Investasi RI Tumbuh di Tengah Perang AS-Iran, Jumlah NIB Melonjak di Awal 2026

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, menilai tren investasi di Indonesia masih menunjukkan tren peningkatan di tengah dinamika geopolitik global. Hal ini menurutnya  tercermin dari lonjakan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Rosan mengungkapkan, sejak implementasi kebijakan baru perizinan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, jumlah NIB mengalami peningkatan tajam. Dalam periode Oktober 2025 hingga 8 April 2026 atau sekitar lima bulan, tercatat sebanyak 1,8 juta NIB baru diterbitkan.

“Angka ini cukup mengejutkan. Dalam 12 bulan sebelumnya hanya sekitar 1,3 juta, sekarang dalam lima bulan sudah mencapai 1,8 juta,” ujar Rosan dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (13/4).

Secara kumulatif, sejak 2021 hingga April 2026, total NIB yang tercatat dalam sistem mencapai 15,8 juta. Lonjakan itu, menurut Rosan, menjadi indikator kuat bahwa minat investasi baik dari pelaku usaha dalam negeri maupun luar negeri masih tinggi.

Ia menambahkan, meski terdapat kekhawatiran bahwa kondisi geopolitik global dapat menekan minat investasi, data yang dimiliki pemerintah justru menunjukkan sebaliknya. 

“Banyak yang menyampaikan kondisi global bisa mereduksi keinginan berusaha, tetapi angka kami tidak menunjukkan hal itu. Dunia usaha tetap bergerak,” katanya.

Dari sisi investor asing, negara-negara seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan disebut masih konsisten menjadi kontributor utama investasi di Indonesia. Komitmen investasi dari negara-negara itu dinilai tetap berjalan, terutama pada sektor industri dan hilirisasi.

Selain itu, Rosan menekankan pentingnya reformasi sistem perizinan melalui penguatan Online Single Submission (OSS). Sistem ini kini terintegrasi dengan 18 kementerian dan lembaga, sehingga diharapkan mampu mempercepat proses perizinan sekaligus mengurangi interaksi tatap muka yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian.

Ke depan, sistem OSS juga akan diperkuat dengan pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan blockchain untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan.

Salah satu kebijakan kunci yang turut mendorong peningkatan investasi adalah penerapan skema “fiktif positif”. Melalui kebijakan ini, apabila permohonan izin tidak mendapat respons dalam batas waktu yang ditentukan, yakni 20 hari, maka izin akan otomatis diterbitkan.

“Dengan mekanisme ini, kami sudah menerbitkan sekitar 258 izin. Ini juga mendorong kementerian dan lembaga lain untuk lebih disiplin terhadap waktu layanan,” jelas Rosan.

Reformasi perizinan itu dinilainya mendapat respons positif dari dunia usaha, baik domestik maupun internasional. Sejumlah asosiasi bisnis global seperti Eurochambers dan American Chambers menilai kebijakan ini sebagai terobosan penting dalam memberikan kepastian berusaha di Indonesia.