Kapolri Jelaskan Kronologi Lengkap Listyo Sigit Lakukan Penyadapan, Ada 5 Tahap

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto hari ini menggelar rapat kerja dengan Komisi III DPR. Dalam rapat, Suyudi menjelaskan kronologi lengkap perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, hingga penghapusan dokumen elektronik yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta tiga petinggi kepolisian lainnya.

Suyudi mengatakan, rangkaian peristiwa ilegal ini berlangsung sejak kurun waktu 2025 hingga terungkap pada akhir Oktober 2026. Penyadapan tanpa prosedur hukum ini melibatkan dua pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) secara bergantian, yakni Eko Hadi yang menjabat pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, serta AS yang menjabat pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.

"Perkara ini berawal pada kurun waktu tahun 2025 sampai dengan 2026, ketika AS selaku Plt Kabagmon diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik, sehingga sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum," kata Suyudi.

Berdasarkan hasil penyidikan Bareskrim Polri, kronologi operasional penyadapan ilegal tersebut dijalankan melalui lima tahapan.

Pertama, perintah penyadapan yang diduga bersumber dari Kapolri saat itu, Jenderal LSP melalui Kadivtik Polri periode 2021 hingga Oktober 2026 Irjen Slamet Uliandi. Perintah lalu diteruskan kepada Eko dan Ahrie secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik maupun laporan polisi.

Kedua, Tim Technical Supporting Unit (TSU) memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem LIMS tanpa melalui proses verifikasi dan filterisasi keterkaitan perkara Projustitia.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan penyadapan. Petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman percakapan target menggunakan sistem PenlinkX/PLX, lalu menuangkannya ke dalam bentuk transkripsi.

Keempat, hasil penyadapan dilaporkan secara berjenjang mulai dari Kabagmon, berlanjut ke SU selaku Dewan Penasihat Monitoring Center, hingga diterima oleh Jenderal LSP sebagai pengguna akhir.

Tahapan kelima adalah penghapusan data. Pada Oktober 2026, Ahrie Sonta diduga memerintahkan tim TSU untuk menghapus seluruh data voice dan log hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX, sekaligus membubarkan grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah.

Suyudi mengatakan, upaya penghilangan jejak pada Oktober 2026 tersebut justru memicu kecurigaan dari pihak pelapor yang identitasnya kini dirahasiakan.

"Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri, dan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri," ujar Suyudi.

Menindaklanjuti laporan polisi yang terbit pada 30 Oktober 2026, penyidik langsung bergerak cepat mengusut perkara tersebut dengan kronologi penanganan sebagai berikut:

• 31 Oktober 2026: Penyidik mewawancarai 6 saksi dan 4 ahli, dilanjutkan gelar perkara untuk menaikkan status penanganan ke tahap penyidikan.
• 1 November 2026: Perkara resmi naik ke tahap penyidikan. Penyidik memeriksa pelapor dan 6 saksi, menyita barang bukti, serta menetapkan AS dan EH sebagai tersangka yang langsung diikuti penangkapan terhadap AS.
• 2 November 2026: Penyidik menahan AS, memeriksa tersangka EH, dan menggelar perkara untuk menetapkan mantan Kapolri Jenderal LSP sebagai tersangka pada 3 November.
• 4 November 2026: Jenderal LSP ditangkap dan langsung ditahan. Pada hari yang sama, penyidik memeriksa 4 saksi dari pihak operator telekomunikasi (Indosat, XL Axiata, Telkomsel) serta vendor sistem penyadapan.
• 5 November 2026: Polri melakukan gelar perkara bersama Kejaksaan Agung, menggeledah kediaman Jenderal LSP, serta menetapkan SU sebagai tersangka.
• 6 - 10 November 2026: Penyidik berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), memeriksa saksi dari bagian monitoring, serta melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap para tersangka termasuk Jenderal LSP.
• 11 November 2026: Penyidik memeriksa tersangka SU dan mengenakan status penahanan rumah berdasarkan pertimbangan kesehatan dari Pusdokkes Polri.

Suyudi menjanjikan seluruh proses penyidikan terus bergulir dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, termasuk mendalami laporan terpisah terkait dugaan permufakatan jahat makar di balik aksi penyadapan tersebut.

"Temuan dalam dugaan tindak pidana penyadapan, illegal access, dan atau menghilangkan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar," ujar Suyudi.