Kominfo Siapkan Aturan Antimonopoli Google, WhatsApp hingga Startup

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.
Warga mengamati aplikasi yang dapat diunduh melalui telepon pintar di Jakarta, Selasa (26/10/2021).
Penulis: Desy Setyowati
29/1/2024, 14.22 WIB

Kominfo menyiapkan aturan anti-monopoli ekosistem digital termasuk oleh startup jumbo. Kementerian Komunikasi dan Informatika pun tengah mempelajari Digital Market Act atau DMA dan Digital Service Act alias DSA Uni Eropa.

“Nanti Indonesia bakal memiliki Peraturan Pemerintah alias PP. Mungkin selesai pada kuartal ketiga atau keempat," kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).

DMA adalah UU yang mengatur platform teknologi inti seperti mesin pencarian atau search, e-commerce hingga aplikasi percakapan. DMA melengkapi peraturan persaingan usaha Uni Eropa.

Aturan itu berlaku sejak Mei 2023. Regulasi ini memuat tentang larangan dan kewajiban perusahaan teknologi dalam rangka menjaga persaingan bisnis yang adil.

Sementara itu, DSA terkait layanan perantara perusahaan teknologi. Hal-hal yang diatur di antaranya:

Menetapkan kewajiban khusus bagi pasar digital dalam memerangi penjualan produk dan layanan ilegal

  • Memperkenalkan langkah-langkah untuk melawan konten ilegal secara online dan kewajiban bagi platform untuk bereaksi dengan cepat, namun tetap menghormati hak-hak dasar
  • Melindungi anak di bawah umur secara online dengan melarang platform menggunakan iklan bertarget berdasarkan penggunaan data pribadi anak di bawah umur sebagaimana didefinisikan dalam UU di Uni Eropa
  • Menerapkan batasan tertentu pada penyajian iklan dan penggunaan data pribadi sensitif untuk iklan bertarget, termasuk gender, ras dan agama
  • Melarang antarmuka atau API yang menyesatkan yang dikenal sebagai 'pola gelap', dan praktik yang bertujuan menyesatkan
  • Wajib menawarkan kepada pengguna sistem untuk merekomendasikan konten yang tidak berdasarkan pembuatan profil
  • Menganalisis risiko sistemik yang ditimbulkan terkait penyebaran konten ilegal, dampak negatif terhadap hak-hak dasar, proses pemilu, dan kekerasan berbasis gender atau kesehatan mental

DSA berlaku pada Agustus 2023.

Sanksi bagi perusahaan yang melanggar UU Perlindungan Data atau GDPR yakni denda 4% dari omzet tahunan secara global.

Jika melanggar DMA dikenakan denda 6% dari omzet tahunan global. Bila melanggar DSA, maka didenda 10% dari omzet tahunan global dan naik menjadi 20% jika dilakukan untuk kedua kalinya atau lebih.

Semuel menyampaikan, Kominfo mengkaji PP yang merujuk pada DMA dan DSA di Uni Eropa tersebut. PP tentang ekosistem digital ini akan menjadi aturan pendukung UU ITE.

PP mengenai penciptaan ekosistem digital yang sehat itu merupakan salah satu dari tiga aturan turunan yang disiapkan Kominfo untuk mendukung UU ITE. Dua lainnya yakni penyelenggaraan sistem elektronik dan pelindungan anak di ruang digital.

PP tersebut akan meneruskan isi yang tertuang dalam pasal 40A dari UU tentang perubahan kedua UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

Dalam pasal tersebut dijelaskan penciptaan ekosistem digital yang dimaksud ialah menetapkan kebijakan yang memungkinkan para Penyelenggara Sistem Elektronik atau PSE mendapatkan equal level of playing field alias kesempatan berusaha atau berinovasi yang sama.

Menurut Semuel, untuk menciptakan PP yang dapat mengakomodasi penciptaan ekosistem digital itu, Kominfo mempelajari regulasi serupa dari negara lain. Secara garis besar, Kominfo akan merancang aturan antimonopoli yang tidak hanya berlaku untuk praktik bisnis, tetapi juga penerapan teknologinya.

"Jadi, memastikan tidak ada monopoli atau menggunakan teknologi yang mengunci. Seperti yang sudah ada di Eropa," kata Semuel.

Reporter: Antara