Pidato Hari Lahir Pancasila, Prabowo Singgung soal Ekspor SDA Satu Pintu

Presiden Prabowo Subianto menguraikan makna ekonomi Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional yang harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Hal itu disampaikan kepala negara saat memimpin upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta, hari ini.

Menurutnya, ekonomi Pancasila bukan sekadar mengejar pertumbuhan dan angka-angka statistik. Tetapi juga harus berlandaskan nilai religius, kemanusiaan, persatuan nasional, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Prabowo mengatakan, pengelolaan sumber daya alam (SDA) nasional juga harus memperhatikan kepentingan generasi mendatang agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

"Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Prabowo saat menyampaikan pidato amanatnya dalam upacara tersebut, Senin (1/6).

Presiden menuturkan, pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Hal itu dimulai dari anak-anak dari keluarga miskin yang memperoleh gizi cukup hingga petani yang mendapatkan pupuk tepat waktu dengan harga terjangkau.

Prabowo juga menyoroti kondisi nelayan juga perlu memperoleh akses pasar yang adil. Selain itu, pekerja harus memperoleh kesempatan kerja, penghasilan yang layak, serta perlindungan yang memadai.

Kepala negara turut menggarisbawahi bahwa ekonomi Indonesia harus berpihak pada kepentingan nasional, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak. 

Ia menilai selama ini harga sejumlah komoditas dan kekayaan alam Indonesia masih banyak ditentukan oleh pihak luar. Sementara sebagian keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam belum sepenuhnya dinikmati masyarakat di dalam negeri.

"Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu," ujar Prabowo.

Selain mendorong kebijakan ekspor sumber daya alam satu pintu, pemerintah turut memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor, serta mempercepat investasi pada sektor hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri. 

Prabowo berharap langkah itu dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam domestik sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi rakyat.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menggarisbawahi urgensi amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi dinilai menjadi sarana untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan. Selain koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

"Karena itulah rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekadar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan," kata Prabowo. 

Menteri Pertahanan 2019-2024 itu juga menjelaskan tujuan utama ekonomi Pancasila adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Dia berpendapat, pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan hasil pembangunan. Prabowo meyakini langkah itu dapat dituju dengan menerapkan strategi penguatan hilirisasi sumber daya alam, pembangunan ketahanan pangan nasional, penguatan koperasi dan ekonomi desa, serta pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). 

Pemerintah juga terus memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sumber daya manusia. Di saat yang sama, perbaikan tata kelola terus terus berjalan agar kekayaan negara tidak mengalami kebocoran. 

"Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri," ujarnya. 

Prabowo turut menyampaikan apresiasi dan penghargaan terhadap para petugas dan peserta Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang bertugas hari ini. 

Adapun komandan upacara adalah Kolonel Infanteri Didin Nasrudin Darsono yang saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Teritorial Korem 163/Wirasatya Bali. "Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang baik, komandan upacara menghadap saya," ucap Prabowo. 

Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila di Halaman Gedung Pancasila pada tahun ini juga dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Kehadiran Megawati di peringatan tersebut dalam kapasitasnya sebagai ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Selain itu, mantan pimpinan negara yang turut hadir ke adalah Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK), serta; Wakil Presiden RI ke-13 Ma'ruf Amin.

Kemudian, turut serta para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan TNI, pimpinan Polri, pimpinan Kejaksaan Agung, pimpinan Mahkamah Konstitusi, dan tamu undangan lainnya.