Kementerian Pertahanan Lithuania meminta warga untuk tidak membeli ponsel Cina, atau bahkan membuangnya jika sudah dibeli. Perintah itu terbit setelah negara di Eropa ini bersitegang dengan Beijing.
Namun pemerintah Lithuania mengatakan, permintaan untuk membuang ponsel Cina itu terkait laporan dari pusat keamanan siber atau National Cyber Security Center. Riset ini menyebutkan, ponsel dari Cina seperti Xiaomi dan Huawei memiliki kelemahan keamanan.
Berdasarkan laporan National Cyber Security Center, ponsel unggulan Xiaomi yakni Mi 10T 5G memiliki perangkat lunak (software) yang dapat mendeteksi dan menyensor istilah-istilah seperti "bebaskan Tibet", "hidup kemerdekaan Taiwan", atau "gerakan demokrasi".
Laporan itu juga menyoroti lebih dari 449 istilah yang dapat disensor oleh Xiaomi, termasuk pada mesin pencari (browser) internet secara default.
Di Eropa, kemampuan sensor seperti itu telah dihapuskan. Namun, laporan berpendapat bahwa Xiaomi dapat mengaktifkan sensor dari jarak jauh dan kapan saja.
Laporan juga menyoroti gangguan pada ponsel P40 5G Huawei. Toko aplikasi resmi Huawei, AppGallery dianggap mengarahkan pengguna ke toko elektronik pihak ketiga. Sedangkan sejumlah aplikasi di dalamnya dinilai terinfeksi virus.
"Rekomendasi kami yakni tidak membeli ponsel Cina baru, dan menyingkirkan yang sudah dibeli secepat mungkin," kata Wakil Menteri Pertahanan Lithuania Margiris Abukevicius dikutip dari BBC Internasional, Rabu (22/9).
Xiaomi dan Huawei sama-sama membantah laporan tersebut. Juru bicara Xiaomi mengatakan bahwa perusahaan tidak menyensor komunikasi pengguna.
"Xiaomi tidak pernah dan tidak akan pernah membatasi atau memblokir perilaku pribadi pengguna kami," katanya. Perusahaan juga sepenuhnya mematuhi aturan data pribadi di Uni Eropa atau General Data Protection Regulation (GDPR).