ANALISIS DATA

Menuju Pelaksanaan Eksekusi
Putusan Perdata yang Efektif


Tim Riset dan Publikasi

Foto: 123rf

Hasil Riset oleh:

Didukung oleh:


Seorang juru sita sebuah pengadilan terperangah di lapangan saat akan melakukan eksekusi putusan perdata. Objek eksekusi dikuasai sejumlah orang tak dikenal yang siap untuk melawan. Tak ada persiapan apa pun dilakukan sang juru sita menghadapi ini semua. Juga kadang tak ada petunjuk apapun dari Ketua Pengadilan tentang apa yang harus dilakukannya jika hal semacam itu terjadi. Ia harus memecahkannya sendiri. Atau membalikkan badan tanda menyerah.

Juru Sita: Ujung Tombak Eksekusi Putusan Perdata

Foto: 123rf

Juru sita merupakan ujung tombak pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata. Namun di lapangan, lantaran penetapan eksekusi hanya memuat informasi yang sangat terbatas tentang objek eksekusi, seringkali juru sita harus melakukan “improvisasi” menghadapi berbagai kendala yang ada. Juru sita di Indonesia patut iri pada kolega-koleganya di Italia dalam hal ketersediaan panduan pelaksanaan tugas. Di Italia, juru sita yang akan melaksanakan eksekusi sebuah putusan pengadilan dibekali dengan perintah eksekusi (precetto) yang memuat uraian terperinci mengenai tindakan-tindakan yang dapat dilakukannya di lapangan untuk memastikan keberhasilan eksekusi putusan.

Minimnya panduan pelaksanaan tugas bagi juru sita dalam pelaksanaan eksekusi, baik yang bersifat umum—yang ada pada Hukum Acara Perdata, maupun yang bersifat kasuistis yang dimuat dalam penetapan eksekusi, mengakibatkan rendahnya keberhasilan eksekusi putusan di lapangan. Karena sesungguhnya, selain soal panduan pelaksanaan tugas, juru sita, pengadilan dan ketua pengadilan negeri yang menaungi juru sita memiliki isu kelembagaan yang berlapis-lapis untuk melaksanakan eksekusi putusan perdata di lapangan.

Tidak adanya jaminan bahwa putusan pengadilan dalam perkara perdata dapat ditegakkan secara efektif dalam waktu yang rasional, dapat mengakibatkan rendahnya minat masyarakat terutama pelaku bisnis untuk menggunakan pengadilan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Karena, untuk apa menghabiskan waktu berlama-lama dan biaya yang tidak kecil beracara di pengadilan jika pada akhirnya tidak ada jaminan bahwa putusan dapat dijalankan dan penggugat dapat memperoleh kembali haknya?

Data sepanjang 2012 hingga 2018 pada lima belas pengadilan negeri di Indonesia menunjukkan belum semua permohonan eksekusi sengketa perdata yang masuk pengadilan selesai dilaksanakan. Buku II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menyebut, faktor penghambat penyelesaian kontrak bisnis adalah sulitnya proses eksekusi putusan, lamanya proses penyelesaian perkara, dan tingginya biaya berperkara.

Lemahnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengadilan ditandai minimnya perkara perdata, termasuk sengketa kontrak bisnis, yang diajukan ke pengadilan. Terhambatnya penyelesaian kontrak bisnis itu juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi peringkat Indonesia dalam kemudahan berbisnis.

Data Ease of Doing Business (EoDB) yang dirilis setiap tahun oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa pada 2019 Indonesia hanya menempati peringkat 73 dari 190 negara dengan skor 67,96. Berdasarkan indikator yang berkaitan dengan pengadilan, Indonesia menempati peringkat 146 untuk penegakkan hukum kontrak (enforcing contract) serta peringkat 36 untuk penanganan kepailitan (resolving insolvency). Peringkat ini masih jauh dari target Paket Reformasi Ekonomi yang digagas Presiden Joko Widodo, yaitu 40. 

