Komdigi Cari Mitra Selain Korea Selatan untuk Bangun Pusat Data Nasional Batam
Ringkasan
- Kemenhut memasang 50 papan pemantauan bangunan di hulu DAS Ciliwung, Kali Bekasi, Cisadane, dan Citarum. Pemasangan ini merupakan tindak lanjut dari bencana banjir dan longsor di Jabodetabek awal Maret.
- Alih fungsi lahan di hulu DAS menjadi pemukiman dan bangunan komersial disinyalir menjadi penyebab bencana. Hal ini menyebabkan kawasan hutan kehilangan fungsinya sebagai daerah resapan air.
- Kemenhut dan Kementerian ATR/BPN melakukan operasi penertiban kawasan hutan di Bogor dan sepanjang DAS Cisadane. Operasi tersebut berujung pada pemasangan papan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pemilik bangunan.
Membuat ringkasan dengan AI Menteri Komdigi atau Komunikasi dan Informatika Meutya Hafid memastikan pembangunan Pusat Data Nasional alias PDN di Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Nongsa Digital Park, Batam, akan dilanjutkan.
Komdigi pun mencari mitra selain Korea Selatan. “Periode kerja sama dengan Korea Selatan dua tahun, dan sudah selesai,” kata Meutya Hafid di kantornya, Jakarta, Kamis (20/3).
Meutya menyampaikan pemerintah sangat terbuka atas kerja sama pemerintah dan swasta dalam membangun pembangunan Pusat Data Nasional, termasuk melalui skema Public Private Partnership (PPP) alias Kemitraan Pemerintah dan Swasta (KPS).
Pemerintah berencana membangun tiga fasilitas, yakni:
- Greenland International Industrial Center atau GIIC Cikarang, Jawa Barat
- Batam
- Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur
Pusat Data Nasional di Cikarang, Bekasi didirikan dengan skema G-to-G financing atau dengan bantuan dari Pemerintah Prancis. Pemerintah memperoleh pinjaman 164.679.680 Euro atau Rp 2,7 triliun.
Meutya Hafid menargetkan Pusat Data Nasional di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat bisa beroperasi paling lama pada April, atau mundur dibandingkan target yakni Maret.
Teguh Arifiyadi saat masih menjabat Pelaksana tugas atau Plt Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital menjelaskan, Pusat Data Nasional di Cikarang, Bekasi tak cukup menampung data kementerian dan lembaga yang akan terus bertambah.
Oleh karena itu, sebagian data pemerintah akan disimpan di pusat data milik swasta. Sejalan dengan hal ini, Komdigi bakal meluncurkan aturan terkait klasifikasi data pemerintah yakni tertutup, terbatas, dan terbuka.
“Tidak semua data pemerintah ditempatkan di Pusat Data Nasional. Akan ada data tertutup, terbatas, dan terbuka. Ada klasifikasi, penilaian, asesmen untuk memilih data yang masuk Pusat Data Nasional dan tidak,” ujar Teguh dalam diskusi publik yang diadakan ELSAM di Hotel Aryaduta Menteng, pada Januari Selasa (21/1).
“Pemerintah tidak sanggup jika semua masuk Pusat Data Nasional,” ujar pria yang kini menjabat Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik.
Pengelolaan Pusat Data Nasional juga akan melibatkan swasta. Sebab, Komdigi tidak cukup ahli untuk mengelola infrastruktur canggih seperti ini.
“Kalau harus jujur, Sumber Daya Manusia atau SDM pemerintah tidak akan sanggup mengelola infrastruktur Pusat Data Nasional baik upgrading maupun maintenance,” kata dia. Padahal, alasan pemerintah membangun Pusat Data Nasional yakni untuk menghemat anggaran dan mempermudah koordinasi antar-kementerian dan lembaga.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
