Kemendag: Belum Ada Sikap Resmi soal Boikot Produk Israel
Kementerian Perdagangan menyatakan belum memiliki sikap resmi terkait boikot beberapa produk yang dinilai terafiliasi dengan Israel.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim mengatakan pemerintah belum memiliki respon terkait Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 83 Tahun 2023. Fatwa tersebut mengharamkan produk dari produsen dan perusahaan yang mendukung Israel.
"Sikap pemerintah adalah mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Terkait seruan boikot, prinsipnya kami serahkan kepada masing-masing individu," kata Isy kepada Katadata.co.id, Kamis (16/11).
Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia atau AP3MI memproyeksikan aksi boikot produk yang terafiliasi dengan Israel berpotensi menggerus transaksi di pasar modern hingga 50%. Mayoritas barang yang ada dalam daftar boikot merupakan produk pareto.
Produk pareto adalah barang yang berkontribusi hingga 80% dari total barang di pasar modern, tetapi kontribusi ke transaksi hanya 20%. Produk pareto pada umumnya adalah produk konsumer seperti shampo, susu balita, dan minuman ringan.
"Kami belum melakukan penelitian terkait dampak boikot tersebut, jadi belum bisa komentar," katanya.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya menyataka bahwa tidak melarang gerakan sebagian masyarakat yang memboikot produk-produk yang mendukung Israel. Ketua Umum PAN yang akrab disapa Zulhas ini menegaskan, pemerintah mengutuk perbuatan Israel terhadap Palestina.
Aksi boikot tersebut dipopulerkan melalui gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) yang sudah dimulai sejak 2005. Langkah untuk ramai-ramai memboikot kembali diserukan di tengah perang yang kembali pecah di Timur Tengah.
"Boikot produk yang mendukung Israel itu terserah masyarakat, tapi apakah itu membantu penyelesaian konflik? Silahkan saja lakukan boikot," kata Zulhas di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Kamis (9/11).
Zulhas menilai, Israel telah melakukan pelanggaran kemanusiaan berat di Palestina. Oleh karena itu, Zulhas menyampaikan akan mendampingi Presiden Joko Widodo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Darurat Organisasi Kerja Sama Islam di Riyadh akhir pekan ini, Minggu (12/11).
Ia juga menyampaikan, akan menghadiri pertemuan Organisasi Negara Pengekspor Minyak Bumi atau OPEC tingkat Menteri Perdagangan. Menurutnya, pertemuan tersebut akan membahas terkait perang yang terjadi di Palestina.
"Saya juga akan mendampingi Presiden Jokowi bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden," ujarnya.