Dedi Mulyadi Usul Tukar Guling Bandara Kertajati dengan Husein Sastranegara

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menawarkan skema tukar guling aset (ruislag) berupa operasional dan kepemilikan BIJB Kertajati dengan Bandara Husein Sastranegara, termasuk kawasan PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Bandara Kertajati saat ini dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sedangkan Husein Sastranegara dibawah kepemilikan pemerintah pusat. 

"Bukan saham BIJB Kertajati yang dilepas. Pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Presiden, melihat ada beban fiskal pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Jabar  karena setiap tahun harus mengeluarkan biaya operasional," kata Dedi di Bandung, Jumat (23/1). 

Dedi mengatakan,  BIJB Kertajati sulit berkembang secara komersial karena ketidaksinkronan kebijakan transportasi. Ia menyoroti eksistensi Bandara Halim Perdanakusuma dan Kereta Cepat Whoosh yang dinilai mematikan daya tarik Bandara Kertajati. 

"Ada sesuatu yang aneh. Satu sisi kita dorong ke Kertajati, tapi di sisi lain ada Whoosh, kemudian Halim tetap buka. Ya, orang pasti pilih Halim dibandingkan Kertajati," ujar Dedi.

Hingga saat ini, menurut Dedi, belum ada indikasi BIJB Kertajati mampu membiayai operasionalnya secara mandiri tanpa suntikan dana daerah. Sebagai solusi, Dedi mengusulkan agar Bandara Kertajati dialihfungsikan menjadi pusat industri pertahanan nasional.

Usulan ini, diklaimnya telah mendapatkan lampu hijau dari Presiden RI Prabowo Subianto. Dedi pun mengaku telah berkoordinasi intensif dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Menteri Pertahanan terkait rencana ini.

Mengenai aspek bisnis, Dedi optimistis bahwa pengambilalihan Bandara Husein Sastranegara jauh lebih menguntungkan bagi pendapatan daerah karena pasarnya sudah terbentuk.

Ia  berencana memodernisasi besar-besaran bandara tersebut, termasuk penambahan panjang landasan pacu (runway).

"Kami tinggal memperkuat dan memodernisasi Husein. Tidak butuh waktu lama untuk membenahinya. Misalnya, jika landasan pacu ditambah, dalam waktu singkat pasti ramai," ucapnya.

Terkait adanya selisih nilai aset antara kedua bandara tersebut, Dedi menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme penilaian profesional (appraisal).

"Bukan jual aset, tapi tukar. Tinggal dihitung saja, kan nilai aset di Bandung berbeda. Itu bisa dihitung lewat appraisal, gampang karena ini urusan sesama pemerintah," kata Dedi yang mengaku menunggu keputusan final dari Sekretariat Negara.