Beda Pernyataan Pramono-UI soal Penggunaan Hutan Kota untuk Sekolah Rakyat
Hutan kota UI
Hutan kota UI
Kabar penggunaan hutan kota Universitas Indonesia untuk dijadikan Sekolah Rakyat menjadi polemik. Ini setelah Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan penolakan atas rencana pendirian sekolah tersebut di hutan kota.
Belakangan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menepis rencana tersebut. Muhaimin mengatakan dirinya telah menanyakan beberapa pihak, termasuk Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
"Bahwa tidak ada rencana atau bahkan keputusan apapun penggunaan hutan kota UI untuk Sekolah Rakyat," ujarnya dalam video yang diunggah di akun media sosial pribadinya, Rabu (18/11).
Saifullah sebelumnya menjelaskan, UI menawarkan lahan untuk Sekolah Rakyat di sisi wilayah Jakarta dan berimpitan dengan kawasan hutan kota kampus tersebut. Lahan seluas delapan hektare akan digunakan untuk menampung lebih dari 3.000 siswa SD hingga SMA.
Namun, Pramono Anung merespons dengan meminta kawasan hutan kota dikembangkan menjadi kebun raya, bukan untuk Sekolah Rakyat. Pramono mengatakan awalnya ada keinginan UI untuk menyerahkan pengelolaan hutan kota mereka kepada Pemprov Jakarta. Ia tak keberatan untuk mengurus, namun tidak setuju jika hutan kota diperuntukkan untuk hal lain, salah satunya menjadi lokasi Sekolah Rakyat.
"Jakarta sedang memerlukan untuk ruang terbuka hijau lebih banyak. Tetapi, saya tidak setuju kalau kemudian tempat ini peruntukannya dialihkan," kata Pramono usai bertemu Mensos Saifullah di Jakarta, Selasa (17/11) seperti dikutip dari Antara.
Ketimbang di hutan kota, Pramono mengusulkan Sekolah Rakyat dibangun di dua lokasi yang berada di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Dua tempat tersebut memiliki tanah seluas dua hektare.
"Jakarta Timur, saya ingat tempatnya di Cakung," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
UI Serahkan kepada Negara
Sedangkan UI menjelaskan bahwa penetapan lokasi definitif merupakan kewenangan pemerintah. Pasalnya, tanah yang dikelola UI merupakan tanah milik negara. UI mengelola lahan di beberapa lokasi lain seperti Jakarta Selatan, Rawamangun, Kayu Putih, dan Serpong. Apabila negara memerlukannya untuk kepentingan pendidikan masyarakat yang lebih luas, UI mendukung pemanfaatannya.
"Proses (penetapan lokasi definitif Sekolah Rakyat) tersebut akan melalui survei kesiapan serta penilaian kelayakan dan kesesuaian lahan, dengan koordinasi administratif antara UI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Kementerian Sosial," demikian bunyi keterangan resmi UI.
Direktur Direktorat Humas, Media, Pemerintah dan Internasional UI Erwin Panigoro memastikan bahwa perhatian publik terhadap kelestarian Hutan Kota UI sejalan dengan komitmen UI.
Intinya, UI mendukung program Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan, sekaligus menegaskan komitmennya untuk menjaga hutan kota tetap menjadi kawasan hijau yang dilindungi.
“Akses pendidikan dan pelestarian lingkungan bukan dua hal yang harus dipertentangkan,” ujarnya seperti dikutip dalam pernyataan tertulis.