Hanya saja, kelompok masyarakat sipil menilai peningkatan target iklim Indonesia ini belum optimal. Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Cerah, Adhityani Putri menyatakan peningkatan target iklim ini merupakan hal yang patut diapresiasi. Namun, ia menilai target yang ditetapkan masih belum cukup untuk menahan laju kenaikan suhu bumi di bawah 1,5°C.

“Berdasarkan analisis Climate Action Tracker (CAT) dan World Resource Institute (WRI), seharusnya Indonesia menurunkan emisi lebih dari 50 persen,” ucap Dhitri—panggilan akrab Adhityani pada Katadata (31/10).

Spesialis Clean Fuel pada Institute for Essential Service Rreform (IESR) Julius Christian Adiatma pada wawancaranya dengan Katadata (1/11) juga mengatakan Indonesia seharusnya sudah mencapai puncak emisi pada 2025.

“Tapi dengan target ENDC, sampai 2030 pun peningkatan emisinya masih tajam,” kata Julius.

Selain target emisi yang dinilai bisa lebih ambisius, persoalan lain yang disoroti kelompok masyarakat sipil adalah basis penilaian untuk penetapan target ENDC. Program Officer Hutan dan Iklim pada Yayasan Madani Berkelanjutan, Yosi Amelia mengatakan pemerintah perlu mempublikasikan perhitungan baseline yang digunakan dalam penetapan target pengurangan emisi pada masing-masing sektor.

“Sampai saat ini, pemerintah belum pernah mempublikasikan perhitungan baseline yang digunakan dalam penentuan target, termasuk capaian pengurangan emisi terhadap NDC. Implementasi NDC terhitung mulai 2020, seharusnya capaian dalam 2 tahun ini bisa dilaporkan. Kita juga tidak bisa memantau upaya yang dilakukan pemerintah sudah sesuai (on track) atau belum,” kata Yosi kepada Katadata (28/10).

Selain itu, Dhitri menyebutkan bahwa belum ada peta jalan penurunan emisi dalam ENDC. “Padahal ini penting agar kita bisa melihat target tahunannya dan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai target tersebut,” kata Dhitri.

Kedua, terkait program jaringan gas untuk rumah tangga di perkotaan. Hal ini dapat menjadi kontradiktif karena pemerintah juga mendorong peralihan ke kompor listrik pada masyarakat urban. “Target yang diinginkan bisa jadi tidak tercapai karena pasarnya sama,” kata Dhitri.

Julian bahkan menyebutkan, penggunaan jaringan gas ini berpotensi meningkatkan emisi. Sebab, dalam proses penggunaannya dapat terjadi kebocoran metan yang kadar emisinya lebih tinggi dari karbon dioksida.

Ketiga, terkait teknologi clean coal atau batu bara bersih. CERAH menilai hal tersebut berisiko memperpanjang masa operasi pembangkit listrik batu bara yang seharusnya dipensiunkan. Clean coal bahkan sudah menuai kritikan sejak teknologi tersebut dibahas pada dokumen Updated NDC 2021 silam.

Keempat, klausul penggunaan Compressed Natural Gass (CNG) atau gas bumi non-pipa untuk transportasi. Dhitri mengatakan kementerian terkait butuh berkoordinasi dalam mendorong sinergi program CNG dan elektrifikasi sektor transportasi. Sebab, Pemerintah Indonesia juga sedang menggencarkan program mobil listrik dan menargetkan penggunaan kendaraan jenis ini mencapai 15 juta unit pada 2030.

Sektor lahan dan hutan (Forest and Land Use/FOLU) juga menjadi sektor dengan target penurunan emisi yang tinggi, mencapai 500 juta ton CO2 dengan kemampuan sendiri. Serta 729 juta ton CO2 dengan bantuan internasional.

Madani Berkelanjutan menilai memang ada peningkatan target di sektor FOLU dan arahnya mirip dengan net sink FOLU 2030. Namun peningkatan tersebut belum sebesar target net sink FOLU 2030 yang dimana sektor FOLU dapat menyerap emisi sebesar 140 juta ton pada 2030.

