Surolangun, Jambi-- Kementerian Pertanian terus menggenjot daya saing daerah melalui peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah. Peningkatan produktivitas dan kualitas komoditas tersebut bisa dicapai melalui pengembangan komoditas berbasis kawasan. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Kasdi Subagyono, dala Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun di ruang Pola Utama Kantor Bupati sarolangun, Senin (25/3).
"Ketika bicara daya saing, kita sering terjebak hanya pada kualitas. Padahal kalau kita lihat kenapa produk-produk negara lain yang bisa bersaing di pasar global, kuncinya adalah mereka memproduksi produk-produk tersebut dengan sangat efisien," ungkapnya.
Menurut Kasdi efisiensilah, yang belum ada pada pembangunan pertanian di Indonesia. Hasil-hasil pertanian masih tersebar dan sulit untuk dihimpun. "Dulu, berapa pun daerah mengajukan, apakah lima hektar atau 10 hektar, itu langsung dipenuhi oleh pemerintah pusat. Dampaknya produk pertanian tersebar di seluruh Indonesia," tambah Kasdi.
Hal tersebut membuat industri kesulitan memenuhi kebutuhannya atau harus mengeluarkan tambahan biaya transportasi yang membuat proses produksi menjadi tidak efisien, dan serapan hasil pertanian rendah.
Kini Kementan telah mengeluarkan peraturan Menteri Pertanian terkait pembangunan kawasan atau cluster pertanian berbasis korporasi. "Dengan pengembangan pertanian berbasis cluster ini, kita akan fokus pada satu kawasan sehingga lebih mudah mengelolanya, mudah membinanya, dan lebih mudah mendapatkan hasil yang masif," tambahnya.
Pengelolaan pertanian berbasis kawasan akan menurunkan biaya produksi, sehingga produk yang dihasilkan bisa lebih murah sehingga bisa bersaing di pasar internasional.
Oleh karena itu, Kasdi juga mendorong Kabupaten Sarolangun untuk bisa mengembangkan petanian berbasis kawasan, sesuai dengan potensi daerah, seperti karet dan sawit.
Untuk pengembangan kawasan tersebut, Kementerian Pertanian memberikan bantuan untuk peremajaan karet rakyat seluas 350 hektar untuk petani di Desa Gunung Kembang, dan bantuan pemeliharaan karet rakyat berupa pupuk untuk area perkebunan karet rakyat seluas 600 hektar di Desa Perdamaian.
Sebelumnya, Bupati Sarolangun, Cek Endra dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pihaknya sengaja mengundang pejabat dari pusat untuk memberi masukan terhadap program yang direncanakan pemerintah daerah. "Sengaja kami mengundang Direktur Jenderal Perkebunan untuk memberi masukan untuk mengembangkan potensi daerah yang kami miliki, salah satunya potensi perkebunan karet dan sawit rakyat. Kami mohon juga masukan bagaimana mengatasi harga karet yang saat ini harganya jatuh," papar Bupati.
Peningkatan Harga Sawit
Kasdi menyatakan pemerintah telah mengupayakan peningkatan serapan karet rakyat dengan memanfaatkan karet sebagai campuran aspal untuk membangun jalan. Termasuk mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri agar jalan provinsi dan kabupaten sepanjang 540 ribu km juga menggunakan karet sebagai campuran aspal. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan serapan karet oleh dunia Industri.
Di tingkat globlal kata Kasdi pemerintah juga telah menginisiasi kerja sama dengan negara-negara penghasil karet dunia untuk melakukan pengendalian pasokan karet di dunia. Tujuannya agar ketersediaan karet dunia tidak berlebih yang menyebabkan harga terus jatuh. Indonesia, Malaysia, Thailand sepakat mengurangi ekspor sebesar 240 ribu ton tahun. Hal tersebut, menurut Kasdi, cukup efektif menaikkan harga.