Jakarta - Realisasi kumulatif program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 14 Desember mencapai Rp481,61 triliun atau 69,3 persen dari pagu anggaran Rp695,2 triliun. Menurut Budi Gunadi Sadikin, Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) yang mengkoordinasikan pelaksanaan dan penyerapan program PEN, penyerapan berjalan pada Kuartal IV-2020 telah mencapai sebesar Rp163,13 triliun. Hal itu dengan asumsi jika dihitung dari realisasi per 30 September 2020 sebesar Rp318,48 triliun.
Pada Kuartal IV-2020, awalnya Satgas merencanakan penyerapan minimal Rp100 triliun. Namun, sampai saat ini realisasinya telah mencapai Rp163,13 triliun. “Masih ada sisa waktu dua minggu lagi, mudah-mudahan kami bisa lebih cepat lagi merealisasikan sisa anggaran ini secepat mungkin,” ujar Budi pada Konferensi Pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (16/12).
Hingga 14 Desember, dana PEN untuk sektor perlindungan sosial sudah terealisasi Rp217,16 triliun, atau 94,15 persen dari pagu anggaran Rp230,66 triliun. Sementara untuk sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terealisasi sebesar Rp106,25 triliun atau 91,73 persen dari pagu anggaran sebesar Rp115,82 triliun.
Adapun, program PEN pada sektor Kementerian/Lembaga terealisasi sebesar Rp55,68 triliun atau 78,75 persen dari pagu anggaran sebesar Rp70,70 triliun, dan sektor pembiayaan korporasi sudah terealisasi Rp8,15 triliun atau 13,31 persen dari pagu anggaran Rp61,22 triliun.
Untuk sektor kesehatan telah terealisasi Rp46,68 triliun atau 48,54 persen dari pagu anggaran sebesar Rp96,17 triliun. Terakhir, sektor insentif usaha terealisasi sebesar Rp47,69 triliun atau 39,54 persen dari pagu anggaran Rp120,61 triliun.
Dari enam program PEN, ada empat sektor yang dikelola oleh Satgas Ekonomi, yakni sektor perlindungan sosial, UMKM, Kementerian/Lembaga, dan pembiayaan korporasi. Sektor sosial dan Sektor UMKM pencapaiannya hampir selesai. Kemudian yang akan jadi prioritas berikutnya pada akhir tahun ini adalah sektor pembiayaan korporasi.
“Dengan bantuan Kementerian Keuangan, kami cukup yakin akan ada dana-dana besar yang terealisasi seperti Sovereign Wealth Fund (SWF) sekitar Rp15 triliun,” kata Budi. Selain itu, dana pinjaman korporasi dan Penyertaan Modal Negara (PMN) akan cair akhir tahun ini sehingga diharapkan realisasinya mendekati target.
Salah satu program PEN dengan pagu anggaran tertinggi adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Menurut Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, BLT Dana Desa merupakan satu dari tiga kebijakan besar Kemendesa PDTT yang disebut Satgas sebagai orkestrasi kebijakan desa merespons pandemi COVID-19, yaitu menjaga kesempatan kerja lewat program Padat Karya Tunai Desa. Sasaran BLT ini keluarga miskin, pengangguran, setengah menganggur, dan kelompok marjinal lainnya.
Kedua, kebijakan menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Ketiga, kebijakan menjaga daya beli masyarakat melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
BLT Dana Desa sudah terealisasi sebesar Rp 20,41 triliun dari total pagu anggaran Rp 31,8 triliun, dan menyentuh kurang lebih 8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), yang merupakan keluarga miskin non PKH.
“Artinya mereka belum pernah menerima bantuan jaring pengaman sosial apapun baik PKH, Bantuan Pangan Non Tunai, ataupun Kartu Prakerja,” kata Abdul Halim.
Dari 8 juta KPM BLT Dana Desa tersebut, sebanyak 1,45 juta KPM kehilangan mata pencaharian. Sebanyak 5,31 juta KPM layak menerima jaring pengaman sosial, tapi tidak terdata (exclusion error), 947 ribu terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), tapi belum mendapat bantuan, sedangkan 311 ribu memiliki anggota keluarga rentan yang berpenyakit kronis. “Data KPM ini kami hasilkan dari proses pendataan yang rigit dan terukur,” ujar Abdul Halim.
Selain proses pendataan secara transparan dan berdasarkan musyawarah desa, Abdul Halim Iskandar juga mengungkapkan bahwa banyak negara lain ingin meniru BLT Dana Desa. Profesor Scott Guggenheim dari Georgetown University menyebut bahwa melalui BLT Dana Desa Indonesia telah menjadi pelopor jaring pengaman sosial komplementer karena dari 8 juta KPM, setelah dilihat klaster sosialnya ada 2,4 juta KPM dengan perempuan sebagai kepala keluarga. “Karenanya banyak negara yang ingin meniru BLT Dana Desa,” ujarnya.
Adapun realisasi penyerapan Dana Desa lainnya, seperti Desa Tanggap COVID-19 telah mencapai Rp3,17 triliun, Padat Karya Tunai Desa mencapai Rp15,23 triliun, dan pembangunan infrastruktur Rp8,43 triliun. Total Dana Desa yang telah direalisasikan hingga 15 Desember sebesar Rp47,25 triliun dari pagu anggaran APBN Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp71,19 triliun.
Sisa Dana Desa sebesar Rp23,93 triliun akan digunakan untuk BLT Dana Desa hingga Desember nanti dengan alokasi sebesar Rp8,04 triliun, dan Padat Karya Tunai Desa sebesar Rp15,88 triliun. Kementerian terus mendorong agar desa-desa segera menggunakan dana-dana tersebut karena apabila dana sebesar Rp15,88 triliun dipakai untuk Padat Karya Tunai Desa dengan asumsi upah 55 persen, maka akan menghasilkan 87 juta Hari Orang Kerja (HOK).
“Apabila satu orang bekerja sepuluh hari lamanya, maka dana ini akan menyerap 8,7 juta pekerja,” kata Abdul Halim Iskandar.