Harga Avtur Naik, BPIH Terancam Bengkak

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) terus menjadi sorotan di tengah tekanan global. Di tambah, lonjakan harga avtur berpotensi menaikkan biaya haji nasional secara signifikan.

Berdasarkan estimasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), komponen penerbangan menyumbang porsi terbesar, yakni 35-37 persen dari total BPIH, setara Rp32,9 juta-Rp36,9 juta per jemaah. 

CEO AirAsia Tony Fernandes secara terbuka menyatakan bahwa harga avtur di Indonesia adalah tertinggi di ASEAN yakni sekitar 28 persen lebih mahal. Jika dibandingkan dengan negara tetangga, harga avtur di Indonesia per September 2024 mencapai Rp13.211 per liter, sedangkan Malaysia di kisaran Rp7.607-Rp17.692 per liter. Sementara itu, Filipina dan Tailan masing-masing memiliki harga avtur Rp8.500 dan Rp7.522 per liter. 

Tingginya harga tersebut antara lain disebabkan oleh formula harga yang kurang kompetitif (MOPS + Rp 3.581/liter + Margin 10%). Pada April 2026, harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta bahkan menyentuh Rp23.551 per liter, melonjak 78 persen dibandingkan dengan September 2024.

Lonjakan ini berdampak langsung terhadap struktur BPIH yang memang sangat bergantung kepada komponen valas. Biaya penerbangan dan hampir seluruh layanan di Arab Saudi dibayarkan dalam dolar AS (USD) dan riyal Saudi (SAR). Artinya, setiap pelemahan nilai tukar rupiah dan setiap kenaikan harga avtur global akan menekan daya tahan anggaran penyelenggaraan haji.

Dampaknya terasa nyata pada musim haji 2026. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR pada April 2026 mengungkapkan, sebelum konflik Timur Tengah meletus, rata-rata biaya penerbangan per jamaah sekitar Rp33,5 juta. Namun akibat kenaikan avtur dan pelemahan rupiah, dalam skenario tanpa perubahan rute, biaya diperkirakan melonjak menjadi Rp46,9 juta per orang atau naik 39,85 persen. Jika ada perubahan rute untuk menghindari wilayah konflik maka biaya bisa tembus Rp50,8 juta atau naik 51,48 persen, dikutip dari ANTARA.

Kondisi ini memaksa pemerintah menyiapkan anggaran tambahan sebanyak Rp1,77 triliun dari cadangan APBN untuk menutup selisih biaya penerbangan haji 2026 agar tidak dibebankan kepada jemaah. Namun bagi para ekonom, solusi tambal sulam dari APBN bukanlah solusi jangka panjang.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mendorong pemerintah untuk merombak struktur BPIH agar lebih responsif terhadap fluktuasi harga. Selain itu, ia menyarankan perlunya klausul fuel surcharge atau mekanisme hedging avtur oleh Garuda dan Saudi Airlines sehingga risiko harga tidak langsung ditanggung APBN maupun jemaah setiap kali terjadi gejolak.

Senada, Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan INDEF M. Rizal Taufikurahman menekankan bahwa kenaikan avtur perlu direspons dengan pendekatan reformasi sistem yang lebih tahan tekanan.

“Tanpa pergeseran ini, kebijakan yang terlihat pro jemaah dalam jangka pendek justru berisiko membebani fiskal dan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang," kata Rizal.

Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan urgensi reformasi struktural pada ekosistem haji Indonesia. Paling tidak ada tiga area yang dinilai kritis yakni efisiensi kontrak sewa maskapai penerbangan haji dan formula harga avtur, skema sewa hotel jangka panjang, dan pemberdayaan eksportir lokal untuk mengurangi ketergantungan impor bahan makanan di Arab Saudi.

Dari ketiga area tersebut, sektor aviasi dinilai menjadi hal paling mendesak. Tanpa reformasi kontrak maskapai dan formula avtur yang lebih kompetitif, setiap gejolak global akan terus membuat negara tambal sulam dari APBN dan jemaah terpaksa harus menanggung risikonya.