PBB Ingatkan Risiko AI Perlebar Ketimpangan antara Negara Maju dan Berkembang

Wakil Sekretaris Jenderal International Telecommunication Union (ITU) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Tomas Lamanauskas menyebut kecerdasan buatan (AI) beresiko memperlebar ketimpangan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang.

“Kesenjangan akibat AI sangat mengkhawatirkan,” kata Lamanauskas di sela-sela acara World Investment Forum yang diselenggarakan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) di Doha, Qatar, dikutip dari Al Jazeera, Minggu (25/10).

Ketimpangan akibat AI dinilai tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur digital seperti akses internet dan listrik. Namun juga berkaitan dengan ketimpangan keterampilan teknologi, yang mana berdampak pada kesenjangan memperoleh kesempatan atas manfaat ekonomi AI. Apalagi, selama ini AI memiliki potensi besar memperkuat sektor kesehatan, pendidikan, layanan publik, industri, perdagangan, sampai pertanian.

“Risiko tidak berhenti hanya pada ketimpangan digital. Kesenjangan yang besar berarti kesenjangan peluang, dan bahkan dapat memperdalam kesenjangan sosial-ekonomi,” lanjutnya.

United Nations Development Programme (UNDP) dalam laporannya pada Desember 2025 juga pernah memperingatkan era baru ketimpangan antar negara akibat AI. Hal ini memundurkan usaha mempersempit kesenjangan yang selama bertahun-tahun berusaha dijembatani.

UNDP juga menyebut, negara yang menghadapi masalah pasokan listrik, konektivitas terbatas, sampai kekurangan tenaga kerja dengan keterampilan teknologi, berisiko kehilangan sebagian peluang ekonomi dari perkembangan AI.

Lamanauskas mencontohkan, ketimpangan infrastruktur digital terlihat pada Afrika dan Amerika Latin yang secara gabungan hanya memiliki 3,3% dari kapasitas pusat data global. Selain itu, sekitar 2,2 miliar orang secara global masih belum memiliki akses internet. Kondisi ini tentu membatasi kemampuan masyarakat untuk mengakses dan menggunakan layanan AI.

Kesenjangan juga terlihat pada tingkat penggunaan AI generatif. Menurut Lamanauskas, sekitar 29% penduduk usia kerja di negara maju telah menggunakan AI generatif. Porsi ini menurun pada negara berkembang, yang mana baru 16% penduduk usia kerja di negara berkembang menggunakan AI generatif.

“Ini benar-benar berpengaruh terhadap kemampuan produktivitas pekerja dan untuk menjadi bagian dari pasar tenaga kerja,” kata Lamanauskas.

Dampaknya pada Lapangan Kerja

Lamanauskas tidak menampik bahwa AI memang berpotensi menghilangkan hingga 90 juta pekerjaan. Ia menyebut, sekitar 40% kemampuan yang digunakan di tempat kerja saat ini dapat berubah pada 2030. Pekerjaan-pekerjaan yang rentan tergantikan otomatisasi ini umumnya yang berkaitan dengan tugas kognitif rutin, meskipun skala kehilangan pekerjaan secara keseluruhan masih belum dapat dipastikan.

Namun pada saat yang sama, AI juga bisa menciptakan hingga 170 lapangan pekerjaan baru. Meski begitu, manfaat ini tidak otomatis dirasakan secara merata oleh seluruh pekerja.

Lamanauskas mencontohkan, hanya sekitar 7% bahasa di Afrika telah terwakili dalam perangkat penerjemahan AI. Adanya keterbatasan bahasa lokal ini akan menghambat dan menimbulkan kesenjangan akses, terutama bagi mereka yang tidak menggunakan bahasa dominan dalam sistem AI.

Di sisi lain, laporan International AI Safety Report 2026 memperkirakan sekitar satu miliar orang telah menggunakan AI untuk berbagai kebutuhan, termasuk mencari informasi kesehatan dan membantu penulisan. Laporan ini menyebut, sekitar 60% pekerjaan di negara maju akan berpotensi terdampak AI. Sedangkan di negara berkembang, sekitar 40% pekerjaan diestimasi akan terdampak paparan AI.

Untuk itu Lamanauskas menilai, pemerintah perlu memastikan negara berkembang memiliki kapasitas untuk mengadopsi teknologi sekaligus menentukan arah pengembangannya.

Setidaknya saat ini sudah ada 104 negara yang memiliki strategi pengembangan AI. Angka ini menunjukkan kenaikan drastis dibandingkan sedekade terakhir, di mana masih hanya empat negara yang memiliki strategi terkait AI.

Pemerataan manfaat AI juga memerlukan investasi pada infrastruktur digital, pendidikan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, sampai regulasi yang memadai. Terutama untuk memastikan negara berkembang dapat berpartisipasi dalam pembentukan teknologi.

Lamanauskas mengestimasi, untuk menjembatani ketimpangan infrastruktur digital secara global, setidaknya diperlukan investasi sekitar US$2,8 triliun hingga 2030.