“Perdagangan itu membagi manfaat kepada dua belah pihak. Ini bukan zero sum game, artinya yang satu dapat manfaat, yang lain tidak,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani
Arief Kamaludin (Katadata)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mengangkat isu tentang kebijakan proteksi dagang Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, dalam pertemuan internasional. Kali ini, ia mengkritisi kebijakan tersebut dalam acara ASEAN Finance Ministers' and Investors Seminar (AFMIS) ke 12 di Cebu, Filipina.

Ia menyebut kebijakan proteksi dagang Trump sebagai bentuk kemunduran bagi globalisasi yang sudah berlangsung berpuluh tahun. Padahal, globalisasi telah memberikan manfaat bagi perdagangan dunia melalui hubungan kerja sama yang saling menguntungkan. Ia pun menepis klaim Trump bahwa kerja sama dagang selama ini merugikan Negeri Paman Sam.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

“Perdagangan itu membagi manfaat kepada dua belah pihak. Ini bukan zero sum game, artinya yang satu dapat manfaat, yang lain tidak. Tidak bisa hanya baik bagi satu sisi. Kebijakan zero sum game ini seperti kita pikir yang impor yang rugi, dan kamu eksportir untung,” ujar dia dalam acara AFMIS, di Cebu, Filipina, Kamis (6/4).

Menurut Sri Mulyani, kebijakan proteksi AS penting jadi sorotan lantaran bakal berdampak pada banyak negara di dunia. Sebab, AS merupakan negara dengan ekonomi terbesar di dunia. (Baca juga: Indonesia Masuk Daftar "Curang" Trump, Menlu Retno Temui Dubes AS)

Sebelumnya, ia sempat membawa isu ini dalam pertemuan antara para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara G20 pada 17-18 Maret 2017 di Baden-Baden, Jerman. Ketika itu, dia meminta negara-negara G20 untuk menjaga komitmen kerja sama global untuk menciptakan kestabilan keuangan global. Namun, permintaan tersebut tak direspons positif oleh negara-negara maju.

Padahal, menurut dia, hubungan perdagangan dan investasi antar negara merupakan instrumen yang terbukti mampu mengurangi kemiskinan dalam empat dekade terakhir. Hubungan perdagangan dunia telah memacu bangkitnya ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Jepang, Korea Selatan, Cina, ASEAN dan India, serta negara-negara di kawasan Asia Selatan.

(Baca juga: Biodiesel Masuk Radar Dumping Trump, Pemerintah Pasang Kuda-kuda)

Rencananya, menteri keuangan dari negara-negara G20 bakal kembali mengadakan pertemuan membahas soal komitmen ini dalam Spring Meeting Bank Dunia-Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF). Dalam perhelatan tersebut akan ada satu sesi bagi menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara G20.

Trade protectionism sudah jadi isu bahkan di G20. Nanti akan dibicarakan, apakah protectionism ini dapat di-minimize (perkecil)?” tutur Sri Mulyani. (Baca juga: Cegah Perang Dagang dan Mata Uang, Negara G20 Berunding Lagi

Artikel Terkait
Pemerintah tak menaikkan gaji PNS pada 2018, namun memberikan THR dan gaji ke -13 bagi PNS dan pensiunan.
Dia menyesalkan pertanyaan dan kritikan dari mahasiswa ini hanya mengenai kebijakan pemerintah mengurangi subsidi energi. Bukan menanyakan soal pemanfaatan dana subsidi ini bagi masyarakat.
Pemerintah perlu menggenjot penerimaan pajak lantaran akan mengoptimalkan belanja pemerintah guna mendorong laju perekonomian.