Usut Dugaan Makar, Bareskrim Periksa 59 Saksi Termasuk Tersangka Listyo dkk

ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/nym.
Mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang kini menghadapi kasus dugaan makar.
Editor: Yuliawati
19/11/2026, 14.46 WIB

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah memeriksa 59 orang saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana makar sejak laporan polisi (LP) diterbitkan pada 11 November 2026. Seluruh tersangka dalam kasus penyadapan ilegal turut diperiksa penyidik sebagai saksi untuk mendalami konstruksi kejahatan terhadap keamanan negara tersebut.

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan, tim penyidik bekerja maraton selama satu pekan terakhir guna mengumpulkan alat bukti berbasis dokumen (by document). Selain memeriksa puluhan saksi, penyidik juga menggeledah sejumlah lokasi untuk menelusuri alur kejadian.

"Sejak LP terbit di tanggal 11 November kemarin, secara maraton selama satu minggu ini penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi," ujar Susatyo di Mabes Polri Jakarta Selatan, Kamis (19/11).

Susatyo menjelaskan seluruh tersangka kasus penyadapan ilegal telah dimintai keterangan sebagai saksi. Penyidik juga memeriksa pihak lain yang dinilai berpotensi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara makar ini.

"Semua saksi sudah kami periksa, baik pada tersangka kasus penyadapan ilegal juga saksi-saksi lainnya. Jadi semua tersangka pada penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi, juga saksi-saksi lain yang berpotensial berdasarkan keterangan untuk menjadi tersangka," kata dia.

Menurut Susatyo, pembuktian tindak pidana makar memerlukan analisis mendalam terhadap rangkaian perbuatan pelaku. Oleh karena itu, penyidik memfokuskan pengumpulan barang bukti pada tiga unsur utama dalam hukum pidana.

"Dalam pembuktian tindak pidana makar ada tiga hal yang harus kami laksanakan analisis, yaitu perbuatan permufakatan, kemudian persiapan, dan yang ketiga adalah perbuatan permulaan," kata Susatyo.

Dalam perkara ini, Bareskrim menerapkan konstruksi Pasal 191, Pasal 193, dan Pasal 196 juncto Pasal 160 serta Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Susatyo menambahkan, langkah penegakan hukum ini bertujuan memastikan seluruh aktivitas Presiden dan jalannya pemerintahan berlangsung aman tanpa gangguan.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

Reporter: Sukriwan Ramadhan