Biaya Spektrum Terjangkau, Berapa Besar Peluang Ekspansi 5G?

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengatakan biaya penggunaan spektrum frekuensi menentukan kemampuan operator telekomunikasi untuk berinvestasi dan memperluas jaringan di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail mengatakan pemerintah perlu menyeimbangkan penerimaan negara dari pemanfaatan spektrum dengan kemampuan investasi operator dan manfaat konektivitas bagi masyarakat demi menggencarkan hal itu.

Menurutnya, spektrum frekuensi tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital. Ia menilai pemerintah perlu menjaga biaya penggunaan spektrum tetap terjangkau agar operator memiliki ruang lebih besar untuk berinvestasi dan memperluas jaringan, termasuk layanan 5G.

“Dengan begitu, seluruh operator dapat membangun dan mengembangkan infrastrukturnya sesegera mungkin,” ujar Ismail dalam sesi diskusi panel pada Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Senin (19/10).

Ia menjelaskan pembangunan infrastruktur telekomunikasi menjadi prasyarat untuk transformasi digital. Pemerintah perlu memastikan  ketersediaan konektivitas terlebih dahulu sebelum masyarakat dapat memanfaatkan berbagai layanan digital secara produktif.

Ismail mengatakan Indonesia telah membangun jaringan 4G dengan cakupan yang menjangkau lebih dari 98 persen wilayah. Seiring dengan itu, perkembangan jaringan 5G berlangsung semakin cepat sehingga ketersediaan spektrum dengan biaya yang sesuai menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung ekspansi jaringan generasi terbaru tersebut.

“Lebih dari 98 persen wilayah Indonesia telah terhubung dengan jaringan 4G. Perkembangan 5G juga berlangsung sangat cepat. Karena itu, persoalan spektrum frekuensi menjadi sangat penting,” ucap Ismail.

Ismail juga mengatakan pemerintah perlu menyeimbangkan keberlanjutan bisnis operator telekomunikasi dengan manfaat pembangunan infrastruktur bagi masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menjaga profitabilitas industri, tetapi juga perlu memastikan investasi jaringan menjawab kebutuhan publik.

Ia juga menyoroti pemerintah telah mengubah pendekatan pengelolaan spektrum frekuensi dalam lima hingga tujuh tahun terakhir. Perubahan tersebut terlihat dari lelang spektrum terbaru yang menawarkan harga relatif terjangkau, sehingga operator memiliki ruang untuk melanjutkan investasi dan mengembangkan jaringan telekomunikasi.

“Menurut saya, sekarang seluruh operator memiliki ruang yang cukup untuk membangun jaringan 5G,” katanya.

Adapun kedepannya pemerintah juga akan terus mengupayakan penyediaan alokasi spektrum bagi operator untuk mendukung pengembangan teknologi telekomunikasi. 

Ismail menilai, kebijakan itu perlu dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan industri dalam jangka panjang. Mengingat pembangunan infrastruktur telekomunikasi membutuhkan investasi modal yang besar dan waktu pengembangan yang tidak singkat.

Ismail menegaskan pemerintah optimistis keberlanjutan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kunci kemajuan digital Indonesia. Melalui kebijakan spektrum yang seimbang, pemerintah berupaya membuka ruang bagi industri untuk terus berinvestasi sekaligus memastikan manfaat konektivitas dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.