Analisis | Alarm Bahaya Hilangnya Hutan di Tengah Perubahan Iklim - Analisis Data Katadata
ANALISIS

Alarm Bahaya Hilangnya Hutan di Tengah Perubahan Iklim

Foto: Joshua Siringo-ringo/ Ilustrasi/ Katadata
Hutan menjadi salah satu pertahanan utama kehidupan di saat dunia terus memanas. Keberadaannya sangat vital untuk menstabilkan iklim. Karena itu, kehilangan hutan berdampak besar pada perubahan iklim.
Annissa Mutia
5 November 2021, 06.25

Perang melawan perubahan iklim mendapatkan tantangan serius dari makin luasnya areal hutan yang hilang. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat 420 juta hektare hutan telah hilang sejak 1990. Sedangkan selama satu dasawarsa terakhir, 4,7 juta hektare hutan hilang setiap tahun.

Brasil, Republik Demokratik Kongo, dan Indonesia di antara negara-negara yang kehilangan hutan primer tropis paling banyak. Menurut data dari Global Forest Watch, Indonesia kehilangan 10% atau setara 9,75 juta hektare hutan primer antara 2002 dan 2020.

Presiden Joko Widodo pernah berjanji pada 2014 untuk memberantas kehilangan lahan dengan mengatasi kontributor utamanya, yaitu pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Namun areal luas hutan yang hilang di Tanah Air tergolong masih tinggi. Pada 2016, ada 929.000 hektare hutan hilang di Indonesia. Global Forest Watch mencatat jumlah turun menjadi 270.056 hektare dengan sisa cakupan hutan primer Indonesia sebesar 89,6% pada 2020. 

Ancaman Perubahan Iklim

Selain kehilangan hutan primer, Indonesia juga kehilangan tutupan pohon. Berdasarkan data Global Forest Watch, Indonesia kehilangan 27,7 juta hektare tutupan pohon dari 2001 hingga 2020.

Menurut The World Resources Institute, kehilangan tutupan pohon tidak sama dengan deforestasi. “Tutupan pohon” dapat mengacu pada pepohonan di perkebunan dan juga hutan alami, dan “kehilangan tutupan pohon” adalah lenyapnya kanopi pohon karena manusia atau karena sebab alami, termasuk kebakaran.

Empat wilayah menyumbang 52% tutupan pohon di tanah air pada periode tersebut, di antaranya Riau yang mengalami kehilangan tutupan pohon paling banyak sebesar 3.90 juta hektare, Kalimantan Barat 3,58 juta hektare, Kalimantan Tengah 3,47 juta hektare, Kalimantan Timur 3,46 juta hektare, dan Sumatera Selatan 2,8 juta hektare.

Global Forest Watch menyebutkan tutupan pohon tahunan di Indonesia disebabkan sejumlah faktor. Pendorong utama tutupan pohon ini, yaitu deforestasi, aktivitas kehutanan, peladangan, dan urbanisasi.

Faktor lain yang mendorong berkurangnya tutupan pohon adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan, salah satu penyebab karhutla adalah ulah manusia dengan motif land clearing karena biayanya lebih murah. Sebanyak 80% lahan yang terbakar berubah menjadi lahan perkebunan.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) luas areal karhutla Indonesia mengalami penurunan. Hingga 31 Juli tahun ini, areal karhutla seluas 160.104 hektare, sementara pada periode yang sama tahun lalu areal karhutla mencapai 296.942 hektare. Artinya, luas area karhutla mengalami penurunan 85,46%. 


Kehilangan tutupan pohon selama periode tersebut menyebabkan lepasnya rata-rata 948 metrik ton CO2 per tahun ke atmosfer. Secara bersamaan, sebanyak 19,0 giga ton CO2 dipancarkan.

Dampak dari kehilangan hutan dan tutupan hutan adalah meningkatnya suhu udara global. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan bahwa dalam 30 tahun mendatang, suhu udara di Indonesia diestimasikan akan mengalami peningkatan.

Tren kenaikan suhu udara di Indonesia telah terjadi di sebagian besar wilayah selama beberapa tahun belakangan ini. Dengan menggunakan data observasi BMKG tahun 1981-2020, terlihat tren postif dengan besaran yang bervariasi dengan nilai sekitar 0,02 derajat Celcius setiap tahunnya.

Berdasarkan analisis BMKG, kenaikan suhu yang terjadi tersebut berkorelasi dengan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca, terutama konsentrasi CO2. Monitoring yang dilakukan oleh BMKG di stasiun pengamatan Global Atmosphere Watch Bukit Kototabang menunjukkan konsentrasi gas CO2 di Indonesia telah mencapai 411.1 ppm pada awal tahun 2021.

