Isu PDIP Masuk Kabinet Menguat Usai Hasto Bebas, Begini Respons Istana

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, menjawab rumor yang beredar ihwal adanya rencana perombakan atau reshuffle kabinet Merah Putih. Menurut Hasan, reshuffle hanya akan terjadi jika diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Setiap minggu muncul pertanyaan soal reshuffle, walaupun juga sudah dijawab beberapa kali,” kata Hasan saat menggelar konferensi pers di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Gedung Kwartir Nasional Gerakan Pramuka pada Kamis, (14/8).

Hasan menyampaikan pertanyaan berulang itu terjadi seiring dengan munculnya spekulasi reshuffle kabinet setelah pemberian amnesti hukum oleh presiden kepada Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, pada 1 Agustus lalu. 

“Reshuffle ini hanya terjadi kalau diumumkan oleh presiden. Jadi selama tidak diumumkan oleh presiden, tentu kita tidak perlu berspekulasi untuk itu,” ujarnya.

Pendiri Lembaga Survei Cyrus Network itu melanjutkan, para pejabat kabinet saat ini tengah fokus bekerja demi memenuhi target program-program pemerintah.

Kabar perombakan kabinet atau reshuffle kembali menguat, setelah Presiden RI Prabowo Subianto memberi amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Selain membebaskan Hasto, Prabowo juga membebaskan Thomas Trikasih Lembong yang merupakan tim sukses Anies Baswedan pada pilpres 2024 lewat mekanisme abolisi. 

Usai pemberian amnesti PDIP pun mengumumkan dukungan penuh kepada pemerintah. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu juga disebut-sebut akan bergabung ke kabinet Prabowo-Gibran. Sejak pelantikan kabinet Prabowo - Gibran pada Oktober 2024, kabar reshuffle beberapa kali berhembus.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Central for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menyatakan keputusan Prabowo maju mundur merombak kabinet disebabkan banyak faktor. "Prabowo cenderung melakukan reshuffle apabila ada menteri yang tidak bekerja optimal, terutama dalam memenuhi target presiden," kata Arya dalam analisis tertulisnya dikutip Senin, (4/8).

Pergantian juga bisa didorong oleh kebutuhan penyegaran di kabinet, penguatan dukungan politik presiden, atau penyesuaian akibat konflik di internal partai politik. Selain itu, presiden juga pernah mengganti menteri yang kontroversial, dan dapat mengganggu citra pemerintah.

Arya melanjutkan, Prabowo turut mempertimbangkan sejumlah aspek penting sebelum mengambil keputusan mengenai reshuffle, termasuk kemungkinan menunggu arah sikap politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sepekan sebelum pengumuman amnesti dan abolisi, Prabowo sempat melontarkan rencana merombak atau melakukan reshuffle di tubuh Kabinet Merah-Putih. Prabowo menyampaikannya sembari berkelakar, dia akan mengganti menteri yang tidak bisa menjalankan perintah atau lamban bekerja.

Prabowo bercerita dalam sebuah pertemuan kabinet, dia menanyakan kesiapan dan kesediaan para menteri untuk mewujudkan program Koperasi Desa. Ia menunjuk Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas sebagai Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.

“Saya tanya bisa atau tidak? Dijawabnya ‘bisa pak’. Oh bagus, itu jawaban yang saya suka,” kata Prabowo sebagaimana disiarkan oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden, dikutip Senin (4/8).

Prabowo menyatakan lega dan senang karena para menteri langsung bersedia untuk mencapai target pembangunan puluhan ribu koperasi desa. “Kalau jawabannya 'tidak bisa, Pak', waduh ini gimana ini terpaksa reshuffle ini. Tapi alhamdulillah yang hadir, Menteri Koperasi bilang 'bisa Pak',” ujar Prabowo.