ICW Bongkar Dua Kementerian Kontrak Raffi Ahmad Rp14,7 Miliar

Indonesia Corruption Watch (ICW) membongkar alokasi anggaran belanja pemerintah untuk jasa pemengaruh atau influencer. Dua kementerian menggelontorkan dana sebesar Rp14,69 miliar untuk mengontrak PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Raffi Ahmad.

Berdasarkan data realisasi pengadaan pada portal LKPP tahun 2023 hingga 2026, Kemendikbud Ristek mengontrak lima paket pengadaan pada 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyusul dengan tiga paket pengadaan pada periode 2025 sampai 2026.

Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di media sosial milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara.

Dokumen korporasi menunjukkan PT Rans Entertainment Indonesia memegang mayoritas saham sebesar 99,1 persen di PT Rans Animasi Indonesia. Raffi Ahmad menguasai saham perusahaan induk tersebut, memegang 0,9 persen saham secara langsung, serta menjabat sebagai komisaris.

ICW menilai pengadaan ini memunculkan lima permasalahan serius bagi tata kelola pemerintahan. Pemerintah dinilai menerapkan standar efisiensi anggaran yang tidak konsisten di tengah beban fiskal daerah yang semakin berat.

Presiden Prabowo sebelumnya menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 untuk menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun. Kebijakan itu meminta kepala daerah membatasi belanja seremonial dan publikasi.

Namun, KKP justru mengontrak dua paket jasa pemengaruh senilai Rp7,2 miliar pada 2025 dan menambah satu paket senilai Rp3,6 miliar pada 2026. Total kontrak KKP dengan perusahaan yang sama mencapai Rp10,8 miliar.

Ironisnya, biaya satu paket penayangan Instagram Story di akun @raffinagita1717 mencapai Rp575,7 juta. Angka tersebut melampaui sisa dana desa rata-rata bagi sejumlah desa pada 2026 akibat pemangkasan anggaran.

"Biaya yang dikeluarkan Pemerintah Pusat untuk membuat tayangan di Instagram Story milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mencapai Rp575,7 juta, angka itu lebih besar daripada dana desa yang tersisa bagi dua desa pada 2026," demikian temuan ICW dalam siaran pers, Senin (9/11/2026).

Permasalahan kedua, ICW menyoroti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membeli jasa yang manfaat dan dampaknya tidak dapat diukur secara jelas. Kementerian telah memiliki biro hubungan masyarakat, pusat data, perangkat komunikasi, serta pegawai bergaji dari pajak rakyat. Kondisi ini memicu pertanyaan mengenai urgensi kementerian masih perlu mengadakan jasa pemengaruh luar.

Permasalahan ketiga, spesifikasi pengadaan ini mengarah pada satu penyedia dan menutup ruang persaingan usaha yang sehat. Katalog elektronik mencantumkan nama akun dan kanal milik Raffi Ahmad secara spesifik. Penyedia jasa lain kehilangan kesempatan setara untuk menawarkan layanan serupa. Proses pengadaan ini gagal mencerminkan kompetisi yang terbuka.

Metode penetapan harga paket pengadaan ini juga memicu tanda tanya. Kementerian menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran untuk tiga komponen penayangan konten. Tiga paket pengadaan Kementerian Kelautan dan Perikanan dari direktorat berbeda memiliki nilai yang seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket. Kondisi ini menimbulkan keraguan publik terhadap metode perhitungan Harga Perkiraan Sendiri serta kewajaran nilai kontrak.

Permasalahan keempat menyoroti penggunaan uang rakyat untuk membangun citra kekuasaan melalui figur populer. ICW mengingatkan bahwa popularitas figur publik tidak mencerminkan kepercayaan masyarakat.

Permasalahan kelima menyangkut relevansi pengadaan dengan tugas, fungsi, serta rencana strategis kementerian. Sejumlah paket penayangan konten dan kehadiran acara tidak menunjukkan kaitan jelas dengan target pembangunan dalam Rencana Strategis kementerian.

Berdasarkan deretan persoalan tersebut, ICW menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah.

Pertama, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta kementerian penerus Kemendikbudristek wajib membuka seluruh dokumen dari delapan paket pengadaan tersebut kepada publik. Dokumen transparansi itu mencakup Kerangka Acuan Kerja, Harga Perkiraan Sendiri, dokumen kontrak, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan.

Kedua, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bersama Inspektorat Jenderal kedua kementerian harus segera mengaudit pengadaan tersebut. Audit berfokus pada pemeriksaan kewajaran harga, indikasi transaksi di luar sistem, keseragaman nilai kontrak di KKP, serta kesesuaian belanja dengan tugas pokok dan fungsi instansi.

Ketiga, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu mengevaluasi pengadaan jasa pemengaruh melalui katalog elektronik. Evaluasi menargetkan spesifikasi pengadaan yang mengarah pada penyedia tertentu, keterbukaan iklim persaingan usaha, dan kewajaran penetapan harga.

Keempat, Presiden harus menghentikan seluruh pengadaan jasa pemengaruh yang tidak berkaitan dengan sasaran strategis kementerian. Kepala Negara juga perlu melarang perusahaan milik pejabat publik menerima kontrak belanja pemerintah selama masa jabatan berlangsung.

Kelima, Raffi Ahmad wajib membuka informasi kepemilikan dan posisinya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah. Raffi harus menjelaskan secara terbuka upaya pencegahan konflik kepentingan selama ia mengemban tugas sebagai Utusan Khusus Presiden.