Luhut Akui Kredibilitas RI Turun, Janji Perbaiki Tata Kelola Lewat AI

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti penurunan sejumlah peringkat internasional Indonesia yang dinilainya berkaitan dengan menurunnya tingkat kepercayaan dan kredibilitas RI di mata dunia.

Dalam seminar nasional yang dibuat oleh DEN, Luhut mengungkapkan bahwa sejumlah indikator peringkat Indonesia mengalami penurunan signifikan. Untuk itu ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk fokus mencari solusi daripada saling menyalahkan.

 "Kita melihat ranking pada anjlok. Ini tentu pekerjaan ramai-ramai untuk membenahi ini. Jadi jangan habis waktu untuk mencari siapa yang salah," kata Luhut, Kamis (25/6).

Ia menilai penurunan peringkat tersebut tidak terlepas dari melemahnya tingkat kepercayaan (trust) dan kredibilitas Indonesia. Berdasarkan data yang dipelajarinya, beberapa indikator bahkan mengalami penurunan hingga hampir 50%.

Sebagai informasi, terbaru IMD World Competitivenes 2026 mengumumkan posisi Indonesia yang merosot delapan peringkat menjadi posisi 48 dari 70 negara, setelah tahun lalu berada di peringkat 40. Penurunan ini menghapus tren positif yang sempat membawa Indonesia naik hingga peringkat 27 dunia pada 2024.

 Sebelumnya Indonesia juga sempat menerima sorotan dari lembaga internasional, khususnya terkait penurunan outlook (prospek) peringkat utang menjadi negatif dan peringatan potensi penurunan kelas (downgrade) pasar modal. Fitch Ratings mengubah prospek (outlook) peringkat utang pemerintah Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Juga ada Moody's yang mengubah outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif serta MSCI sempat memberikan peringatan ancaman penurunan kelas pasar modal Indonesia dari Pasar Berkembang (Emerging Market) ke Pasar Perbatasan (Frontier Market).

 Perbaiki Tata Kelola Pemerintah Dengan AI

 Meski demikian, Luhut optimistis kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui langkah-langkah reformasi yang tepat. Salah satu upaya yang terus didorongnya adalah percepatan implementasi teknologi pemerintahan berbasis digital dan kecerdasan buatan (AI).

Menurutnya, digitalisasi layanan pemerintahan yang terintegrasi dapat mengurangi kontak langsung antara masyarakat dan birokrasi, sekaligus meningkatkan transparansi serta efisiensi pelayanan publik.

"Banyak masalah yang bisa kita selesaikan. Semua akan berbasis AI sehingga human contact bisa dikurangi," ujarnya.

Luhut mengatakan, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meninjau proyek percontohan government technology pada awal Juli mendatang. Apabila hasilnya sesuai harapan, sistem tersebut akan mulai diterapkan secara nasional pada Oktober tahun ini.

Dia menyoroti pentingnya penguatan kepastian hukum sebagai fondasi utama untuk meningkatkan kepercayaan investor dan komunitas internasional. Luhut mengungkapkan bahwa sejak satu setengah tahun lalu telah mengusulkan pembangunan International Financial Center yang dilengkapi skema family office.

Luhut juga mengatakan, pemerintah sebenarnya telah memiliki pengalaman panjang dalam membangun sistem digital nasional, mulai dari aplikasi PeduliLindungi saat pandemi Covid-19, e-katalog pengadaan barang dan jasa, hingga sistem Simbara untuk pengelolaan komoditas mineral dan batu bara.

Menurutnya, perkembangan terbaru memungkinkan integrasi kecerdasan buatan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan. AI dinilai mampu membaca, mengharmonisasi, dan mengintegrasikan berbagai data lintas sektor sehingga memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

"Bahkan pada suatu saat nanti, aspek hukum pun bisa dibantu dengan kemampuan AI untuk menghasilkan tata kelola yang lebih baik," ujarnya.