Analisis | Kans Kaum Buruh Menggaet Suara Elektoral pada Pemilu 2024 - Analisis Data Katadata
ANALISIS DATA

Kans Kaum Buruh Menggaet Suara Elektoral pada Pemilu 2024


Dimas Jarot Bayu

14 Oktober 2021, 10.13

Foto: Joshua Siringo-ringo/ Ilustrasi/ Katadata

Sejumlah elemen buruh berhimpun kembali mendirikan partai untuk ikut Pemilu 2024. Langkah ini mengundang perhatian karena sejak pemilu pasca-reformasi digelar pada 1999, Partai Buruh belum pernah meraih kursi di DPR RI. Bagaimana kans isu-isu kaum buruh dilekatkan dengan suara elektoral sehingga Partai Buruh bisa masuk parlemen?


Partai Buruh bangkit lagi. Sebanyak 11 elemen serikat buruh yang dipimpin Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kembali didirikan. Partai itu berencana ikut serta dalam Pemilu 2024.

Iqbal optimistis partainya bisa lolos ambang batas parlemen pada kontestasi demokrasi pada tiga tahun mendatang. “Target Partai Buruh adalah lolos parliamentery threshold 15 sampai 20 kursi di DPR,” kata Iqbal dalam konferensi pers secara virtual pada Jumat, 8 Oktober 2021.

Optimisme itu muncul lantaran Partai Buruh mengklaim punya banyak konstituen, khususnya dari kelas pekerja. Bila melihat data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja di Indonesia memang cukup besar.

Jumlah buruh tercatat sebanyak 48,52 juta orang pada Februari 2021. Angka tersebut setara dengan 37,02% dari total tenaga kerja di Indonesia yang mencapai 131,1 juta orang.

Ada pula pekerja bebas di pertanian sebanyak 5 juta orang. Lalu, pekerja bebas di sektor non-pertanian tercatat mencapai 6,7 juta orang. Sementara, pekerja keluarga atau tak dibayar tercatat sebanyak 19,2 juta orang.

Meski terlihat besar, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya tak yakin semua pekerja di akan mendukung Partai Buruh. Menurutnya, buruh tak hanya membawa satu identitas pada diri mereka.

“Buruh juga punya ideologi, suku dan agama, hingga sejarah pilihan politik keluarga yang berbeda-beda. Alhasil tak bisa serta-merta kesamaan latar belakang pekerjaan itu membuat Partai Buruh itu dipilih,” kata Yunarto kepada Katadata.co.id pada Senin, 11 Oktober 2021.

Sementara, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan, banyak kelompok buruh yang terfragmentasi. Alhasil, mereka pun memiliki afiliasi dengan berbagai partai politik lainnya.

“Banyak juga partai politik yang punya sayap politik di kalangan buruh,” kata Ujang. Hal tersebut membuat suara Partai Buruh kerap kali minim dalam beberapa gelaran pemilu sebelumnya.

Partai Buruh didirikan pertama kali pada 28 Agustus 1998 dengan nama Partai Buruh Nasional (PBN). PBN eksis hingga Pemilu 2009 dengan dua kali berganti nama. Pada Pemilu 2004, PBN berganti nama menjadi Partai Buruh Sosial Demokrat. Sementara, PBN beralih menjadi Partai Buruh pada Pemilu 2009.

Pada tiga pemilu, perolehan suara yang didapatkan Partai Buruh sangat minim. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), PBN hanya mendapatkan 140.980 suara pada Pemilu 1999. Jumlah tersebut hanya setara dengan 0,13% dari total suara yang ada saat itu.

Alhasil, PBN tak bisa mendapatkan kursi di parlemen. Berbeda dengan 21 partai lainnya yang mulus melenggang ke Senayan (tanpa stembus accord).

Pada pemilu 2004, PBN yang berganti nama menjadi PBSD hanya mendapatkan 634.515 suara. Jumlah itu setara dengan 0,56% dari total suara dan gagal melenggang ke Senayan.

Pada 2009, PBSD yang kembali berganti nama menjadi Partai Buruh hanya mendapatkan 265.369 suara. Jumlah itu setara dengan 0,25% dari total suara yang diberikan. Bahkan elektoral Partai Buruh kalah dibandingkan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) yang memperoleh 745.965 suara.

Ceruk Suara yang Terbatas

Lebih lanjut, Yunarto menilai tak mudah bagi Partai Buruh untuk merebut ceruk pemilih partai-partai eksisting yang besar. Berdasarkan survei SMRC pada September 2021, ada tujuh partai yang memiliki elektabilitas di atas 4% sebagaimana syarat ambang batas parlemen.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menempati urutan pertama dalam simulasi semi terbuka dengan elektabilitas sebesar 22,1%. Jumlah itu jauh lebih tinggi dibandingkan partai lainnya.

Golkar berada di posisi kedua dengan elektabilitas sebesar 11,3%. Kemudian, PKB dan Gerindra masing-masing memiliki elektabilitas sebesar 10% dan 9,9%.

