Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat calon presiden untuk hari pertama pada Selasa (12/12). Tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden hadir di Kantor KPU untuk melangsung debat. Meski begitu pada debat hari pertama ini hanya calon presiden yang akan menjalani debat.
Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga di pilpres 2024 adalah Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo - Mahfud MD.
Komisioner KPU August Mellaz mengumumkan 11 orang akan menjadi panelis dan 2 orang menjadi moderator. Saat mengumumkan 13 nama yang akan berperan dalam debat capres dan cawapres hari pertama itu August mengatakan panelis yang dipilih merupakan sosok kompeten di bidangnya.
"Kami sudah mendapatkan konfirmasi yang akan menjadi panelis untuk debat yang pertama," kata August di Kantor KPU, seperti dikutip Selasa (12/12).
Untuk moderator, August mengatakan dua nama dipilih berdasarkan masukan dan tanggapan dari tim kampanye tiga paslon. Adapun berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023, moderator wajib memenuhi kualifikasi seperti berasal dari kalangan profesional dan akademisi, memiliki integritas tinggi, bersikap netral, serta memiliki kemampuan tampil di muka publik.
Profil Rekam Jejak Moderator Debat Capres 2024
Profil Moderator Debat Capres Ardianto Wijaya
Ardianto lahir di Banyuwangi, 25 Agustus 1993. Saat berkuliah D3 Broadcasting di Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Unpad. Ardianto pernah menyabet predikat Putra Padjadjaran, dalam pemilihan Putra Putri Padjadjaran 2013.
Ia lalu melanjutkan studi program Sarjana Jurnalistik di Universitas Sebelas Maret. Kemudian sejak 2017 Ardianto menjadi news anchor di TVRI Nasional.
Profil Moderator Debat Capres Valerina Daniel
Valerina meraih gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Indonesia. Wanita kelahiran Jakarta, 28 November 1978 tersebut lalu melanjutkan pendidikannya di Monash University, Australia, dengan mengambil bidang Master of Communications and Media Studies.
Ia telah terjun dalam dunia jurnalisme selama lebih dari 20 tahun. Beberapa media yang pernah dinaunginya yakni Metro TV, SCTV, BeritaSatu, dan ANTV.
Rekam Jejak 11 Panelis Debat Pilpres 2024
Profil Mada Sukmajati (pakar ilmu politik UGM)
Melansir laman resmi Departemen Politik & Pemerintahan Fisipol UGM, saat ini Mada merupakan Ketua Program Studi Sarjana Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM. Minat Kajiannya meliputi Partai Politik, Tata Kelola Pemilu, Parlemen, dan Kebijakan Publik.
Ia pernah menjadi Ketua Tim Panitia Seleksi Anggota Panwas Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo untuk Pemilihan Walikota Yogyakarta dan Bupati Kulon Progo tahun 2017. Salah satu buku karyanya adalah Politik Uang di Indonesia: Pola Patronase dan Jaringan Klientelisme pada Pileg 2014.
Mada menyelesaikan pendidikan sarjana di Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM pada 1999, master dari National Graduate Institute for Policy Studies di Tokyo, Jepang (2004) dan S3 di Heidelberg University di Jerman tahun 2011.
Profil Rudi Rohi (pakar Ilmu politik Universitas Nusa Cendana Kupang/Undana)
Dilansir dari laman resmi Data Dikti, selama di Undana Rudi mengajar sejumlah mata kuliah dalam lingkup dunia politik, di antaranya Pemikiran Politik Kontemporer, Ekonomi Politik, lalu Gerakan Sosial dan Politik Identitas.
Masih dari laman yang sama Rudi menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Jembrana di bidang hukum. Ia melanjutkan pendidikan magister di Universitas Gadjah Mada dan mendapat gelar Doktor dari universitas yang sama.
Profil Lita Tyesta (ahli hukum tata negara Universitas Diponegoro/Undip)
Lita merupakan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Selain mengajar, wanita yang lahir di Purwokerto 26 September 1960 itu juga kerap menjadi pemateri dalam forum akademis.
Selain kerap ditarik menjadi Tim Ahli Perancang Peraturan Perundang-undangan di tingkat daerah, ia pun aktif sebagai Tim Penyusun Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah.
Profil Khairul Fahmi (pakar hukum Universitas Andalas/Unand)
Melansir laman resmi Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas saat ini Khairul tercatat sebagai Dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Khairul yang merupakan seorang advokat sejak 2008 itu pernah menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Agam, 2007-2008.
Khairul juga tercatat menjadi anggota Tim Perumus Kebijakan Gubernur Sumatera Barat Tentang Adat Basansi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah, 2008. Ia pernah tercatat menjadi Ketua Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Barat, Ketua Badan Pengurus PBHI Wilayah Sumatera Barat, dan anggota Dewan Penegak Pedoman Prilaku (DP3) Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani (KPMM).
Saat ini ia tercatat sebagai anggota Majelis Wilayah Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sumatera Barat, Wakil Koordinator Bidang Hukum Yayasan Sjech Sulaiman Arrasuli, Bukittinggi serta Wakil Sekretaris Umum Himpunan Alumni MTI Canduang.
