Prabowo Akan Bangun 10 Universitas Republik Indonesia, Lahirkan Calon Pejabat

Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 10 Universitas Republik Indonesia (URI) untuk mencetak calon pemimpin Indonesia di masa depan. Lembaga baru ini dibentuk guna mengintegrasikan berbagai institusi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang selama ini tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga.

Gubernur URI Donny Ermawan Taufanto mengatakan URI akan beroperasi di bawah Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK). Lembaga ini nantinya membawahi Badan Pengelola Sekolah Unggulan Garuda, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, serta Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Integrasi LAN ke dalam struktur URI sekaligus memperluas tugas dan fungsi. Donny menyampaikan LAN yang selama ini LAN menyelenggarakan pelatihan bagi aparatur sipil negara juga akan mendapat mandat menyiapkan sumber daya manusia di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN).

Donny manambahkan, tujuan utama URI adalah menyiapkan sumber daya manusia mulai dari jenjang sekolah menengah, hingga pendidikan tinggi. “Ini semua terkait dengan pendidikan, pelatihan, penyiapan sumber daya manusia untuk ke depan, baik untuk pemerintahan ataupun untuk BUMN,” kata Donny di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (22/7).

Wakil Menteri Pertahanan itu menyebut Prabowo berencana membangun 10 URI ke depan. Sementara itu, URI akan membangun kantor di Cikasungka, Kabupaten Bogor, di kawasan bekas kebun kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang kini tidak lagi produktif.

Selama proses pembangunan, URI akan menggunakan kantor sementara di gedung BUMN di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta. "Tapi sementara ini kami gunakan kantor di BUMN di Jalan Merdeka Selatan, pinjam sementara dua lantai," ujarnya.

Menurut Donny, URI akan berfokus pada pengembangan kemampuan manajerial, penguatan karakter, integritas, kejujuran, wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme peserta didik.

Pemerintah berharap lulusan URI mampu menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional sekaligus menjadi pemimpin yang memiliki kapasitas akademik dan kepemimpinan.

Donny mengatakan pemerintah ingin menghadirkan lembaga pendidikan kepemimpinan yang mengintegrasikan pelatihan akademik, karakter, dan kemampuan manajerial dalam satu institusi.

URI juga telah mulai beroperasi melalui Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD). Program yang dimulai pada 20 Mei 2026 itu saat ini membina 399 pegawai baru BUMN melalui pendidikan kepemimpinan dan pembentukan karakter.

"Jadi itu akan terintegrasi dari lulusan SMA yang bagus-bagus, kemudian akan masuk ke perguruan tinggi, dan kemudian masuk ke pemerintahan atau BUMN," kata Donny.

Ia menjelaskan konsep URI mengadopsi model sejumlah lembaga pendidikan kepemimpinan di luar negeri yang secara khusus mencetak pejabat publik dan pemimpin nasional, salah satunya École nationale d'administration (ENA) yang kini diteruskan oleh Institut national du service public (INSP) di Prancis.

"Beberapa pejabat tinggi dari Prancis juga lulusan dari sekolah tersebut," ujarnya.

Donny mengatakan URI merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan bergelar. Lulusan akan memperoleh gelar akademik sesuai program studi yang ditempuh, seperti sarjana, insinyur, hingga doktor.

Pemerintah masih menyusun arsitektur program studi yang akan dibuka. Seluruh mahasiswa URI akan memperoleh beasiswa yang didanai pemerintah. Dalam penyelenggaraan pendidikan, URI akan bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mekanisme penerimaan mahasiswa URI akan mengacu pada model Universitas Pertahanan (Unhan). Pada tahap awal, URI hanya akan membuka program sarjana (S1), sedangkan program magister (S2) direncanakan pada masa mendatang.

Selain melibatkan tenaga pengajar dari dalam negeri, URI juga akan menghadirkan dosen dari luar negeri. Masa studi akan mengikuti sistem pendidikan tinggi pada umumnya, sementara Sekolah Unggulan Garuda tetap mengikuti masa pendidikan SMA selama tiga tahun.

Sementara itu, pemerintah masih menyusun jumlah arsitektur yang akan dibuka. Ia juga mengatakan seluruh mahasiswa URI akan memperoleh beasiswa yang didanai pemerintah. Pihak URI tetap akan bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam penyelenggaraan pendidikan.

Cetak Lulusan Jadi Pejabat Pro Rakyat

Mekanisme penerimaan mahasiswa URI nantinya melalui proses seleksi yang mengacu pada model Universitas Pertahanan (Unhan). Pada tahap awal, URI hanya akan membuka program sarjana (S1). “S2-nya mungkin di masa depan ya, sementara ini baru S1,” kata Donny.

Lebih jauh lagi, URI akan melibatkan tenaga pengajar dari dalam maupun luar negeri dalam penyelenggaraan pendidikan. Masa studi di URI akan mengikuti sistem pendidikan tinggi pada umumnya. Sementara itu, penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Unggulan Garuda juga akan mengikuti masa belajar SMA, yakni selama tiga tahun.

Peserta didik URI juga akan memperoleh nilai tambah atau credit point yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan karier di pemerintahan maupun BUMN. Namun, pendidikan di URI tidak menjadi syarat wajib untuk memperoleh promosi jabatan.

"Karena tidak semuanya mempunyai kesempatan untuk mengikuti pendidikan (URI) ini," kata Donny.

Menurut Donny, pembentukan URI bertujuan meningkatkan kualitas calon pemimpin Indonesia melalui penguatan wawasan kebangsaan, kecintaan terhadap tanah air, serta semangat nasionalisme.

Ia berharap lulusan URI mampu menghasilkan kebijakan yang mengutamakan kepentingan nasional dan berpihak pada Indonesia. "Artinya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lulusannya pro kepada Indonesia. Tidak pro kepada siapa pun di luar itu, lebih nasionalisme," ujarnya.