Penelitian yang dilakukan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) yang menggunakan metode studi kepustakaan dan lapangan menemukan sejumlah akar permasalahan pelaksanaan eksekusi sengketa perdata yang akan diuraikan pada bagian-bagian berikut artikel ini. Studi kepustakaan untuk mendapat konsep hukum mengenai eksekusi sengketa perdata, antara lain, terhadap Hukum Acara Perdata (HIR, RBg, dan Rv), UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU No. 7 Tahun 1989 tentang  Peradilan Agama juga literatur eksekusi perdata di negara lain yang memiliki kesamaan sistem hukum dengan Indonesia. Ada pun studi lapangan dilakukan pada 24 pengadilan negeri dan 12 pengadilan agama yang menjadi objek eksekusi selama November 2018 hingga 2019.

Pemilihan pengadilan tersebut mempertimbangkan (1) keterwakilan kota besar untuk melihat beban eksekusi dan varian perkara yang dimohonkan eksekusi; (2) keterwakilan daerah kepulauan untuk melihat aksesibilitas dalam menjangkau termohon eksekusi dan obyek eksekusi; (3) keterwakilan daerah perbatasan untuk melihat potensi masalah eksekusi sengketa perdata dengan negara lain, dan (4) keterwakilan daerah terdampak bencana untuk melihat permasalahan objek eksekusi yang berubah atau musnah akibat bencana.

Eksekusi Putusan Perdata: Tanggung Jawab Berat Ketua Pengadilan

Foto: 123rf

Eksekusi merupakan upaya kreditur merealisasikan haknya secara paksa karena debitur tidak mau secara sukarela memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diputuskan oleh pengadilan. Di Indonesia, pihak yang ingin putusannya dilaksanakan mengajukan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri tau Pengadilan Agama untuk kasus tertentu, yang memiliki yurisdiksi atas wilayah di mana benda/objek yang akan dieksekusi berada.

Pada perkembangannya, pengadilan tidak hanya menerima permohonan eksekusi atas putusan pengadilan belaka, juga putusan lembaga kuasi yudisial, seperti (1) putusan arbitrase; (2) putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); (3) putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan (4) putusan Komisi Informasi. Pelaksanaan eksekusi terdiri dari ketua pengadilan negeri, panitera, dan juru sita. Ketua pengadilan negeri, secara ex-officio, adalah pihak yang berwenang memimpin dan memerintahkan eksekusi sengketa perdata (Pasal 54 ayat (2) UU. No. 48 tahun 2009).

Tugas memimpin eksekusi ini menambah beban tanggung jawab ketua pengadilan negeri. Seorang ketua pengadilan negeri dituntut untuk membuat putusan yang berkualitas dalam menangani perkara, handal dalam memimpin pengelolaan pengadilan, sekaligus memiliki success rate yang tinggi dalam pelaksanaan putusan. Penumpukan tanggungjawab ini berpotensi membuat ketua pengadilan tidak fokus bekerja. Ini berbeda, misalnya,  dengan sistem di Italia, Jerman atau Belanda. 

Di Italia, eksekusi bukan ditangani oleh ketua pengadilan, melainkan oleh hakim eksekusi. Hakim eksekusi bertugas memeriksa dapat tidaknya suatu putusan dieksekusi untuk memastikan eksekusi yang akan dilakukan sah menurut hukum. Sedang di Jerman pelaksanaan eksekusi diserahkan pada pembantu atau pelayan hukum (rechtspfleger) yang merupakan pegawai pengadilan. Ada pun di Belanda tanggung jawab eksekusi dilakukan oleh sebuah lembaga di luar pengadilan bernama Koninklijke Beroeporganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). KBvG adalah organisasi profesi yudisial yang dibentuk berdasarkan The Judicial Officers Act (UU tentang Pejabat Yudisial). 

Untuk melaksanakan eksekusi putusan, menurut Pasal 196 HIR yang pertama kali harus dilakukan oleh ketua pengadilan adalah melakukan aanmaning. Yaitu, memerintahkan jurusita memanggil termohon eksekusi untuk diperingatkan agar memenuhi putusan secara sukarela dalam waktu 8 (delapan) hari. 