Semasa mahasiswa ia aktif dan tercatat sebagai Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Andalas. Ia juga menjadi Ketua Umum HMI Komisariat Hukum Universitas Andalas Padang, 2002-2003
Profil Agus Riewanto (pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret Surakarta/UNS)
Agus merupakan pengajar di Fakultas Hukum, Program Studi Sarjana Hukum (S1), Magister (S2) Ilmu Hukum dan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Melansir laman resmi pribadi miliknya agusriewanto.com, ia juga diamanahi sebagai Anggota Senat Akademik FH UNS (2018-Sekarang) dan Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH UNS (2018-Sekarang).
Selain itu Agus tercatat sebagai Tim Ahli Pemeriksa Sengketa Peraturan Perundang-undangan Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham RI) (2017-sekarang), Tenaga Ahli Hukum DPRD Kabupaten Sragen (2019-Sekarang), dan Narasumber ahli bidang hukum dan perundangan-undangan di berbagai lembaga negara di pusat dan daerah. Ia juga menjadi konsultan hukum dan ahli Pemilu/Pilkada, serta Saksi Ahli Hukum di Mahkamah Konstitusi RI, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri.
Sejak 2020 sampai sekarang ia merupakan Ketua Departemen Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Admnistrasi Negara (PP APHTN-HAN). Ia juga tercatat sebagai anggota Asosiasi LKBH PTN/PTS Se-indonesia sejak 2017.
Profil Susi Dwi Harijanti (pakar hukum tata negara Universitas Padjadjaran/Unpad)
Melansir laman resmi FH Unpad, Susi menyelesaikan S1 dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan spesialisasi Hukum Tata Negara pada tahun 1990. Ia melanjutkan studi S2 dan S3 di Melbourne University Law School pada tahun 1998 & tahun 2011 dengan beasiswa dari Pemerintah Australia.
Ia merupakan pengampu beberapa mata kuliah di S1 seperti: Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Tata Negara, Hukum Tentang Lembaga Negara, Hukum Pemerintahan Daerah, Ilmu Perundang-undangan, Hukum Kewarganegaraan, Hukum Keimigrasian, Hukum Hak Asasi Manusia, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.
Pada program S2 mengampu mata kuliah Teori dan Hukum Konstitusi, Perbandingan Hukum Tata Negara, Sistem Peradilan Ketatanegaraan, serta Hak Prosedural.
Susi menjadi pengajar di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran sejak tahun 1993 hingga saat ini. Selain itu, ia juga menjadi reviewer pada beberapa jurnal nasional seperti Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM (FH UII).
Ia bergabung di Asosiasi Dosen HTN-HAN, serta menjadi salah satu pendiri Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia. Di tingkat internasional, Susi menjadi Associate member pada International Academy of Comparative Law, serta Senior Associate pada Center for Indonesian Law, Islam and Society.
Profil Bayu Dwi Anggono (Guru Besar Hukum di Universitas Jember/Unej)
Melansir laman resmi FH Unej, Bayu merupakan Guru Besar di bidang Ilmu Perundang-undangan. Saat ini ia menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan aktif sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), selain itu dipercaya menjadi anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI.
Profil Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM periode 2017-2022)
Ahmad Taufan Damanik sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) periode 2017-2022. Sepak terjangnya dimulai dari dosen. Ia pun merupakan anggota Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi tahun 2013 hingga saat ini.
Selain itu, ia juga dipercaya untuk menjabat Vice Chair Indonesia Representative For Child Rights, The ASEAN Commission on the Promotion and Protection on the Rights of Women and Children (ACWC) 2010-2013. Ahmad juga pernah menjadi member Indonesia Representative for Child Rights.
Kemudian pada 2013 hingga 2016 ia menjadi The ASEAN Commission on the Promotion and Protection on the Rights of Women and Children (ACWC). Selanjutnya pada 2013-2016 ia menjadi anggota Dewan Riset Daerah Sumut, Pemerintah Provinsi Sumut.
Profil Al Makin (Guru Besar Studi Agama UIN Sunan Kalijaga)
Melansir dari laman resmi Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI), Al Makin merupakan Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia tercatat sebagai Ketua Editor Jurnal Internasional Al-Jami’ah (2011-2020) dan Ketua LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UIN Sunan Kalijaga periode 2016-2020.
Al Makin juga merupakan salah satu pendiri portal jurnal Kementrian Agama Moraref (Ministry of Religous Affairs Reference). Ia juga asesor akreditasi jurnal nasional Sinta. Al Makin mendapat gelar doktoral dari Ruprecht-Karls-Universitat di Heidelberg, Jerman dan magister dari McGill University, Kanada.
Profil Gun Gun Heryanto (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Gun Gun merupakan Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Gun Gun mengawali karirnya dengan mendirikan konsultan komunikasi pada 2007.
Ia pernah menjadi Ketua Kajian Media dan Kebijakan Strategis, Institute of Social Transformation for Democracy (Instad) Jakarta. Lalu menjadi Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute (Policy), kemudian menjadi peneliti di Pusat Pengkajian Komunikasi dan Media (P2KM).
Profil Wawan Mas'udi (pakar politik, Dekan Fisipol UGM)
Melansir laman resmi Departemen Politik & Pemerintahan Fisipol UGM, wawan lulus dari Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM pada 2000, kemudian menempuh pendidikan Master di Department of Political Science and Management, Study if Management, Agder University College, Norway (2006), dan Ph.D di Asia Institute, Faculty of Arts at the University of Melbourne, Australia (2016).
Minat kajiannya meliputi Pelayanan Publik, Politik Identitas dan Multikulturalisme, desentralisasi dan komparasi sistem pemerintahan.