Industri Baja Beri 4 Masukan ke Menperin Sarmuji, dari Impor hingga Energi

Industri baja nasional menyampaikan sejumlah masukan kepada Menteri Perindustrian (Menperin), Muhammad Sarmuji, yang mulai memetakan berbagai persoalan di sektor manufaktur. Sedikitnya ada empat aspek yang dinilai perlu diperkuat pemerintah, mulai dari pengawasan impor hingga transisi menuju industri baja rendah emisi.

Ketua Umum Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA), Harry Warganegara mengatakan, industri baja menyambut baik langkah Sarmuji untuk memetakan permasalahan industri manufaktur nasional. Menurut dia, industri baja siap mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat struktur dan daya saing industri dalam negeri.

"Industri baja nasional menyambut baik dan mengapresiasi komitmen Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji untuk memetakan berbagai permasalahan dan memperkuat sektor industri manufaktur nasional," kata Harry kepada Katadata.co.id, Selasa (6/10). 

Meskipun industri baja merupakan sektor padat modal dan teknologi, keberadaannya memiliki peran strategis sebagai industri dasar yang memasok kebutuhan berbagai sektor, seperti konstruksi, otomotif, perkapalan, alat berat, dan infrastruktur.

Karena itu, penguatan industri baja dinilai dapat turut mendukung daya saing industri pengguna di dalam negeri.

Empat Masukan Industri Baja

Harry mengatakan, terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat pemerintah. Pertama, terkait pengawasan terhadap praktik perdagangan yang tidak sehat serta optimalisasi instrumen trade remedies.

Industri baja juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan dan daya saing pasokan bahan baku serta energi. Hal ini termasuk pasokan gas bumi bagi sektor industri yang memenuhi kriteria Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Kedua, pemerintah diharapkan memperkuat kepastian pasokan bahan baku dan energi untuk menjaga daya saing industri baja nasional.

Ketiga, industri baja mendorong konsistensi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib serta penguatan kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Keempat, industri baja meminta dukungan terhadap proses transisi menuju industri yang lebih rendah emisi. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui efisiensi energi, pemanfaatan scrap, penggunaan teknologi rendah emisi, hingga pengembangan green steel.

Menurut Harry, industri baja nasional saat ini juga menghadapi sejumlah tekanan, salah satunya kelebihan kapasitas produksi baja global. Selain itu, perkembangan kebijakan perdagangan di berbagai negara serta kebijakan lingkungan seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa turut menjadi tantangan bagi industri.

"Di dalam negeri, efektivitas tata niaga dan pengawasan impor juga perlu terus diperkuat, termasuk untuk mengantisipasi potensi circumvention dan memastikan produk yang beredar memenuhi ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Harry berharap terdapat penguatan koordinasi kebijakan dari sektor hulu hingga hilir. Menurutnya, kebijakan industri, perdagangan, energi, standardisasi, dan pengadaan pemerintah perlu berjalan secara selaras.

"Industri baja siap bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan masukan berbasis data dan kondisi industri guna memperkuat industri nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi," tutur Harry.