Masih menurut Pasal 196 HIR, putusan yang memenuhi syarat untuk dieksekusi tidak dapat dilaksanakan tanpa didahului aanmaning. Aanmaning dilakukan dalam sidang insidental yang dipimpin ketua pengadilan, yang dalam praktik, biasa berlangsung 1 (satu) kali.  Permasalahannya, Hukum Acara Perdata tidak mengatur kapan sidang aanmaning harus dilaksanakan. Akibatnya, terbuka kemungkinan pelaksanaan eksekusi yang berlarut-larut karena tidak ada batas waktu yang baku yang harus diikuti oleh ketua pengadilan. Untuk efisiensi dan kepastian proses eksekusi, perlu diatur kapan waktu paling lambat ketua pengadilan harus melaksanakan aanmaning, dengan memperhitungkan secara wajar waktu yang dibutuhkan untuk menelaah dan mempersiapkan kelancaran kegiatan persiapan eksekusi  yang pada umumnya dilakukan ketua pengadilan sebelum melakukan aanmaning. Selain itu, harus diatur juga bahwa aanmaning dapat dilaksanakan paling banyak (2) dua kali. Dimana aanmaning kedua hanya boleh dilakukan jika termohon berhalangan hadir dengan alasan jelas pada aanmaning pertama, serta jarak aanmaning pertama dengan kedua tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) hari kerja.

Dalam praktik, ketua pengadilan biasanya tidak langsung melakukan pemanggilan untuk aanmaning, tapi menelaah permohonan eksekusi lebih dulu. Penelaahan merupakan proses yang penting mengingat seringkali terdapat situasi/kondisi yang kompleks atas objek eksekusi. Penelaahan dilakukan oleh ketua pengadilan bersama tim penelaah permohonan eksekusi dan menghasilkan resume. Jika ketua pengadilan menganggap permohonan eksekusi dapat dikabulkan, maka panitera dan/atau juru sita diperintahkan memanggil termohon untuk diberi peringatan. Namun, ketika ketua pengadilan menganggap permohonan tidak bisa dikabulkan, juru sita akan membuat berita acara yang memuat putusan tidak dapat dilaksanakan.

Berkaitan dengan proses penelaahan ini, diperlukan ketentuan yang lebih jelas yang mewajibkan sekaligus memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan kelancaran proses eksekusi. Misalnya, kewajiban pengadilan melakukan pemeriksaan setempat dalam untuk mengetahui kondisi terakhir objek eksekusi dan kewenangan ketua pengadilan mengubah informasi mengenai kondisi objek eksekusi yang tercantum dalam putusan sesuai situasi terakhir di lapangan. Merujuk sistem eksekusi putusan di Jerman, jika ada amar putusan tidak jelas, rechtspfleger  (pelayan hukum) dapat mengubah putusan dalam perkara pokok sepanjang ada permintaan pemohon eksekusi untuk memperjelas amar putusan eksekusi. Ketua pengadilan juga perlu diberikan panduan yang lebih jelas jika terdapat benda tidak bergerak milik pihak ketiga di sekitar objek eksekusi atau objek eksekusi dikuasai pihak ketiga beritikad baik.

Ketidakkonsistenan menyikapi amar putusan yang kurang jelas tidak hanya membuat tiadanya kepastian hukum bagi para pihak, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik. Untuk itu, diperlukan aturan yang mengatur tahapan yang ditempuh terhadap amar putusan yang tidak jelas, yaitu: (1) mengajukan permohonan perubahan amar putusan kepada ketua pengadilan sesuai dengan petitum gugatan; (2) ketua pengadilan mengeluarkan penetapan yang berisi perubahan amar putusan yang memperbaiki amar tidak jelas; (3) amar yang dijatuhkan dalam penetapan harus sebagaimana yang tercantum dalam petitum gugatan; (4) terhadap penetapan ketua pengadilan tidak dapat diajukan upaya hukum; (5) penetapan tersebut menjadi dasar bagi pemohon untuk mengajukan permohonan eksekusi.

Sistem promosi dan mutasi hakim juga kerap mengakibatkan proses eksekusi dilaksanakan dalam periode kepemimpinan 2 (dua) ketua pengadilan. Ketua pengadilan lama yang menetapkan putusan eksekusi diganti ketua pengadilan baru sebelum eksekusi dilakukan. Ini menimbulkan dua praktik di lapangan. Ketua pengadilan yang baru hanya menjalankan eksekusi yang sudah ditetapkan atau bisa meninjau kembali penetapan eksekusi, seperti misalnya yang pernah terjadi di Pengadilan Negeri Bojonegoro.  Tidak ada aturan mengenai soal ini dalam Hukum Acara Perdata Indonesia.

“Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri” yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, terdapat ketentuan, “terhadap penetapan ketua pengadilan negeri terdahulu yang menyatakan putusan tidak dapat dilaksanakan dan barang jaminan dibebaskan dari tanggungan apabila dikemudian hari ditemukan ada kesalahan, penetapan ketua pengadilan dapat dicabut kembali dengan ada atau tidak adanya permohonan pencabutan”. Dari ketentuan ini, bisa disimpulkan ketua pengadilan dapat mengubah penetapan eksekusi.

Karena itu, dibutuhkan aturan yang memberi wewenang ketua pengadilan yang baru untuk meninjau dan mengubah penetapan eksekusi yang dikeluarkan ketua sebelumnya. Peraturan itu harus menegaskan ketua baru tidak dapat mencabut penetapan sebelumnya kecuali memenuhi 3 (tiga) syarat: (1) penetapan yang mau dicabut menyatakan bahwa putusan tidak dapat dilaksanakan; (2) ketua baru menemukan kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan tersebut, dan (3) dilakukan berdasarkan permohonan pemohon eksekusi.

Demikian pula terhadap objek eksekusi dan aturan bantuan keamanan dalam proses eksekusi. Perlu ada kewenangan pengadilan untuk menentukan mekanisme pemeliharaan barang termohon yang ada di dalam atau atas objek eksekusi. Misalnya, dalam hal pemohon ingin menggunakan objek eksekusi, pengadilan wajib memerintahkan termohon mengeluarkan barangnya. Adapun bantuan polisi, perlu ditambahkan ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian bahwa kepolisian wajib memberikan bantuan pengamanan jika pengadilan membutuhkan bantuan dan berhak menerima pembayaran untuk itu.

Terhadap objek hasil eksekusi pun perlu dibuat sejumlah ketentuan baru. Misalnya, kepada setiap lembaga yang melakukan penyitaan  barang bergerak wajib mencatat barang-barang tersebut dan mengumumkan ke publik. Adapun jika termohon adalah pemerintah daerah, ketua pengadilan berwenang mengeluarkan penetapan perintah eksekusi yang memerintahkan pemerintah daerah memasukkan jumlah uang yang harus dibayar dalam APBD tahun berjalan atau APBD tahun berikutnya. 

Selain perbaikan atas prosedur-prosedur di atas, prosedur administratif permohonan eksekusi juga menjadi prasyarat atau solusi jangka pendek yang mesti segera dibenahi oleh Mahkamah Agung. Penelitian LeIP menemukan tidak ada aturan mengenai format baku permohonan eksekusi dan dokumen yang harus dilampirkan saat mengajukan permohonan eksekusi. Ini terutama disebabkan tidak adanya keharusan mengajukan permohonan eksekusi secara tertulis dalam Pasal 196 HIR. Pasal ini menyatakan, jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi isi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang (penggugat) mengajukan permohonan eksekusi, baik secara lisan maupun tertulis.

Selanjutnya, tidak adanya format baku tidak hanya mempengaruhi kelancaran pelaksanaan eksekusi, tetapi juga membuka peluang terjadinya maladministrasi dan korupsi. Karena itu sepatutnya persyaratan administrasi permohonan eksekusi diatur dalam Hukum Acara Perdata, yang isinya antara lain memuat kewajiban pemohon mengisi formulir dengan format standar. 

Rincian formulir sebaiknya diatur melalui peraturan Mahkamah Agung yang sekurang-kurangnya berisi: (1) identitas para pihak; (2) nomor dan tanggal putusan yang dimohonkan eksekusi; (3) bentuk hukuman berdasarkan amar putusan yang dimohonkan eksekusi; (4) daftar aset yang dijatuhi sita jaminan; (5) daftar aset termohon, dan (6) uraian singkat upaya yang sebelumnya dilakukan pemohon. Formulir tersedia di website pengadilan dan bisa diunduh. Pendaftaran  permohonan eksekusi, di era digital ini, semestinya bisa dilakukan secara elektronik. Untuk itu memang harus dibarengi perubahan cara penyerahan salinan putusan, yakni, disampaikan oleh pengadilan kepada para pihak tidak lagi dalam bentuk cetak, tetapi elektronik. 

