Dekarbonisasi, Ikhtiar Sektor Industri
Melawan Risiko Iklim
Sektor swasta kini melihat aksi iklim menjadi sebuah keharusan seiring besarnya tuntutan terhadap proses bisnis yang lebih berkelanjutan. Transisi energi dan dekarbonisasi menjadi strategi untuk mewujudkannya.
Penguatan komitmen iklim menjadi salah satu tren utama selama 2022 lalu. Termasuk di Indonesia, pemerintah telah memperkuat ambisinya di berbagai lini. Keseriusan tersebut tampak pada Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim atau COP27 yang diselenggarakan pada 6-18 November 2022 di Mesir dan konferensi G20 yang puncaknya berlangsung pada 15-16 November 2022 di Nusa Dua Bali.
Sebelum berlangsungnya COP27, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan target penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) yang tercantum dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC).
Dalam dokumen tersebut, target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia naik dari 29 menjadi 31,9 persen dengan usaha sendiri dan 41 menjadi 43,2 persen dengan dukungan internasional. Penguatan komitmen—khususnya dengan usaha sendiri pada seluruh sektor mengalami peningkatan, termasuk pada sektor industri dan energi, yang di dalamnya termasuk kelistrikan.
Berdasarkan Laporan Inventarisasi GRK dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV) yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2021, Indonesia menghasilkan emisi GRK sekitar 1,86 miliar ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e) pada 2019. Sektor energi menyumbang emisi terbesar, yakni 638,8 juta ton CO2e. Adapun sektor industri sebesar 60,2 juta ton CO2e.
Dari sektor energi, khususnya kelistrikan, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyebutkan perusahaan listrik negara ini memiliki sejumlah target. Tak hanya menurunkan emisi, sektor kelistrikan bahkan bisa menyumbang penyerapan emisi hingga 920 juta CO2e pada 2060 mendatang.
“Untuk itulah kami membangun roadmap menuju carbon neutral di 2060,” kata Darmawan kepada Katadata, Jumat (28/10/22).
Upaya transisi di sektor energi dan dekarbonisasi sektor industri pun bukan semata-mata persoalan lingkungan, melainkan juga ekonomi. Darmawan mencontohkan, Tiongkok sebagai negara yang awalnya tidak berfokus pada pembangunan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) kini turut mengembangkan energi rendah emisi dengan harga kompetitif karena melihat adanya peluang ekonomi.
“Mereka melihat ini sebagai peluang ekonomi, kemudian mereka membangun kapasitas nasional dan menciptakan lapangan kerja. Sampai memperkuat posisi mereka di tingkat global. Lalu, bagaimana dengan Indonesia?” ujar Darmawan.
Dari sektor industri, Ketua Komite Tetap Energi Baru dan Terbarukan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Muhammad Yusrizki menyebutkan saat ini perusahaan-perusahaan besar dalam rantai pasok global sudah berkomitmen mengurangi emisi dan menuju bisnis hijau.
Sebanyak 376 perusahaan dunia dari 34 negara menandatangani The Climate Pledge dengan berkomitmen melaporkan komitmen keberlanjutannya secara berkala, melakukan dekarbonisasi, dan mencapai emisi karbon bersih-nol tahunan pada 2040.
Penguatan komitmen berkelanjutan dunia juga menuntut industri di Tanah Air untuk bergerak ke arah yang lebih hijau. Yusrizki menyebutkan, Indonesia akan ditinggalkan perusahaan-perusahaan besar ke negara lain jika Indonesia tidak bergerak lebih berkelanjutan. Hal ini akan mengancam kelangsungan pembangunan negara karena akan menghilangkan banyak lapangan kerja.
“Strateginya, bagaimana membangun kondisi investasi yang datang dari pemahaman kita tentang perubahan iklim dan bagaimana menawarkan Indonesia menjadi tempat berinvestasi perusahaan global dengan perencanaan dan aksi iklim yang kita punya,” kata Yusrizki kepada Katadata, Kamis (27/10/22).
Dari aspek lingkungan, Yusrizki menyebutkan seluruh proses industri menghasilkan emisi, dari kelistrikan, proses pemanasan hingga pendinginan. Teknologi panas yang digunakan saat proses boiler berasal dari batu bara. Proses inilah yang menjadi sumber emisi di industri. Sehingga, dekarbonisasi menjadi sangat penting karena industri dapat berkontribusi besar menurunkan emisi.
