MPR Kebut Pengisian Kursi Wapres, Targetkan 14 Hari Proses Selesai
Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sepakat mempercepat proses pemilihan agar kursi wakil presiden atau wapres tidak kosong terlalu lama. Meski konstitusi memberikan tenggat waktu maksimal 60 hari, pimpinan MPR menargetkan proses pemilihan kursi wakil presiden selama 14 hari.
Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Habiburokhman mengatakan lintas fraksi partai politik di MPR RI menginginkan agar proses pengisian jabatan wapres diproses dengan cepat.
"Walaupun waktunya tenggat waktunya 60 hari, tetapi sebetulnya enggak boleh terlalu lama, karena faktanya Pak Prabowo kemarin cerita fakta konstitusionalnya ya, jabatan Wakil Presiden bukan sekedar 'ban serep', kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (13/11).
Presiden Prabowo perlu berbagi tugas dengan wapres apalagi bila dia memiliki agenda internasional. "Sementara Pak Prabowo agenda internasionalnya banyak, kemudian agenda-agenda besar di level nasional juga banyak sekali," kata Habiburokhman.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, memaparkan pimpinan MPR memiliki waktu maksimal tiga hari sejak surat pengunduran diri diterima untuk menggelar Rapat Gabungan.
"Pimpinan MPR punya waktu tiga hari sejak menerima surat pengunduran diri dan ini adalah hari kedua setelah pengunduran diri itu kita terima," ujar Muzani.
Setelah Rapat Gabungan menyetujui pengiriman surat permintaan calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto, penghitungan tenggat waktu 14 hari bagi Presiden untuk menyetor dua nama kandidat baru akan dimulai.
"Nanti yang harus dihitung adalah kapan rapat gabungan ini akan menyetujui surat akan dikirim ke Presiden, terhitung dari situ. Nanti 14-nya hari, 14-nya bukan dari keputusan rapat gabungan, tapi dari surat yang kita kirimkan," jelas Muzani.
Muzani menambahkan, secara keseluruhan MPR memiliki batas waktu maksimal 60 hari atau jatuh pada 10 Januari 2027 untuk memilih wakil presiden baru. Namun, hasil konsultasi pimpinan MPR, DPR, dan DPD bersama Presiden Prabowo menyepakati agar seluruh tahapan diselesaikan lebih cepat.
"Intinya adalah makin cepat makin baik. Sehingga kami ingin menyelesaikan kekosongan ini lebih cepat supaya kekosongan ini tidak terlalu lama-lama," ujar Muzani.