Jokowi Segera Resmikan Sentra Kelautan Perikanan di Natuna

Joko/Humas KKP
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat meninjau Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Natuna, Senin (7/8).
Penulis: Michael Reily
Editor: Pingit Aria
9/8/2017, 09.02 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna akan segera selesai. Target peresmiannya akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) paling lambat pada November 2017 mendatang.

Menurutnya, bangunan fisik SKPT Natuna telah rampung sejak bulan lalu. Selain itu, pasokan listrik sudah siap, sementara fasilitas pendingin dan pasokan bahan bakar masih perlu ditambah.

"Satu bulan juga selesai," kata Susi dalam siaran pers, Jakarta, Selasa (8/8).

Susi berharap sentra perikanan ini dapat menghidupkan kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar Kabupaten Natuna, Riau. Untuk menarik kapal-kapal singgah, pemerintah akan memastikan operasional fasilitas pendingin sebagai pendukung pasar ikan segar.

(Baca juga: Nelayan Minta Jaminan Ketersediaan Solar Jika Subsidi Dicabut)

Menurutnya, SKPT Natuna akan menjadi pusat kegiatan jual beli ikan dan pertemuan nelayan di Natuna dengan konsumen atau pedagang. "Pembeli dari luar akan berintegrasi ke sini, nanti akan belanjanya di sini juga kan," ujarnya.

Selain itu, Pemerintah Daerah bisa mendapat keuntungan dari retribusi kegiatan yang ada di SKPT. Lalu, sebagian dari pendapatan nelayan bisa masuk ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Susi menyebut, Natuna merupakan titik penting kedaulatan Indonesia. Tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat di Laut Natuna Selatan (sebelumnya Laut Cina Selatan) akan mengukuhkan klaim kepemilikan negara.

"Bukan sekadar wilayah ekonomi semata, tetapi juga titik strategis pertahanan kita," ujarnya.

Dia mengungkapkan, investasi yang ada di SKPT Natuna diurus oleh PT Perikanan Nusantara dan Perum Perikanan Indonesia. Selain itu, Japan International Cooperation Agency (JICA) juga membeikan bantuan pangkalan pendaratan ikan terintegrasi dan pembangunan pelabuhan.

(Baca: Susi Usul Subsidi BBM Nelayan Dicabut, Diganti Tambahan Pasokan)

Selain peninjauan SKPT, dalam kunjungan kerja Susi ke Natuna, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga memberikan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) kepada 72 nelayan, dua unit kapal 30 Gross Tonnage (GT), dan 72 unit alat tangkap bubu lipat ikan.

Selain Natuna, KKP juga akan mempercepat pembagunan SKPT lain di titik terluar Indonesia lain, seperti Tahuna, Saumlaki, dan Merauke. "Saumlaki kita baru mulai tahun depan. Ada lagi Merauke. Kita akan tambah setiap tahun," kata Susi.

Pemerintah telah menargetkan pembangunan SKPT di 12 titik, yaitu Natuna, Saumlaki, Merauke, Mentawai, Nunukan, Talaud, Morotai, Biak, Mimika, Rote, Sumba Timur, dan Sabang.

(Baca: Istana Pastikan Nelayan Cantrang Boleh Melaut Hingga Akhir Tahun)

Reporter: Michael Reily