Pemerintah Godok Program Sejenis untuk Memacu Penyaluran BLT Dana Desa

Pemerintah mencatat penyaluran bantuan langsung tunai dana desa hingga 6 Agustus baru mencapai Rp 9 triliun atau 28,3% dari total alokasi anggaran.
Agatha Olivia Victoria
7 Agustus 2020, 20:57
bantuan langsung tunai, blt dana desa, anggaran pemerintah
ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/NZ
Ilustrasi penyaluran bansos. Realisasi pos program anggaran perlindungan sosial Covid-19 mencapai 85,5 triliun atau 41,93% dari pagu Rp 203,9 triliun hingga 6 Agustus.

Realisasi penyaluran bantuan langsung tunai dana desa hingga 6 Agustus baru mencapai Rp 9 triliun atau 28,3% dari total alokasi sebesar Rp 31,8 triliun. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin menyebut, pemerintah akan mencari cara meningkatkan serapan anggaran tersebut, salah satunya membuka peluang menambah program serupa. 

"Kami melihat bahwa ada peluang agar program ini bisa ditambah dengan program yang mirip," kata Budi dalam konferensi virtual, Jumat (7/8).

Satuan Tugas tengah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terkait hal tersebut. Alokasi anggaran pun diharapkan dapat terserap secara keseluruhan hingga akhir tahun ini. 

BLT dana desa masuk ke dalam program perlindungan sosial Covid-19. Per 6 Agustus 2020, realisasi pos program anggaran tersebut secara keseluruhan sudah mencapai 85,5 triliun atau 41,93% dari pagu Rp 203,9 triliun.

Dalam pos perlindungan sosial, realisasi penyerapan program keluarga harapan (PKH) menjadi yang terbesar yakni Rp 27 triliun, atau 72% dari pagu 37,4 triliun. Program tersebut ditujukan kepada 10 juta orang.

Program lain yang penyerapannya cukup besar yakni kartu sembako. Realisasinya tercatat Rp 26 triliun atau 60% dari pagu Rp 43,6 triliun.

Menurut Budi, realisasi PKH dan kartu sembako lebih baik dari yang lain karena memang program tersebut sudah pernah dijalankan. Dengan demikian, ia pun meyakini keduanya bisa menyerap seluruh pagu anggaran yang ada.

"Karena memang program itu tinggal melanjutkan menggunakan mekanisme yang ada," ujarnya.

Selain perlindungan sosial, ada pula pos bantuan UMKM, sektoral k/l dan pemda, serta pembiayaan korporasi dalam program pemulihan ekonomi nasional. Realisasi bantuan UMKM tercatat 32,5 triliun atau baru 26,3% dari pagu Rp 123,47 triliun.

Salah satu program yang ada dalam pos bantuan UMKM yaitu subsidi bunga. Meski memiliki pagu yang cukup besar yakni Rp 35 triliun, serapan program itu baru Rp 1,3 triliun atau 3,71%.

Kendati demikian, Budi menyebut realisasi subsidi bunga UMKM bisa menjangkau 13 juta UMKM dan mensubsidi pinjaman hingga Rp 304 triliun. "Jadi sudah sangat besar yang disalurkan teman-teman Himbara, PNM, dan pegadaian," kata dia.

Sementara itu, realisasi bantuan sektoral k/l dan pemda tercatat Rp 8,4 triliun, atau 7,9% dari pagu Rp 106,1 triliun. Kemudian, penyerapan pembiayaan korporasi hingga kini masih 0% dari pagu Rp 53,57 triliun.

Survei SMRC sebelumnya menyebut sebanyak 84% dari total responden mengetahui adanya program bantuan sosial tunai senilai Rp 600 ribu dari pemerintah. Di antara yang tahu, sebanyak 44% menilai bansos tunai tersebut kurang tepat sasaran dan 5% tidak tepat sasaran sama sekali. 

Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti

Video Pilihan

Artikel Terkait