Penelitian juga menemukan adanya para pihak yang mencapai perdamaian di luar pengadilan pengadilan pasca aanmaning namun tidak melaporkan perdamaian tersebut ke pengadilan. Akibatnya permohonan eksekusi tetap tercatat dalam buku register eksekusi karena pengadilan tidak berwenang mencoret permohonan apabila pemohon tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan eksekusi. 

Pengadilan di Italia, Jerman, dan Belanda tidak mengatur hal ini dengan spesifik. Praktiknya di Italia termohon dapat menghentikan sita eksekusi dengan membayar sejumlah uang kepada pemohon, baik sebagai pelunasan atau jaminan melalui petugas pengadilan sehingga pengadilan mengetahui jika termohon sudah melaksanakan perintah eksekusi.

Oleh karena itu, perlu ada pengaturan tegas yang mewajibkan pemohon memberikan informasi pelaksanaan eksekusi pasca aanmaning, termasuk jika ada perdamaian, dalam jangka waktu tertentu, misalnya, dalam tempo (3) tiga bulan. Selain itu, Hukum Acara Perdata harus mengatur dengan tegas bahwa pengadilan wajib melakukan mediasi pada tahap aanmaning. Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam sidang aanmaning setidaknya mengenai cara dan jangka waktu pelaksanaan putusan oleh termohon. Hasil sidang harus dibuat dalam akta perdamaian yang ditandatangani ketua pengadilan, panitera/panitera pengganti, juru sita, dan para pihak.

Permasalahan terakhir mengenai prosedur eksekusi yang menjadi temuan cukup mengemuka dalam penelitian adalah ketiadaan dasar hukum yang tegas yang mengatur siapa yang seharusnya dibebankan membayar biaya eksekusi dan kapan biaya eksekusi dibayarkan. Pasal 197 HIR tidak menjelaskan siapa pihak yang dibebankan membayar panjar eksekusi. Dalam praktiknya biaya ini dibebankan kepada pemohon. Selain itu tidak ada juga dasar hukum yang mengatur jika biaya eksekusi tidak sesuai dengan kebutuhan aktual. 

Di Italia, biaya eksekusi dibebankan kepada termohon dengan cara mengganti uang pemohon yang lebih dulu digunakan (reimburse). Demikian juga di Jerman. Ada pun di Belanda, biaya eksekusi yang bersifat tidak tetap (actual cost) dibebankan kepada pemohon, sementara biaya tetap (fixed fee) dibebankan kepada termohon.

Di Indonesia, seluruh biaya eksekusi putusan dibebankan kepada pemohon eksekusi dengan empat pola mekanisme waktu pembayaran. Pertama, pembayaran panjar dilakukan bersamaan dengan keluarnya Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM) dan memerintahkan pemohon membayar eksekusi setelah menerima permohonan. Kedua, pengadilan meminta pembayaran panjar eksekusi dari pemohon dan mendaftarkan permohonan eksekusi setelah ketua pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi. Ketiga, menerapkan pembayaran panjar eksekusi secara bertahap seperti diatur Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri. Pola terakhir, menetapkan pembayaran eksekusi sekaligus, bahkan dengan biaya keamanan. 

Berdasarkan studi lapangan dan  perbandingan dengan negara lain, sebaiknya pembayaran eksekusi di Indonesia dibagi dalam 2 (dua) tahap. Pertama, tahap administrasi (sejak pendaftaran hingga terbitnya perintah eksekusi). Kedua, tahap pelaksanaan (sejak penetapan perintah eksekusi diterbitkan hingga eksekusi selesai dilaksanakan). Ada pun jika terjadi kekurangan pembayaran biaya eksekusi semestinya juru sita dapat menarik biaya tambahan –khususnya uang transportasi- dengan sepengetahuan ketua pengadilan.  Perlu diatur penyesuaian biaya eksekusi, yang selama ini tidak tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), maupun SK Ketua Pengadilan, seperti biaya menginap akibat keterbatasan transportasi.

