"Indonesia makin realistis, lebih kredibel, sehingga memang tidak wah tapi tidak perlu (dikhawatirkan)."
Darmin Sri Mulyani
Arief Kamaludin | Katadata

Pemerintah memandang risiko kredit sudah berkurang menyusul keputusan Moody's Investors Service menaikkan prospek peringkat utang luar negeri Indonesia dari “Stabil” menjadi “Positif”. Selain itu, pemerintah mengklaim tidak lagi menghadapi masalah fundamental ekonomi.

Meski begitu, pemerintah tetap perlu waspada. Sebab, dalam pengumumannya Rabu kemarin (8/2), Moody’s mengingatkan adanya risiko dari penurunan penerimaan negara tahun 2016 dibanding tahun sebelumnya.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Menanggapi ‘peringatan’ tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai, tidak ada persoalan lagi mengenai fundamental ekonomi Indonesia tahun ini, termasuk dari sisi penerimaan. Sebab, pemerintah sudah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 yang lebih kredibel.

(Baca: Risiko Menurun, Moody's Naikkan Prospek Peringkat Utang Indonesia)

"Kami sudah jauh lebih realistis, artinya aneh juga kalau masih berkhawatir-khawatir (termasuk soal penerimaan)," kata Darmin usai rapat kerja dengan Komisi Keuangan DPR di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (9/2).

Menurut dia, secara fundamental baik pertumbuhan ekonomi maupun inflasi masih dalam kondisi yang positif. Meskipun ada risiko penyesuaian dari harga yang diatur oleh pemerintah (administered price) sehingga dapat berpengaruh terhadap inflasi secara keseluruhan tahun ini. "Indonesia makin realistis, lebih kredibel, sehingga memang tidak wah tapi tidak perlu (dikhawatirkan)."

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pemerintah akan terus memperkuat kebijakan dan fundamental ekonomi. Ia mengakui penerimaan memang masih menjadi tantangan. Namun, dia memastikan risiko anggaran yang dilihat dari besaran defisit masih akan terjaga.

Tahun ini, pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar 2,41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pembiayaannya pun diupayakan terjaga dengan adanya diversifikasi. "Pokoknya pemerint‎ah akan terus memperkuat, baik dari sisi policy dan fundamentalnya, juga persepsi terhadap risiko (penerimaan) itu bisa dirasionalkan," ujar Sri Mulyani.

(Baca: Paparkan Perbaikan Ekonomi ke S&P, BI Harap Peringkat Utang Naik)

Adapun, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D. W. Martowardojo menyatakan, kenaikan prospek peringkat kredit oleh Moody's ini menunjukan kepercayaan investor terhadap Indonesia. Apalagi, ada penilaian bahwa kondisi eskternal Indonesia sudah dikelola secara baik dan berlanjutnya reformasi oleh pemerintah.

Menurut dia, penilaian tersebut sejalan dengan hasil kajian terbaru Dana Moneter Internasional (IMF) maupun kajian Fitch Ratings. Sekadar informasi, pada Desember 2016, Fitch mempertahankan peringkat layak investasi atas kredit luar negeri Indonesia, bahkan mendongkrak prospeknya menjadi “Positif”.

“Semua memberikan kajian kondisi positif terhadap Indonesia. Saat ini, di dunia penuh ketidakpastian. Kalau seandainya Fitch dan Moody’s kajian positif, itu menunjukan kondisi ekonomi Indonesia yang sehat,” kata Agus.

Artikel Terkait
Sri Mulyani memastikan akan bekerja sama dengan otoritas internasional untuk memverifikasi data transfer dana janggal WNI.
Polri merupakan satu dari tiga Kementerian dan Lembaga yang mendapatkan anggaran terbesar.
“Menurut saya pribadi, peluang itu ada. Apakah terjadi di tahun depan awal atau akhir.”