RI Dukung Palestina Dirikan Kantor Penghubung BoP, Janji Lindungi Warga Gaza

Indonesia menyambut baik pembentukan liaison office atau kantor penghubung oleh Otoritas Palestina sebagai memperkuat koordinasi perdamaian di Jalur Gaza dengan Dewan Perdamaian alias Board of Peace (BoP).

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono saat melangsungkan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, di sela-sela Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Senin (23/2).

Ia juga menuturkan bahwa Indonesia akan berupaya mengawal proses transisi berlangsung sejalan dengan kepentingan rakyat Palestina serta prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk dalam menjaga keberlanjutan gencatan senjata dan mendorong proses politik menuju Solusi Dua Negara.

Indonesia juga berkomitmen untuk terlibat dalam tercapainya perdamaian di Jalur Gaza melalui pembentukan BoP dan International Stabilization Force (ISF). Pasukan tersebut dirancang untuk mengawal pelaksanaan misi perdamaian antara militer Israel dan Hamas. “Fokus utama kontingen Indonesia (di ISF) adalah perlindungan warga sipil dan dukungan kemanusiaan,” kata Sugiono melalui siaran pers.

PM Mohammad Mustafa Pimpin Kantor Penghubung Palestina

Otoritas Palestina sebelumnya membentuk sebuah kantor penghubung atau liaison office yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Mustafa. Keterangan tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden Palestina, Hussein Al-Sheikh, melalui sebuah surat yang ditujukan kepada Perwakilan Tinggi BoP, Nickolay Mladenov.

Melansir pemberitaan Kantor Berita Pemerintah Palestina, WAFA, pada 21 Februari lalu, Hussein Al-Sheikh menyampaikan pihaknya bersedia untuk menjalankan tugas perdamaian di Jalur Gaza. Dalam surat tersebut, Al-Sheikh turut menjelaskan perkembangan komunikasi pihaknya dengan utusan Amerika Serikat (AS), Steve Witkoff dan Jared Kushner.

“Kami menyambut baik Rencana Perdamaian 20 Poin Presiden Trump, serta Resolusi 2803 (2025) Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, pembentukan Kantor Perwakilan Tinggi, dan pembentukan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza,” tulis Hussein Al-Sheikh dalam suratnya kepada Nickolay Mladenov, dikutip pada Kamis (26/2).

Al-Sheikh memandang langkah ini sebagai bagian dari proses transisi praktis untuk mengurangi penderitaan rakyat Palestina sekaligus memastikan keberlangsungan layanan administratif dan keamanan di Gaza.

“Kantor penghubung tersebut sepenuhnya siap untuk menjalankan tanggung jawabnya, dengan memastikan adanya saluran yang jelas dan terorganisasi untuk koordinasi dan komunikasi dengan Kantor Anda (Nickolay Mladenov),” kata Al-Sheikh.

Sementara itu, Mladenov menyampaikan, pembentukan kantor penghubung tersebut akan menyediakan saluran resmi dan terorganisasi untuk komunikasi serta koordinasi antara Office of the High Representative (OHR) dan Otoritas Palestina.

“Sehingga ini memastikan bahwa seluruh komunikasi dapat diterima dan disampaikan melalui proses kelembagaan yang jelas,” kata Nickolay dalam unggahannya media sosial X pada Sabtu (21/2).

Sebagai penghubung antara BoP dan National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), OHR memastikan seluruh proses administrasi transisi, rekonstruksi, dan pembangunan kembali di Jalur Gaza berjalan secara terintegrasi, berintegritas, dan efektif.