Dua Versi Akar Konflik Dosen SBM dan Rektor ITB
Forum Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB) berselisih dengan rektorat. Hal ini berdampak pada penghentian kegiatan belajar seperti biasa di SBM.
Mahasiswa saat ini diminta untuk belajar secara mandiri. Forum Dosen SBM ITB juga menyatakan tidak akan menerima mahasiswa baru hingga sistem normal kembali.
Perwakilan Forum Dosen SBM ITB Jann Hidajat mengatakan, konflik terjadi usai rektor mencabut hak swakelola SBM ITB sekitar enam bulan yang lalu. Hal ini ditandai dengan dicabutnya Surat Keputusan (SK) Rektor ITB Nomor 203/2003 serta digantikan dengan peraturan baru.
"(Peraturan baru) menerapkan standar biaya yang sama untuk semua fakultas," kata Jann saat dihubungi Katadata.co.id, Jumat (11/3) malam.
Sebelumnya, SK Rektor ITB 203/2003 menjelaskan SBM ITB merupakan sebuah unit yang merencanakan, mengorganisasikan,
mengendalikan, dan mengevaluasi sumberdaya, mencakup dosen, peneliti, staf administrasi, sarana dan prasarana akademik, anggaran operasional akademik, anggaran pemeliharaan dan anggaran investasi pengembangan dalam ruang lingkupnya dengan sistem keuangan mandiri. Ini artinya, SBM ITB diberi otonomi untuk mencari dana dan membiayai kebutuhannya sendiri tanpa suntikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Tetap ada pembagian untuk ITB, sisanya digunakan sendiri," katanya.
Pada awal pendirian SBM ITB, pembagian dana disepakat 80% pendapatan dikelola oleh SBM, sementara 20% untuk ITB. Seiring perubahan rektor, porsi pembagian dana diubah menjadi 70% pendapatan dikelola SBM dan 30% dikelola ITB.
Jann mengatakan besaran pendapatan yang dikelola SBM semakin mengecil sejak Reini Djuhraeni menjabat sebagai Rektor ITB, . Sebanyak 60% pendapatan dari mahasiswa internasional dikelola oleh SBM, sedangkan 40% sisanya dikelola ITB. Sementara, pengelolaan pendapatan mahasiswa reguler dibagi menjadi 50:50.
Namun sekitar enam bulan lalu, Rektor ITB mengganti porsi pengelolaan pendapatan menjadi 100% dana yang masuk dikelola oleh ITB.
Jann mengatakan, masing-masing fakultas di SBM tetap diberikan kucuran dana oleh ITB. "Tapi keleluasaan dalam penggunaan anggaran menjadi sempit karena semua harus dinegosiasi dengan rektor," ujar dia.
Menurutnya, tidak semua rencana anggaran SBM bisa disepakati oleh Rektor ITB. Hal ini dianggap menghambat pengembangan sumber daya manusia di SBM.
Sejumlah kegiatan yang terdampak seperti kerja sama dengan mahasiswa atau dosen asing, penelitian, bimbingan mahasiswa dengan mengundang ahli, hingga pelatihan entrepreneurship.
