PDIP Soal Suara Ganjar Kalah di Kandang Banteng: Ada Anomali

ANTARA FOTO/Reno Esnir/tom.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kedua kanan), Wakil Ketua DPP PDIP Bidang Hubungan Luar Negeri Ahmad Basarah (kanan), kader PDIP Anggie (kiri) dan Aryo Seno Bagaskoro (kedua kiri) menyampaikan keterangan pers mengenai perayaan HUT ke-51 PDI Perjuangan di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (6/1/2024).
Penulis: Ade Rosman
Editor: Ameidyo Daud Nasution
15/2/2024, 17.42 WIB

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi hasil perhitungan cepat atau quick count Pilpres 2024. Hasto menyatakan terdapat anomali di daerah yang menjadi basis suara dari partai banteng.

Hasto mengatakan Ganjar Pranowo kalah di sejumlah daerah basis suara partainya. Berdasarkan hasil perhitungan cepat sejumlah lembaga survei, pasangan Ganjar-Mahfud kalah di daerah Jawa Tengah, Bali, hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Justru itulah yang salah satu anomalinya. karena pergerakan dari struktur itu sangat masif," kata Hasto kepada wartawan di Gedung High End, Jakarta Pusat, Kamis (15/2).

Ia menyebut, ada temuan yang menunjukkan adanya intimidasi termasuk terhadap kepala-kepala daerah melalui proses hukum. Berdasarkan hal itu, Hasto menyebut kubu 03 telah sepakat untuk membuat tim khusus yang nerasal dari internal mereka untuk mengungkapkan kejanggalan yang ada.

"Bukti-bukti materialnya  yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi," katanya.

Pertemuan Ganjar-Mahfud dengan TPN (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nym.)

Hasto mengatakan adanya indikasi rekayasa pemilu yang ditunjukkan dengan sejumlah hal. Ia menyebut indikasi kecurangan tersebut dilakukan secara sistematis.

"Baik yang disampaikan melalui para aktivis, pejuang pembela demokrasi terhadap kecenderungan terjadinya rekayasa pemilu yang terutama dilakukan secara sistematis dari hulu ke hilir," katanya.

Ia pun mengatakan terdapat kajian terhadap sejumlah pasal di Undang-Undang Pemilu mengenai keterlibatan pejabat negara. Selain itu, ia pun menyoroti rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK), serta beragam intimidasi dan pengerahan aparatur negara.

"Kemudian politik anggaran yang secara nyata itu dipraktikkan untuk mendukung pasangan 02," katanya.

Berdasarkan sejumlah dugaan kecurangan tersebut, Hasto mengatakan kubunya membentuk tim khusus untuk melakukan audit forensik. Tim ini terdiri dari pakar hukum hingga teknologi informasi.

"Setelah itu mereka-mereka yang memang punya pengalaman di dalam mengungkapkan bukti-bukti material," katanya.


Reporter: Ade Rosman