KPK Sebut Kesaksian Sofyan Djalil Memperkuat Dakwaan RJ Lino
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kesaksian Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil dalam persidangan mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II, Richard Joost Lino justru semakin memperkuat dakwaan.
Plt. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan Sofyan menjelaskan soal pengadaan barang dan jasa di BUMN yang terikat aturan ketat. Penunjukkan langsung bisa dilakukan sepanjang tidak ada perbuatan melawan hukum.
“Pengadaan barang dan jasa harus tetap dilakukan dengan memedomani prinsip-prinsip dalam pengadaan itu sendiri, seperti transparan, fair dan akuntabel," kata Fikri, dikutip dari Antara, Kamis (4/11).
Sofyan Djalil menjadi saksi meringankan terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Menteri BUMN yang mengangkat RJ Lino menjadi Dirut Pelindo. Ia menyebut pada saat keadaan mendesak, pengadaan di BUMN dapat dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung.
"Jadi kalau sudah berkali-kali penunjukan tender, tetapi tender belum tentu yang terbaik boleh ditunjuk langsung, kalau gagal tendernya," katanya, dalam persidangan, Rabu (3/11).
Sofyan menceritakan ia menawarkan Lino mengikuti uji kelayakan untuk menjadi Dirut Pelindo II bersama komunitas pelabuhan. Kala itu, RJ Lino presentasi di Kementerian BUMN di hadapan komisaris Pelindo, perusahaan pelayaran, Menteri Perhubungan, dan Dirjen Perhubungan Laut. Ia menyebut RJ Lino sebagai sosok yang profesional sehingga ia lolos menjadi pimpinan BUMN itu.
"Saya sudah wawancara beberapa orang tapi kemudian saya belum puas. Ada seseorang mengatakan orang Indonesia menjadi dirut perusahaan pelabuhan di Cina, dia katanya bekas orang Pelindo, namanya RJ Lino, " ujarnya, di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.
Belakangan, RJ Lino terlibat dalam kasus korupsi Pelindo dengan mengintervensi pengadaan tiga unit Quayside Container Crane (QCC) di pelabuhan Panjang, Pontianak dan Palembang pada 2010 silam. Namun, Sofyan mengatakan dirinya tidak mengetahui secara spesifik terkait pengadaan tiga unit QCC pada tahun 2010 tersebut.
Sofyan mengatakan RJ Lino diangkat sebagai Direktur Utama Pelindo untuk mengatasi bottle neck dalam kritis demurrage yang terjadi di Palembang, Pontianak dan jakarta. Menurut Sofyan, Pelindo sudah berkali-kali ditender untuk crane, tetapi mengalami kemacetan. Demurrage adalah pengenaan biaya tambahan dari perusahaan pelayaran terhadap penambahan waktu pemakaian peti kemas.
Pelindo disebut membutuhkan "container crane", tetapi setelah dilakukan beberapa kali pelelangan terjadi kegagalan sehingga dilakukan pelelangan pada April 2009 silam. Pelelangan kemudian akhirnya gagal karena tidak ada peserta yang memenuhi syarat sehingga dilakukan pelelangan ulang dan penunjukkan langsung kepada PT Barata Indonesia.