Prabowo Gabung Ke Pemerintah, LIPI Beri Catatan soal Ini

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kanan) menyalami Menteri Pertahanan Prabowo Subianto seusai pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Editor: Ekarina
23/10/2019, 13.25 WIB

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto telah resmi dilantik presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai menteri pertahanan. Terkait masuknya ia ke koalisi pemerintah,  Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris pun memberi catatan.

Syamsudin menilai, seharusnya presiden tak memasukan Prabowo ke dalam koalisi pemerintah. Dengan begitu, proses pemilihan umum yang dilaksanakan secara demokrasi menjadi percuma. Sebab, baik yang menang maupun kalah, sama-sama bisa berkuasa di pemerintahan.

Menurutnya, demokrasi yang baik adalah politik yang menjunjung tinggi posisi koalisi dan oposisi. "Jika sudah begini, kita bukan lagi negara demokrasi, melainkan negara integralistik atau negara dengan konsep kekeluargaan," kata Syamsuddin dalam diskusi mencermati kabinet Jokowi jilid II di Upnormal Coffee Roaster Raden Saleh, Jakarta, Selasa (22/10).

(Baca: Masuk Kabinet, Prabowo Dulu Sering Sindir Sri Mulyani soal Utang)

Selain itu, ia pun merisaukan posisi Prabowo yang akan menjadi Menteri Pertahanan. Menurut Syamsudin, menteri pertahanan merupakan salah satu posisi yang cukup kuat dan strategis dalam pemerintahan.

Halaman:
Reporter: Agatha Olivia Victoria