Bahlil soal Minat AS Garap Mineral Kritis RI: Masih Omon-omon

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons minta Amerika Serikat terhadap mineral kritis Indonesia dalam pembahasan tarif resiprokal yang ditetapkan oleh Presiden Donald Trump. Menurut Bahlil, minat AS terhadap mineral kritis Indonesia baru sebatas perbincangan saja.

“Masih omon-omon, masih lobby-lobby,” kata Bahlil saat ditemui usai konferensi pers di Kementerian ESDM, Senin (11/8).

Dia mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menyiapkan lahan khusus untuk AS. Pengelolaan mineral kritis pada akhirnya mengarah pada berjalannya program hilirisasi. Program ini masuk dalam daftar prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Di hilirisasi diberikan kesempatan untuk semua negara, perlakuan setara. Mau Cina, Jepang, AS, Eropa, semuanya sama tidak ada perlakuan khusus,” ujarnya.

Bahlil juga sebelumnya mengatakan Indonesia siap menindaklanjutinya hanya jika AS membawa investasi ke dalam negeri. 

“Saya bilang kami akan kasih, sama (seperti negara lain). Tinggal AS datangkan investor, saya siapkan tambangnya, namun bisnisnya sama (seperti negara lain),” kata Bahlil dalam International Battery Summit, Selasa (5/8).

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 296.K/MB.01/MEM.B/2023, nikel termasuk dalam kategori mineral kritis. Indonesia telah memiliki sejumlah proyek hilirisasi nikel hingga ke produk baterai kendaraan listrik (EV), bekerja sama dengan negara seperti Korea Selatan dan Cina. 

Bahlil menegaskan, Indonesia terbuka bekerja sama dengan semua pihak dalam pengelolaan mineral kritis.

“Jangankan Amerika, mau Afrika, Eropa, negara mana saja. Kalau ada pihak yang mau membangun ekosistem baterai mobil di Indonesia, saya sendiri yang akan mengurusnya tanpa membeda-bedakan,” ujarnya.

Menurut Bahlil, selama ini Indonesia tidak memberikan perlakuan khusus kepada negara tertentu. Pihaknya menyambut baik rencana kerja sama proyek hilirisasi kepada pihak-pihak yang memang berminat.

“Kami menunggu pihak yang datang (berinvestasi). Menurut saya, yang datang harus memiliki niat baik untuk berkolaborasi membangun bisnis yang saling menguntungkan antara Indonesia dan negara lain,” ujarnya.