“Dekarbonisasi sektor industri tidak hanya memerlukan kelistrikan yang green atau semakin terbarukan, tapi juga sumber heat yang semakin green,” kata Yusrizki.
Dinamika Penurunan Emisi Sektor Kelistrikan & Industri
Sebagai wujud membangun roadmap menuju carbon neutral di 2060, PLN menentukan aksi jangka pendek, menengah, hingga panjang. Pada jangka pendek, PLN telah melakukan sejumlah upaya yang tertuang dalam RUPTL 2021-2030.
“Ini bukan hanya karena perjanjian internasional atau tuntutan kebijakan, tapi ini adalah kesadaran diri sendiri,” kata Darmawan.
Adapun sejumlah upayanya dengan pensiun dini batu bara. Langkah pertama yang dilakukan PLN adalah menghapus 2 gigawatt (GW) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang masih dalam fase perencanaan. Darmawan menghitung, dengan menghapus PLTU tersebut, akan ada 360 juta ton CO2e emisi yang dapat dicegah. Upaya ini disebut CO2 avoidance.
“Pembangkit listrik tenaga fosil yang ada sekarang, secara bertahap mulai kami pensiunkan,” kata Darmawan.
Upaya kedua, menghapus 1,1 GW PLTU dan menggantikannya dengan EBT. Tahun ini, sebanyak 21 proyek EBT juga sedang dikembangkan. Proyek tersebut antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang tersebar di Sumatra, Sulawesi dan di Jawa dengan kapasitas terpasang mencapai 490 MW.
Selain itu, PLN juga tengah mengembangkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan total kapasitas sebesar 195 MW dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBio) dengan kapasitas total hampir 20 MW.
Dalam jangka menengah, PLN memproyeksikan ada tambahan pembangkit EBT sebesar 10,6 GW hingga 2025 dan 18,8 GW hingga 2029. Berdasarkan RUPTL, pengalihan bahan bakar atau fuel switching dilakukan sejalan dengan target bauran energi nasional pada pembangkit listrik batu bara. Besarannya maksimal 55 persen pada 2025 sesuai RUKN 2019-2038.
Selain itu, PLN akan melakukan moratorium pembangunan PLTU pada 2025. Darmawan menilai tantangan yang dihadapi saat ini adalah meluruskan dilema terkait energi murah berarti kotor, sedangkan energi bersih akan mahal.
Darmawan berkomitmen PLN akan mewujudkan energi murah dan bersih. Strateginya adalah dengan mengembangkan teknologi inovasi. Penemuan-penemuan baru akan membuat harga EBT semakin murah dan kompetitif.
“Ke depannya kami punya harapan ketika berbicara EBT, akan ada ekosistem yang lebih superior secara ekonomi, komersial, sistem, dan teknis,” kata Darmawan.
Dari sektor industri, Kadin saat ini membuat wadah penghubung pemangku kepentingan melalui Net Zero Hub. Melalui hub tersebut, KADIN berkomitmen menjadikan perusahaan-perusahaan yang tergabung dapat mewujudkan Net Zero Emission (NZE) pada 2060.
Saat ini, sudah terdapat 60 perusahaan dari berbagai sektor industri yang tergabung dalam inisiatif tersebut. Net Zero Hub berperan menginisiasi asistensi untuk perusahaan-perusahaan dalam mewujudkan NZE.
Baca Juga : Kadin Dorong Net Zero, 10 Perusahaan Lolos Program Asistensi
Yang paling utama, Net Zero Hub menciptakan ekosistem enabling atau pemungkin dengan mempertemukan industri dengan para enabler seperti perbankan yang menjadi pemungkin dari sisi keuangan, atau perusahaan lainnya yang menjadi pemungkin dari sisi infrastruktur atau pengadaan. Termasuk juga start-up lingkungan atau perusahaan teknologi lingkungan hingga climate venture capital.
“Saat ini kami tengah menciptakan sisi permintaan dan di waktu yang bersamaan, kami membangun sisi suplai, sambil mengedukasi pentingnya dekarbonisasi kepada perusahaan-perusahaan tersebut,” kata Yusrizki.
Upaya yang dilakukan Kadin melalui Net Zero Hub juga mendorong bagaimana perbankan membuat portofolio hijau yang akan menguntungkan mereka sendiri ke depannya. Hal ini akan menjadi simbiosis mutualisme bagi perbankan dan perusahaan yang melakukan dekarbonisasi.
