Bareskim Polri Gelar Perkara Kasus Penyadapan ke Arah Makar
Bareskrim Polri menggelar perkara secara internal terkait penyidikan kasus dugeaan makar pada hari ini, Kamis (19/11). Gelar perkara tersebut untuk menguji fakta dan bukti baru.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan gelar perkara internal ini melibatkan sejumlah fungsi pengawasan kepolisian, pengawas eksternal, serta para ahli.
"Kamis ini kami gelar secara internal Polri sesuai prosedur yaitu penyidik Tipidum, Biro Wassidik, Div Propam, Itwasum, dan Kompolnas juga bersama ahli terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan," kata Susatyo melalui pesan singkat kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Susatyo menjelaskan akan memastikan penanganan perkara berjalan lurus mengikuti koridor hukum acara pidana terbaru."Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru," ujarnya.
Usai merampungkan gelar perkara di internal kepolisian hari ini, tim penyidik dijadwalkan melangkah ke tahap koordinasi berikutnya bersama jaksa penuntut umum. Susatyo menyebut pemaparan hasil penyidikan atau ekspose bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) direncanakan berlangsung pada akhir pekan ini.
"Rencana Jumat (20/11) kami laksanakan ekspose di Kejagung," kata Susatyo.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden berkembang ke arah dugaan tindak pidana makar.
Yusril dalam keterangannya mengatakan keterkaitan antara dugaan tindak pidana penyadapan dan makar semakin terlihat setelah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
Gelar perkara diperlukan untuk mengungkap hubungan antara para pihak yang terlibat serta keterkaitan kedua dugaan tindak pidana tersebut.
“Sekarang ini keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dengan tindak pidana makar semakin nyata. Besok rencananya akan dilakukan gelar perkara untuk melihat bagaimana hubungan antara pelaku-pelaku dan keterkaitan antara kedua tindak pidana tersebut,” ujar Yusril.
Yusril menegaskan penerbitan SPDP tidak serta-merta berarti seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka tetap harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti permulaan yang cukup.
Terkait barang bukti, Yusril mengungkapkan penyidik menemukan adanya upaya penghapusan sebagian data dari komputer. Namun, sebagian besar rekaman pembicaraan dari telepon seluler pihak-pihak terkait telah berhasil disita dan masih dalam proses pendalaman.
Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa berdasarkan kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, tindak pidana makar mencakup tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga pelaksanaan. Karena itu, penyidik perlu mengungkap seluruh rangkaian perbuatan, termasuk tujuan dan motif di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden.
“Dalam KUHP yang baru, makar itu tidak hanya dilihat ketika suatu perbuatan sudah selesai dilaksanakan. Ada tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, sampai pada pelaksanaan. Karena itu, kita harus melihat seluruh rangkaian perbuatannya dan apa sesungguhnya tujuan yang hendak dicapai,” ujar Yusril.
Pemerintah, kata dia, akan terus memantau perkembangan penanganan perkara dan mendukung aparat penegak hukum mengungkap seluruh fakta serta pihak yang terlibat. Proses hukum diharapkan berjalan profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan.