Batam Haus Data, Warga Haus Air

Kerentanan air di Batam bukan hal baru. Pada 2020, pulau ini mengalami beberapa bulan tanpa hujan. Waduk menyusut, keran warga kering, dan orang-orang harus mengantre untuk mendapatkan air dari tangki mobil yang disediakan BP Batam. Permukaan air Duriangkang–waduk utama yang memasok 80% kebutuhan air Batam–turun 2,7 meter di bawah batas spillway. BP Batam bahkan sampai harus menyemai awan untuk memicu hujan buatan.

Kejadian ini seperti déjà vu dari 2015, ketika kekeringan serupa melumpuhkan kota dan warga terpaksa membeli air galon untuk kebutuhan sehari-hari, dan bahkan beberapa dari mereka mengambil air dari genangan di tanah.

“Batam sepenuhnya bergantung pada waduk,” ujar Hendrik Hermawan, Pendiri Akar Bhumi, sebuah LSM lingkungan lokal.

“Tapi banyak area tangkapan airnya dalam kondisi kritis," kata Hendrik.

Saat ini, enam waduk di Batam memasok sekitar 382 juta liter air setiap hari. Untuk sekarang, itu masih cukup. Namun, deforestasi, polusi, dan penggunaan lahan ilegal mengancam keberlanjutan pasokan air tersebut.

Di sekitar Waduk Tembesi, warga membangun keramba ikan dan membuka lahan pertanian kecil. Padahal, BP Batam telah melarang aktivitas apapun dalam radius 500 meter dari waduk manapun.

Batam juga punya sejarah buruk dalam pengelolaan sumber air. Kota ini kehilangan salah satu sumber air vitalnya setelah warga berbondong-bondong membangun pemukiman ilegal di sekitar waduk Baloi. Itu terjadi selama bertahun-tahun tanpa ada upaya untuk penertiban. Akibatnya, waduk pertama di Batam yang dibangun pada 1977 itu tercemar oleh logam berat seperti kadmium, kromium, dan timbal, serta deterjen kimia.

Pada 2012, BP Batam terpaksa menutup waduk tersebut. Sejak itu, waduk yang dulu jernih itu berubah menjadi apa yang warga lokal sebut sebagai ‘septic tank raksasa’.

Hendrik Hermawan dari Akar Bhumi menyebut kasus Waduk Baloi sebagai ‘tragedi’. Ia mendesak pihak berwenang untuk lebih memperhatikan ekosistem waduk yang tersisa agar sejarah serupa tidak terulang.

Di sisi lain, Ariastuty tetap optimistis soal masa depan Waduk Baloi. Ia mengakui pihaknya harus memindahkan ribuan orang yang tinggal di sekitar waduk agar bisa mengoperasikannya kembali. Batam membutuhkan setiap tetes air yang tersedia, dan Waduk Baloi pun tidak terkecuali. “Kami belum kehilangan harapan. Kami akan mencari solusinya,” tegasnya.

Di sisi lain, Batam memiliki sejarah kontroversial terkait pemindahan penduduk untuk proyek infrastruktur. Pada 7 September 2023, bentrokan pecah antara ribuan aparat bersenjata dengan warga Rempang, sebuah pulau yang berada di bawah administrasi Kota Batam. Tragedi ini dipicu oleh rencana pemerintah membangun kawasan industri, termasuk pabrik panel surya, yang akan memindahkan ribuan warga Rempang.

Hendrik dari Akar Bhumi menyebut insiden itu sebagai salah satu catatan hak asasi manusia terburuk di Batam. Ia mengingatkan relokasi warga di sekitar Waduk Baloi akan menjadi tantangan besar sebab banyak yang telah tinggal di sana bertahun-tahun.

“Sekarang ribuan orang tinggal di sekitar Waduk Baloi. Bagaimana BP Batam akan memindahkan mereka?” ujarnya. “Harus hati-hati, jangan sampai terulang seperti di Rempang.”

Di tengah lonjakan investasi infrastruktur digital, Batam kini menghadapi tantangan besar dalam manajemen air. Menurut Sudra Irawan dari Politeknik Batam, selain polusi dan kontaminasi, pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri juga telah meningkatkan permintaan air. Saat ini, Batam dihuni sekitar 1,26 juta orang, dan jumlah ini diperkirakan terus naik, didorong oleh tingkat kelahiran yang tinggi dan migrasi.

Batam termasuk salah satu kota paling unik di Indonesia. Sebuah kota yang dibangun hampir dari nol. Sebelum era 1970-an Batam masih tertutup hutan lebat. Pulau ini nyaris tidak berpenghuni, hanya pemukiman kecil nelayan yang berdiri di pesisirnya. Presiden Soeharto membuka hutan-hutan di Batam pada 1970-an untuk untuk memberi ruang bagi pengembangan industri sekaligus menjadi pesaing utama Singapura.