Angka konsentrasi ini meningkat signifikan dibandingkan dengan konsentrasi CO2 pada 2004 sebesar 372.1 ppm, meskipun relatif masih di bawah rata-rata global yang telah mencapai 415.0 ppm pada awal tahun 2021.

Seperti dilansir Greenpeace, kenaikan suhu global harus berada di bawah 2°C (dibanding sebelum revolusi industri) untuk menghindari dampak perubahan iklim yang lebih parah. Bumi yang lebih hangat 2°C akan mengubah kehidupan yang kita jalani sekarang.

Dampak yang telah diprediksi antara lain adalah banjir yang lebih sering dan besar, kekeringan, kelaparan serta runtuhnya ekosistem, punahnya 20-50% dari seluruh rumpun mahluk hidup dan meningkatnya permukaan air laut akibat lapisan es yang meleleh.

Di Indonesia, dampak perubahan iklim semakin banyak terjadi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BNPB, sebanyak 2.929 bencana alam terjadi sepanjang 2020. Dari jumlah tersebut, banjir mendominasi dengan 1.067 kejadian. Bencana alam lainnya yang terjadi di Indonesia, yaitu puting beliung 875 kejadian, tanah longsor 573 kejadian, serta kebakaran hutan dan lahan 326 kejadian.

Sementara itu, beberapa jenis bencana alam terjadi dalam jumlah lebih kecil. Gelombang pasang dan abrasi tercatat sebanyak 36 kejadian, kekeringan 29 kejadian, gempa bumi 16 kejadian, serta erupsi gunung api tujuh kejadian.

Upaya Perlindungan Hutan

Angka kehilangan hutan di Indonesia semakin menurun selama empat tahun berturut-turun sejak 2017. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mulai meningkatkan upaya untuk mengurangi deforestasi.

Indonesia mempertegas ambisi untuk mencapai Net Zero Emission pada 2060. Salah satu cara yang dilakukan Indonesia untuk mencapai komitmen tersebut adalah dengan mengembangkan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan saat ini Indonesia masih berada di jalur yang tepat untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), yaitu sebesar 29% dengan upaya sendiri.

Indonesia, kata Menko Luhut juga telah menyampaikan strategi jangka panjang untuk pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim (Long-Term Strategies for Low Carbon and Climate Resilience 2050, LTS-LCCR 2050). Strategi tersebut memungkinkan pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia secara lebih tajam mulai 2030 dan mencapai Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat.

"Berdasarkan perhitungan LTS-LCCR 2050, Indonesia mampu mengurangi emisi hingga 50% dari kondisi business-as-usual, terutama dengan dukungan Internasional," kata Luhut dalam keterangan resminya pada Konferensi Perubahan Iklim COP26 yang berlangsung di Glasgow, Skotlandia, Senin 1 November 2021.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo pada pembukaan gelaran Action on Forest and Land Use Event COP26 di Glasgow, Inggris pada Selasa (2/11) menargetkan Indonesia menjadi penyerap karbon (net carbon sink) pada 2030.

"Ini adalah komitmen Indonesia menjadi bagian dari solusi. Capaian nyata Indonesia di sektor kehutanan tidak terbantahkan,” kata Jokowi dalam keterangan pers, Selasa (2/11).

Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia memiliki lahan hijau dan laut yang luas. Oleh sebab itu, ia berharap negara maju mau berkontribusi, terutama dalam pendanaan untuk mengurangi emisi karbon.

Pada 2020, sekelompok negara maju yang tergabung dalam Green Climate Fund (GCF) bersepakat memobilisasi dana sebesar US$ 100 miliar per tahun untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

Adapun GCF merupakan lembaga pendanaan yang dibentuk dalam kerangka United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) sebagai upaya membangun mekanisme keuangan untuk membantu negara-negara berkembang dalam praktik adaptasi dan mitigasi untuk melawan dampak perubahan iklim.

Terdapat 10 negara kontributor terbesar dari 40 negara maju dan berkembang yang telah berkomitmen memberikan pendanaan sepanjang 2014 hingga 2020. Amerika Serikat (AS) menjadi kontributor terbesar dengan nilai US$ 3 miliar diikuti oleh Jepang dengan nilai US$ 1,5 miliar.

Upaya menekan perubahan iklim akibat kehilangan hutan yang bisa menyebabkan bencana global harus dilakukan bersama. Keterlibatan yang efektif antara masyarakat global dan pemimpin dunia menjadi kunci menciptakan iklim yang baik dengan menjadikan hutan tetap lestari.

Editor: Aria W. Yudhistira