Prabowo Panggil Bos Mayapada dan Siloam, Minta Perbaiki Layanan BPJS RS Swasta

Presiden Prabowo Subianto meminta peningkatan layanan BPJS Kesehatan di berbagai rumah sakit. Presiden bahkan memanggil dua petinggi rumah sakit (RS) swasta yakni Presiden Komisioner Mayapada Hospital Jonathan Tahir dan pendiri Siloam Hospital James Riady ke Istana Kepresidenan, Senin (28/9) untuk membahas hal tersebut.

“Tadi (bertemu Presiden) untuk memastikan BPJS bisa melayani masyarakat lebih baik, tidak pandang bulu sama sekali,” kata Jonathan.

Dia menyebut Mayapada selama ini telah mengikuti program layanan BPJS Kesehatan. Jonathan menyampaikan perusahaannya selalu berkomitmen untuk membantu pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga mengatakan layanan BPJS Kesehatan memang dilakukan di RS pemerintah, RS BUMN, hingga RS swasta. 

“Jadi Bapak Presiden ingin mendengarkan bagaimana layanan BPJS diberikan oleh rumah sakit swasta dan masalah-masalahnya apa. Beliau ingin tahu,” kata Budi dalam kesempatan yang sama.

Tak hanya itu, dalam pertemuan tersebut Prabowo juga mengharapkan peningkatan layanan kesehatan setelah pemerintah menyuntikkan tambahan anggaran sebanyak Rp 20 triliun. Selain peningkatan layanan, Prabowo juga menginginkan agar antrean layanan BPJS bisa diperpendek.

“Kemudian dipastikan juga semua rumah sakit-rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS,” ujarnya.

Budi juga mengatakan, pemerintah akan menjamin bahwa keuangan BPJS bisa terjaga. Dia mengatakan selama pelayanan BPJS bisa dilakukan dengan baik ke masyarakat yang membutuhkan, maka sisi keuangannya akan dipastikan aman.

Cakupan Layanan BPJS

BPJS Kesehatan sebelumnya melaporkan jumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62% dari total penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut, total pemanfaatan layanan kesehatan mencapai 725,3 juta kunjungan pada 2025.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan sepanjang 2025 atau rata-rata lebih dari 1,9 juta layanan per hari.

Di sisi lain, Prihati menambahkan BPJS Kesehatan juga memperluas kerja sama dengan fasilitas kesehatan yang kini mencakup 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang di seluruh Indonesia.

Dalam aspek keuangan, dia mengatakan aset bersih Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan hingga akhir 2025 mencapai Rp 30,04 triliun. Angka tersebut setara kemampuan membayar estimasi klaim selama 1,88 bulan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu hasil investasi DJS Kesehatan tercatat sebesar Rp 3,94 triliun, yang menurut dia, mencerminkan pengelolaan dana secara hati-hati guna menjaga keberlanjutan Program JKN.