Batam pun berkembang menjadi pusat industri dan menjadi bagian penting dari segitiga pertumbuhan SIJORI, kerja sama ekonomi subregional yang menghubungkan Singapura, Johor (Malaysia), dan Riau (Indonesia). Selama beberapa dekade, kemitraan ini menjadikan Batam sebagai kota satelit industri bagi Singapura, menampung pabrik, galangan kapal, dan lini perakitan elektronik. Kini, di era digital, logika yang sama mendorong ledakan pembangunan data center.

Di seberang selat, Singapura menjadi perintis fasilitas data center di Asia Tenggara. Namun, keterbatasan lahan, energi, dan air membuat Singapura melarang pembangunan data center baru pada 2019. Aturan ini dicabut pada 2022 dan kini, otoritas memberlakukan persyaratan ketat untuk membangun data center baru di negara tersebut.

Sejak saat itu, banyak investor mengalihkan pandangan ke Johor dan Batam, di mana lahan dan sumber daya lebih mudah diakses. Johor telah lebih dulu menarik investor data center dibanding Batam. Menurut laporan Malaysiakini, negara bagian Malaysia ini telah menarik 72 proyek data center, dengan sedikitnya 13 unit sudah beroperasi. Kapasitas totalnya diproyeksikan mencapai 2,6 gigawatt pada 2027. Tren ini mulai menimbulkan kekhawatiran terkait pasokan air dan energi Johor.  Sementara itu di seberang selat, Batam berupaya memanfaatkan peluang tumpahan permintaan regional untuk infrastruktur data.

Batam terus menjadi magnet bagi investasi data center, berkat insentif menarik sebagai kawasan perdagangan bebas dan KEK. Nicholas Toh, Managing Director dan Kepala Data Centre Platform Asia di Gaw Capital Partners—perusahaan di balik fasilitas Golden Digital Gateway (GDG) 5,2 MW di Nongsa — insentif ini membuat Batam punya keunggulan kompetitif dibanding lokasi lainnya di Asia Tenggara.

“Pertanyaannya bukan lagi apakah data center akan berkembang di Batam, tetapi kapan,” katanya dalam laporan perusahaan.

Fasilitas GDG itu sendiri dirancang dengan sistem pendingin berbasis udara untuk meminimalkan penggunaan air. Infrastruktur ini juga fleksibel untuk beralih ke teknologi pendingin cair untuk kebutuhan AI. Meski begitu, kebutuhan air dari data center berskala besar tetap menjadi isu penting di Batam. Pada 2032, fasilitas 5,2 MW ini diproyeksikan membutuhkan sekitar 881.000 liter air per hari.

Bagi warga lokal, ekspansi cepat data center memicu kekhawatiran baru soal pasokan air. Ishlahudin (30), salah satu warga Batam, memperingatkan tentang kerentanan pulau terhadap musim kemarau, seperti yang terjadi pada 2015 dan 2025. Ia khawatir kebutuhan air data center akan diprioritaskan dibandingkan kebutuhan warga, terutama saat kekeringan berkepanjangan.

BP Batam tengah menjajaki berbagai solusi untuk persoalan ini. Irfan Syakir menjelaskan, khususnya di SEZ Nongsa, pihaknya berencana membangun fasilitas pengolahan air berkapasitas 30 juta liter per hari untuk memenuhi kebutuhan industri digital.

“Itulah keuntungan berinvestasi di SEZ. Kami berkomitmen penuh mendukung industri,” kata Irfan.

Sementara itu, Ariastuty mendorong perusahaan data center untuk berperan aktif dalam menemukan solusi pasokan air, termasuk teknologi desalinasi air laut. “Sudah ada perusahaan di Batam yang memproduksinya,” jelas Ariastuty.

Namun, teknologi ini masih menghadapi tantangan investasi dan biaya. Harga air industri di Batam sekitar Rp12.000 per meter kubik, sementara air desalinasi bisa mencapai Rp28.000–36.000 per meter kubik. Investasi awalnya juga tinggi. BP Batam memperkirakan fasilitas berkapasitas 300 m2 akan menelan biaya hingga Rp300 miliar.

“Air desalinasi masih mahal. Pada akhirnya, ini tergantung pada permintaan klien,” ujar Indrama dari NeutraDC-Nxera.

Seiring permintaan data center yang terus tumbuh, lokasi strategis ditambah berbagai insentif yang ditawarkan, Batam diprediksi akan menjadi incaran investor. Namun, kerentanan terhadap pasokan air tetap menjadi pertanyaan penting.

Laporan ini merupakan bagian dari “Dark Side of The Boom”, proyek kolaborasi 14 media di Asia yang diinisiasi oleh Internews Earth Journalism Center.