Credit: EcoNusa

Kendati berbagai upaya menjaga dan melindungi hutan Tanah Papua sudah dijalankan, namun pulau di ujung timur Indonesia ini memiliki sejumlah tantangan dan peluang dalam implementasi pembangunan berkelanjutan. Beragam tantangan tersebut terutama dihadapi oleh Provinsi Papua Barat, sebagai pionir provinsi konservasi di Tanah Air.

Papua Barat, menurut Prof. Charli D Heatubun, bisa dikatakan melawan arus mainstream karena tidak bergantung pada ekstraksi sumber daya alam untuk meningkatkan perekonomian daerahnya. Selain itu, Pemda Papua Barat masih harus mengatasi tumpang tindih regulasi dan menyelaraskan berbagai kebijakan agar pembangunan hijau di Tanah Papua lebih optimal.

“Kami di daerah, bisa menyamakan persepsi, asal baik bagi lingkungan, bisa kami coba sinkronisasi,” ucap Charlie.

Tantangan lainnya, terkait sistem dan dukungan insentif pengelolaan lingkungan yang perlu diperhatikan. Seperti insentif usaha menjaga tutupan lahan dan sistem penyaluran dana ke masyarakat.

Berikutnya, pekerjaan rumah terkait sinergi organisasi perangkat daerah dengan berbagai pihak. “Mereka perlu tahu, ini untuk kemaslahatan umat manusia ke depannya,” tegas Charlie.

Para mama memanen sereh wangi untuk diolah jadi minyak atsiri, di Maybrat Papua Barat. Credit: EcoNusa

Upaya pembangunan hijau di Tanah Papua juga memiliki peluang penguatan. Program Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan salah satunya. Hal ini dipraktikkan oleh masyarakat adat Moi Kelim bersama mitra pembangunan.

Masyarakat adat Moi Kelim dan pemerintah daerah memilih skema Hutan Adat dari empat skema Perhutanan Sosial. “Skema ini membuat hak-hak masyarakat adat diakui, legal secara hukum. Masyarakat adat jadi punya power untuk turut menentukan wilayah adatnya mau dikembangkan seperti apa,” ucap Charlie.

Selain itu, terdapat peluang penyelamatan hutan melalui implementasi moratorium sawit. Meski sudah habis masa berlakunya, kebijakan yang diterapkan sejak 2018 dan berakhir pada September 2021 ini berperan signifikan. “Ini penting untuk memperbaiki tata kelola. Supaya lebih rapi,” ujar Bustar.

Harapan Charlie beserta jajaran pemerintah Papua Barat lainnya, program-program yang mendukung pembangunan hijau bisa diterapkan. Ada banyak aspek Sustainable Development Goals (SDGs) yang harus dicapai, kalau berjalan dengan baik, harapannya kita bisa jadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dan dunia bahwa di ujung timur Indonesia bisa menjaga lingkungan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan,” pungkas Charlie.