Yusrizki menilai, para pemangku kepentingan masih awam terhadap aksi iklim. Hal tersebut menjadi tantangan dalam percepatan dekarbonisasi sektor industri. Untuk mengatasinya, Yusrizki menilai seluruh elemen di berbagai sektor industri perlu dipertemukan, salah satunya melalui Indonesia Net Zero Summit 2022 yang diselenggarakan oleh Net Zero Hub pada pada 11 November 2022 di Jakarta.
Adapun tantangan lainnya adalah sektor industri yang belum menjadi pembahasan penting dalam target penurunan emisi. Menurut Yusrizki, konservasi energi menjadi kunci dekarbonisasi sektor industri. Namun, saat ini regulasinya bahkan masih belum berubah sejak Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Energi Nomor 70/2009.
“Konservasi energi itu dilihatnya harus dalam pengurangan emisi, bukan hanya secara aspek administratif seperti energy management, energy audit, atau verifikasi,” kata Yusrizki.
Asa Menuju 2060
Sektor energi dan industri telah mencanangkan strategi ke depan. Darmawan menyebutkan, selain melakukan pensiun dini pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, PLN tengah berupaya mengembangkan ekosistem kendaraan listrik, mengubah diesel ke EBT, dan mengembangkan co-firing. Adapun co-firing adalah rencana substitusi batu bara pada rasio tertentu di pembangkit listrik dengan bahan biomassa seperti wood pellet, cangkang sawit, dan sawdust atau serbuk gergaji.
Untuk melakukan beragam upaya transisi energi dan dekarbonisasi tersebut, khususnya pensiun dini batu bara, membutuhkan dukungan dari sisi keuangan. Terkait hal tersebut, PLN akan mengadopsi mekanisme pendanaan hijau yang disebut Energy Transition Mechanism (ETM). Ini merupakan upaya pendanaan jangka panjang dengan mekanisme yang berbeda dari investasi pada umumnya.
Dalam praktiknya, PLN akan menggunakan alternatif pembiayaan lain seperti grant bagi pensiun 5 GW PLTU sebelum 2030 dan akan dilanjutkan dengan ETM. Dengan demikian, sebanyak 2,5 GW akan pensiun secara alami sampai 2040 dan sebanyak 4,2 GW akan pensiun menggunakan ETM. Sehingga, totalnya mencapai 6,7 GW sampai 2035.
Darmawan berpendapat, tidak ada pihak yang dapat bergerak sendiri. Sehingga, perlu ada upaya kolektif secara global untuk mempercepat transisi energi dan dekarbonisasi. Caranya adalah menjadikan upaya transisi energi dan dekarbonisasi tersebut sebagai wadah global.
“Kita perlu bicara kolaborasi kebijakan, strategi, teknologi inovasi, serta investasi karena kebutuhan dananya besar sekali,” ucap Darmawan.
Dari sektor industri, Yusrizki menyebutkan perlu ada insentif dan dukungan infrastruktur dari pemerintah untuk mempercepat dekarbonisasi. “Setidaknya pemerintah bisa memberikan Insentif agar perusahaan dapat mengubah kebiasaannya dengan berpindah mengganti boiler, memasang energy efficiency, dan tax credit sebagai bentuk pemotongan harga,” katanya.
Ke depan, KADIN melalui Net Zero Hub akan mendorong kolaborasi dengan menggandeng semua industri di semua rantai pasok. KADIN akan berfokus pada tiga sektor yaitu teksil, bubur kertas dan kertas, serta makanan dan minuman. Harapannya, ketiga industri tersebut akan memiliki wadah bersama agar semua komponen industri dapat berkolaborasi dan berkompetisi menurunkan emisi.
Pasca COP27 dan memasuki tahun 2023, KADIN akan membahas agenda dekarbonisasi melalui dua strategi. Pertama, pengurangan emisi yang dikonsumsi oleh industri. Sebab, emisi muncul pada seluruh proses produksi. Agar efektif mengurangi emisi, perlu ada upaya dekarbonisasi serta peralihan ke energi lebih hijau. Selain itu, limbah air hasil proses produksi juga berpengaruh signifikan menghasilkan emisi. Oleh karena itu, manajemen limbah air yang tepat juga menjadi pembahasan penting bagi KADIN ke depannya.
| Koordinator | Jeany Hartriani |
| Editor | Jeany Hartriani |
| Penulis | Hanna Farah Vania |
| Foto | Katadata, ANTARA, KADIN |
| Ilustrasi | Joshua Parningotan Siringo Ringo |
| Teknologi Informasi | Firman Firdaus, Prita Dyah Prawitasari, Satria Dewo |