“Memang komitmen global yang dilaporkan adalah NDC, tapi net sink FOLU juga sudah menjadi kebijakan nasional dan dapat dijadikan sebagai upaya untuk mencapai target NDC. Jadi seharusnya net sink FOLU bisa jadi acuan dalam penetapan target NDC sektor FOLU,” kata Yosi.

Dalam sektor FOLU, terdapat lima kegiatan yang menjadi strategi penurunan emisi. Kegiatan tersebut mencakup penurunan laju deforestasi, pengurangan degradasi hutan, rehabilitasi lahan, restorasi gambut, dan perhutanan sosial.

Namun, pengurangan degradasi lahan, restorasi gambut, dan perhutanan sosial tidak mengalami perubahan dari target NDC sebelumnya. Masing-masing tetap 12 juta hektare (ha), 2 juta ha, dan 12,7 juta ha.

Perubahan target NDC hanya terjadi pada angka deforestasi dan degradasi hutan. Dalam ENDC, laju deforestasi dengan skema business as usual (BAU) ditetapkan sebesar 0,82 juta ha per tahun, baik terencana maupun tidak. Sedangkan dengan skenario kemampuan sendiri sebesar 0,359 juta ha per tahun dan 0,175 juta ha per tahun dengan bantuan internasional.

Berdasarkan analisis Madani Berkelanjutan, laju deforestasi terencana dalam ENDC dalam skenario kemampuan sendiri memang menurun jadi 8,6 persen lebih rendah dibanding target NDC sebelumnya. Namun, deforestasi tidak terencana naik signifikan hingga 59 persen.

“Data ini menunjukkan pemerintah terkesan memberi lebih banyak ruang untuk deforestasi tidak terencana,” kata Yosi.

Sedangkan jika melihat laju deforestasi dalam skenario dengan bantuan internasional, laju deforestasi yang direncakan maupun tidak memang lebih rendah dibanding target NDC.

Namun sebetulnya, laju deforestasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sudah turun, bahkan angkanya di bawah target laju dalam ENDC.

“Ini menimbulkan pertanyaan, kenapa pemerintah menetapkan laju deforestasi 2020-2030 dalam ENDC lebih tinggi dibanding laju deforestasi aktual dalam beberapa tahun terakhir,” kata Yosi.

Untuk degradasi lahan, dalam dokumen ENDC disebutkan pemerintah akan menghindari degradasi hutan dengan mengendalikan pembalakan liar, mempercepat laju pertumbuhan hutan alam, dan lainnya. Tetapi pemerintah tidak menyebutkan bagaimana strategi penyelesaian konflik antar pihak yang terlibat.

Ditambah terdapat inkonsistensi antara sektor energi yang meningkatkan bauran biodiesel dan co-firing biomass yang berisiko pada ekspansi lahan dengan sektor FOLU yang menjadi tumpuan penyerapan emisi karbon.

“Ini jadi tidak sejalan. Di satu sisi mau menekan angka deforestasi, tapi di sisi lain ada peningkatan EBT yang masih bertumpu pada sektor lahan dan hutan,” kata Yosi.

Madani Berkelanjutan menyebutkan, sebetulnya ada solusi agar sektor energi tidak membebani sektor lahan. Pertama, untuk kebutuhan biodiesel, biofuel, dan biomassa dapat menggunakan lahan terdegradasi yang secara ekologi dan ekonomi sudah tidak produktif.

Data Madani Berkelanjutan menyebutkan, per 2022, ada 32 juta ha lahan yang tidak produktif. “Jika ini dimanfaatkan untuk Hutan Tanaman Energi sudah sangat mencukupi,” kata Yosi.

Kedua, mendorong pengembangan bahan bakar nabati (BBN) yang tidak hanya fokus pada komoditas sawit. Pemerintah perlu menerapkan diversifikasi bahan baku supaya tidak bergantung pada satu komoditas. Kajian Madani Berkelanjutan menyebutkan tanaman seperti nyamplung, jarak, dan beberapa lainnya bisa menjadi bahan baku alternatif pengganti sawit.

Sejalan dengan Yosi, Dhitri juga menilai pemerintah harus memikirkan ulang strategi penurunan emisi ini. “Jangan sampai kontradiktif antara satu strategi dengan strategi lainnya. Pemerintah harus lebih ambisius dalam menetapkan target,” tegas Dithri.