Perolehan suara Demokrat tercatat sebesar 8,6%. Responden yang memilih PKS sebesar 6%. Sementara, elektabiitas Nasdem tercatat sebesar 4,2%.

Yunarto mengatakan, kesulitan itu muncul lantaran Partai Buruh sebagai partai baru belum memiliki infrastruktur yang mumpuni. Berbeda dengan partai-partai eksisting yang telah menguatkan posisi mereka selama minimal empat kali pemilu.

Beberapa partai yang menempati posisi puncak pun telah menguatkan identitas partai (party id) mereka kepada pemilihnya. Dengan demikian, tingkat loyalitas dari konstituen partai-partai tersebut cukup tinggi karena merasa terepresentasikan.

Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia pada Februari 2021, PDIP memiliki party id sebesar 26,8%. Gerindra dan Demokrat memiliki party id masing-masing sebesar 25,3% dan 16,5%.

“Ini yang menyebabkan partai baru tidak mudah merebut pangsa pasar yang sudah diambil oleh partai besar dan menengah,” kata Yunarto.

Hal lain yang menjadi tantangan bagi Partai Buruh adalah ambang batas parlemen yang semakin tinggi. Ketentuan ambang batas parlemen diterapkan pertama kali pada 2009. Berdasarkan Pasal 202 UU Nomor 10 Tahun 2008, ambang batas parlemen tercatat sebesar 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional pada tahun tersebut.

Pada Pemilu 2014, ambang batas parlemen kembali meningkat menjadi 3,5%. Lima tahun setelahnya, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 4%. Sementara, Pemilu 2024 akan menggunakan ambang batas parlemen yang sama seperti pada 2019.

Pekerjaan Rumah: Kapitalisasi Isu Buruh

Partai Buruh memiliki sejumlah pekerjaan rumah untuk meraih suara pada Pemilu 2024. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati mengatakan, Partai Buruh perlu menyolidkan internal mereka lebih dahulu.

Hal itu, katanya, dapat dilakukan dengan menguatkan narasi soal isu perburuhan yang selama ini belum tersampaikan dengan baik. “Mereka harus punya ikatan ideologis dulu dengan pemilihnya, yakni buruh sendiri,” kata Wasisto.

Wasisto juga menilai Partai Buruh perlu menangkap suara pemilih lain di luar buruh. Menurutnya, Partai Buruh perlu melakukan kerja ekstra keras mengingat istilah buruh di Indonesia masih diasosiasikan dengan gerakan kiri yang kerap dianggap negatif.

“Kalau mengandalkan buruh saja, saya pikir dengan konteks politik indonesia yang kian pragmatis dan instan seperti ini, ceruk pemilih tersegmentasi masih belum menjanjikan,” kata dia.

Persoalannya, bagaimana partai ini dapat membawa isu-isu perburuhan. Selama ini banyak permasalahan buruh yang belum terselesaikan. Misalnya soal tingkat upah yang dinilai masih rendah.

BPS mencatat, masih ada 13,1 juta pekerja di Indonesia yang mendapatkan upah rendah sepanjang 2020. Jumlahnya setara dengan 27,96% dari total pekerja yang sebanyak 46,7 juta orang.

Di luar itu, banyak buruh yang kerap menerima pesangon yang tak sesuai, terlambat, atau bahkan tidak dibayarkan sama sekali. Dalam laporan Bank Dunia pada 2010, sekitar 66% karyawan di Indonesia sama sekali tak menerima pesangon dan 27% menerima dengan nilai lebih kecil dari haknya. 

Selain itu, masih banyak buruh yang bekerja tidak tetap dengan sistem kerja kontrak. Sistem kerja tersebut membuat mereka dapat diputus sewaktu-waktu hanya dengan pemberitahuan singkat.

BPS mencatat, jumlah pekerja tidak tetap (precarious employment) di dalam negeri sebanyak 38,9 juta orang pada 2019. Jumlah tersebut mencapai 30,81% dari total pekerja yang ada di Indonesia.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disahkan pemerintah dan DPR dianggap banyak merugikan buruh. Meski ada penolakan dari kelompok buruh, tapi mayoritas fraksi di DPR tetap menyetujui keberadaan UU Cipta Kerja.

Kondisi ini terjadi lantaran minim orang yang mewakili kepentingan buruh di DPR. Alih-alih, mayoritas anggota dewan merupakan pebisnis yang kepentingannya sering kali berseberangan dengan buruh.

Berdasarkan hasil riset Marepus Corner pada 2020, 55% anggota dewan merupakan pengusaha. Sebanyak 19% merupakan politisi. Sisanya berasal dari profesi lain. 

Dengan membawa narasi tersebut, Wasisto menilai para pekerja bakal memiliki ikatan ideologis dengan Partai Buruh. “Partai Buruh harus bisa mengkapitalisasi isu itu menjadi sebuah isu politik yang terinstitusionalisasikan,” kata dia.

Editor: Aria W. Yudhistira