Kesuksesan Eksekusi Putusan: Bukan Hanya Tanggung Jawab Pengadilan

Foto: 123rf

Berkaca dari kompleks dan besarnya tantangan dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata di Indonesia, perlu diatur susunan pejabat pelaksana eksekusi putusan yang lebih memadai di pengadilan. Untuk itu perlu dipertimbangkan jabatan tertentu setingkat hakim di pengadilan yang diberi tanggung jawab membantu ketua pengadilan melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata. Jabatan tersebut menjadi perantara antara ketua pengadilan dan juru sita. Penunjukkan pejabat selain ketua pengadilan ini, sejalan sistem yang juga dijalankan di negara lain. 

Jumlah juru sita dan kompetensi juru sita di pengadilan juga perlu ditingkatkan. Penelitian LeIP menunjukkan jumlah juru sita yang ada masih terbatas, baik di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan agama. Bahkan ada pengadilan yang bertahun-tahun tidak memiliki juru sita sehingga fungsi juru sita dilakukan panitera. 

Melihat luas dan kondisi geografis Indonesia, untuk menentukan jumlah juru sita yang layak, sebagai langkah minimum awal, bisa meniru yang diterapkan Jerman. Di Jerman, jumlah juru sita (Enforcement Officer) disesuaikan dengan jumlah kecamatan. Jika sistem ini diterapkan di Indonesia, maka jumlah juru sita minimal sama dengan jumlah kecamatan yang ada dalam wilayah yuridiksi pengadilan. Jika ada  kecamatan yang pada saat tertentu tidak ada permohonan eksekusi, misalnya, juru sita di kecamatan tersebut bisa diperbantukan pada kecamatan lain yang permohonan eksekusinya sedang tinggi. Selain itu, kompetensi juru sita harus ditingkatkan. Persyaratan pendidikan juru sita perlu diubah dari sebelumnya setingkat SLTA menjadi  Sarjana Hukum. Mahkamah Agung juga harus menyediakan pelatihan khusus untuk juru sita dengan memasukkan materi tentang hukum keperdataan, bisnis, dan ekonomi dalam pendidikan dan pelatihan kejurusitaan.

Pada akhirnya diperlukan peran lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif untuk sistem eksekusi putusan perkara perdata yang efektif di Indonesia. DPR dan Pemerintah mesti merevisi sejumlah undang-undang untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan-putusan pengadilan demi terciptanya kepastian hukum. 

Revisi, antara lain diperlukan terhadap Hukum Acara Perdata, UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; Paket UU tentang Hak Kekayaan Intelektual; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2001 jo. UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; UU Paket Badan Peradilan; UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Pada UU tentang Perbankan misalnya, perlu aturan yang menegaskan pihak perbankan yang tidak memberi informasi rekening sepanjang berdasarkan penetapan eksekusi akan mendapat sanksi. Juga aturan pemberian informasi rekening yang selama ini hanya diperbolehkan antara bank dan nasabah bank perlu diubah bahwa ini dapat pula pada nasabah dan pihak lain selain bank berdasarkan penetapan ketua pengadilan. Sedang dalam UU tentang Pasar Modal, perlu ditegaskan Kustodian Sentral Efek Indonesia diperkenankan memblokir atau melakukan penyitaan efek berdasar penetapan eksekusi ketua pengadilan negeri maupun pengadilan agama. 

Terakhir, pemerintah juga perlu memulai pengintegrasian informasi kependudukan, bisnis, aset, keuangan dan pajak sehingga dapat mendukung kemudahan penelusuran aset untuk kelancaran proses eksekusi putusan. Dengan segala perbaikan itu diharapkan tak ada lagi kendala dalam proses eksekusi perdata, yang pada akhirnya mewujudkan pemenuha hak setiap warga negara, kepercayaan publik terhadap pengadilan, menguatkan kepastian hukum, dan memperbaiki iklim berusaha di Indonesia.

***

English version please click here

Download

Artikel ini merupakan hasil kerjasama Katadata dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)