris SEA Group
Wali Kota Bogor
Chief Content Officer Katadata
Guna menyelamatkan generasi muda dari ancaman pandemi Covid-19, pemerintah menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh secara online dalam skala nasional. Namun, kebijakan ini menghadapi tantangan berat, khususnya di daerah terpencil, penduduk padat serta di daerah dengan akses internet terbatas. Sesi diskusi ini membahas bagaimana terobosan dan aksi nyata pemerintah pusat, daerah dan korporasi dalam membantu siswa bisa belajar daring.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Staf Khusus Kementerian Kominfo
Pjs Bupati Agam
Bupati Majalengka
Presiden Direktur PT XL Axiata Tbk.
Direktur Bisnis Digital PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
Katadata Insight Center
Langkah meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan adalah bagian dari upaya mewujudkan daerah sebagai ujung tombak pembangunan Indonesia. Melalui kerangka atau konsep “Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan”, setiap daerah ditantang untuk menonjolkan keunggulan daerah masing-masing dalam menarik investasi. Sesi ini akan membahas upaya peningkatan daya saing daerah dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip berkelanjutan, baik dari perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan.
Kepala BKPM
Ketua Komite I DPD RI
Bupati Bojonegoro
Direktur Eksekutif KPPOD
Government and Public Outreach Associate Generasi Melek Politik
Komite Pengembangan Kewirausahaan APINDO
Moderator
Minyak sawit adalah penyumbang devisa terbesar kedua bagi Indonesia setelah batu bara. Di tingkat global, Indonesia juga menguasai pangsa pasar produk minyak sawit hingga sekitar 53 persen. Salah satu pasar terbesar sawit Indonesia adalah Eropa. Seiring komitmen untuk mitigasi perubahan iklim, Eropa menerapkan prinsip lebih ketat atas sawit Indonesia. Sesi diskusi ini akan membahas bagaimana caranya agar sawit Indonesia bisa memenuhi persyaratan pasar Eropa, termasuk solusi yang dikembangkan oleh Inisiatif Terpercaya.
Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar)
Direktur Pangan & Pertanian Kementerian PPN/BAPPENAS
Sekretariat Terpercaya/Senior Advisor Inobu
First Counsellor Delegation of the EU to Indonesia
European Forest Institute – Asia Regional Office
Moderator
Masyarakat di sektor kehutanan merupakan kelompok dengan tingkat kemiskinan tertinggi, di atas 20 persen, yang semakin terkena dampak pandemi Covid-19. Salah satu kebijakan yang diharapkan menjadi solusi adalah program Perhutanan Sosial. Sesi ini akan membahas strategi pemerintah pusat dan daerah, termasuk peran UU Cipta Kerja dalam mempercepat implementasi program Perhutanan Sosial.
Gubernur Kalimantan Barat
Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, KLHK
Tim Penggerak Percepatan Perhutanan Sosial TP2PS, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dosen Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB
Direktur Riset Katadata Insight Center
Katadata
Salah satu antangan utama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Termasuk di dalamnya adalah upaya pengurangan dan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Sesi ini membahas bagaimana terobosan, aksi nyata dan inspirasi dari para pengambil kebijakan dalam mengelola dan mengolah sampah yang berwawasan lingkungan.
Wali Kota Surabaya
Direktur Legal & Corporate Affairs PT Nestle Indonesia
Atase Kehutanan KBRI Tokyo, Jepang
Managing Director Waste4Change
Wali Kota Bekasi
Chief Operating Officer Katadata
Membahas tentang pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan civil society dalam mewujudkan pemulihan ekonomi dan kesehatan dari pandemi Covid-19. Melalui kolaborasi ini diharapkan pemerintah daerah dengan dukungan pusat, dapat mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk menghasilkan perekonomian yang lebih tangguh, adil, merata, masyarakat yang sejahtera, serta lingkungan yang terjaga.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT)
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri
Wali Kota Sibolga
Ekonom LPEM FEB UI
VP of Corporate Services TaniHub
Gubernur Jawa Timur
Direktur Riset Katadata Insight Center
Kepala Staf Kepresidenan
Indeks Perhutanan Sosial merupakan apresiasi yang diberikan kepada kepala daerah provinsi yang telah menerapkan praktek dan kinerja terbaik dalam mengimplementasikan program Perhutanan Sosial. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, sekaligus menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. Indeks ini disusun oleh tim riset Katadata Insight Center dibantu oleh tim pakar Perhutanan Sosial.
Indeks Kelola adalah apresiasi yang diberikan kepada bupati dan walikota yang berhasil dan efektif mengelola anggaran daerah, sesuai tujuan dan kebutuhan pembangunan prioritas di wilayahnya. Penggunaan anggaran ini berdampak signifikan untuk perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan perekonomian. Indeks ini disusun oleh tim riset Katadata Insight Center melalui seleksi administratif, kuantitatif dan kualitatif.
Daya Saing Daerah Berkelanjutan Award merupakan apresiasi yang diberikan kepada kepala daerah kabupatan/kota yang berhasil meningkat daya saing daerahnya untuk menarik investasi. Namun demikian, daerah tersebut tetap mengedepankan prinsip-prinsip berkelanjutan, baik dari perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan. Metodologi indeks ini disusun oleh Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) bekerjasama Katadata Insight Center.