HIPMI Sebut Bantuan Tunai Lebih Efektif Daripada Bansos Saat Pandemi
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai pemberian bantuan langsung tunai (BLT) jauh lebih efektif menggerakkan roda perekonomian, dibandingkan dengan pemberian bantuan sosial (bansos) berupa sembilan bahan pokok (sembako).
"Sejak awal kami menilai BLT itu jauh lebih efektif dibandingkan bansos, karena bisa menggerakkan roda perekonomian di tingkat masyarakat," kata Wakil Ketua Umum BPP HIPMI Anggawira, dalam sebuah forum diskusi online, Sabtu (25/7).
Menurutnya, penyelenggaraan bansos sembako hanya melibatkan korporasi besar, sementara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak terlibat. Sehingga, dampak ekonominya kurang.
HIPMI menilai, selama hampir empat bulan penyelenggaraan bansos sembako dampaknya tidak terasa pada perekonomian. Karena, di level bawah pengeluaran masyarakat untuk konsumsi tergolong rendah.
Adanya BLT juga dinilai sangat membantu pelaku usaha mikro, karena konsumsi masyarakat untuk produk-produk UMKM bisa lebih banyak.
Sementara, bansos sembako yang hanya melibatkan korporasi besar tidak menjangkau UMKM, padahal sektor ini termasuk yang paling menderita akibat pandemi virus corona atau Covid-19.
Pemerintah sendiri sudah meningkatkan besaran BLT Desa dari Rp 1,8 juta per keluarga menjadi Rp 2,7 juta. Kenaikan besaran ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa yang ditandatangani Sri Mulyani di Jakarta, 19 Mei 2020.
"Dengan kenaikan ini, total anggaran BLT Desa meningkat dari Rp 21,19 triliun menjadi Rp 31,79 triliun" kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto, dalam sebuah forum diskusi online, Senin (20/7).
Namun, Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, besaran ini masih dinilai terlalu kecil untuk membantu masyarakat kelas bawah. Menurutnya, pemerintah perlu menambah anggaran BLT hingga menjadi Rp 120 triliun agar dampaknya terasa.
Saran besaran tambahan bantuan tersebut memperhitungkan sebagian besar penduduk Indonesia yang tergolong expiring middle class atau kelompok yang belum memiliki pendapatan cukup untuk masuk kelas menengah.
"Kalau mereka dapat Rp 1 juta setiap bulan, maka perlu Rp 30 triliun. Kalau BLT diperpanjang sampai empat bulan, perlu tambahan BLT Rp 120 triliun," kata Chatib.
Chatib menilai peningkatan belanja merupakan kunci dari pemulihan ekonomi lataran mendorong permintaan. Peningkatan konsumsi masyarakat dapat diikuti dengan penambahan investasi.
Sebaliknya, kenaikan investasi tidak menjamin peningkatan konsumsi masyarakat. Pengusaha juga enggan melakukan ekspansi bila tidak ada daya beli masyarakat.
