Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam 10 kasus pelanggaran di pasar modal. Dari rangkaian pemeriksaan tersebut, OJK memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah sebesar Rp 23,77 miliar dari tiga kasus manipulasi perdagangan saham.

Selain itu, regulator menjatuhkan denda administratif dengan nilai keseluruhan Rp 3,71 miliar atas berbagai pelanggaran ketentuan pasar modal, mulai dari manipulasi perdagangan, keterbukaan informasi, pelaporan keuangan, hingga transaksi afiliasi dan material.

Tiga saham yang terseret dalam kasus manipulasi perdagangan tersebut adalah PT Grand House Mulia Tbk (HOMI), PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF), dan PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM).

OJK menyatakan praktik manipulasi tersebut menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan saham sehingga tidak mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran yang sesungguhnya.

"OJK menetapkan tindakan sesuai dengan karakteristik dan tingkat keseriusan pelanggaran," tulis OJK seperti dikutip Sabtu (21/11). 

Kasus pertama melibatkan perdagangan saham HOMI pada periode 20 Maret hingga 21 Juli 2023. OJK menemukan pola transaksi yang melibatkan 15 rekening efek nasabah yang terindikasi terkait dengan aktivitas manipulasi perdagangan.

Dalam kasus ini, OJK memerintahkan PT Sakti Maju Berdikari, Teddi Budiman, Hermanto, dan Indra S untuk mengembalikan keuntungan tidak sah sebesar Rp 6,89 miliar. OJK juga menjatuhkan larangan berkegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) selama lima tahun kepada PT Sakti Maju Berdikari dan Teddi Budiman.

Sementara itu, Hermanto dikenai larangan selama 10 tahun dan Indra S selama tiga tahun. Selain sanksi tersebut, OJK memerintahkan sejumlah perusahaan efek menutup 15 rekening efek yang teridentifikasi terkait aktivitas perdagangan saham HOMI.

Kasus kedua berkaitan dengan manipulasi perdagangan saham SAMF pada 4-19 Mei 2021. OJK menetapkan enam pihak terlibat, yakni Ir JK Kristiyono, PT Surapon Berkah Makmur, Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat.

Hasil pemeriksaan menunjukkan transaksi saham SAMF yang dilakukan Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat berlangsung dari alamat yang sama, yakni PT Bintang Pagi Kapital.

OJK juga menemukan keterkaitan Ir JK Kristiyono dan PT Surapon Berkah Makmur dengan emiten SAMF. Kristiyono diketahui merupakan Direktur PT Saraswanti Indo Genetech yang merupakan perusahaan afiliasi SAMF. Sementara itu, direksi PT Surapon Berkah Makmur merupakan pegawai SAMF.

Dari kasus tersebut, OJK memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah sebesar Rp 10,84 miliar oleh Ir JK Kristiyono dan PT Surapon Berkah Makmur. Sementara itu, Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat diperintahkan mengembalikan keuntungan sebesar Rp 1,72 miliar.

OJK menjatuhkan larangan berkegiatan di sektor PMDK selama lima tahun kepada Ir JK Kristiyono dan PT Surapon Berkah Makmur. Larangan lima tahun juga dikenakan kepada Andre Parlindungan, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Rudi Riang Hepat. Adapun Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat dilarang beraktivitas selama 10 tahun.

Kasus ketiga melibatkan transaksi saham SMDM pada 6 September hingga 18 Oktober 2022. OJK menemukan manipulasi perdagangan yang dilakukan sembilan pihak, yakni Aldo Pratama Purnomo, Noval Diansyah, Rudi Thamrin, Helin Liu, Santi, Johan, Herjohan, Ananda Mauludin, dan Riki Gustanto.

OJK mengungkapkan sebagian pihak melakukan transaksi saham SMDM dalam keikutsertaan mereka pada kompetisi HOTS Championship Season 9 dan Season 10 yang diselenggarakan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

Atas pelanggaran tersebut, OJK memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah sebesar Rp4,32 miliar. Para pihak juga dikenai larangan beraktivitas di sektor PMDK dengan jangka waktu berbeda, yakni lima tahun dan tiga tahun.

Denda Emiten dan Pengurus Perusahaan

Di luar kasus manipulasi saham, OJK menjatuhkan sanksi kepada sejumlah emiten terkait pelanggaran kewajiban keterbukaan informasi, transaksi material, transaksi afiliasi, serta pelaporan keuangan.

Salah satunya adalah PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH). OJK menjatuhkan denda Rp 250 juta kepada perseroan karena tidak menyampaikan informasi atau fakta material kepada regulator dan masyarakat serta tidak mencantumkan informasi tersebut dalam laporan tahunan 2022.

Pelanggaran itu berkaitan dengan perkara hukum yang melibatkan Sean William Henley, yang menjabat Komisaris Utama TECH pada 2022. OJK juga mengenakan denda kepada sejumlah pengurus perusahaan, yakni Rp200 juta kepada Sean William Henley serta masing-masing Rp80 juta kepada Billy Andrian, Yoas, dan Nunu Nugraha.

OJK turut menjatuhkan sanksi kepada PT Karya Bersama Anugerah Tbk karena tidak menjalankan prosedur transaksi material atas perjanjian jual beli tanah di Kalimantan. Perseroan dikenai denda Rp 800 juta.

Dua direksinya, Nicholas Sumasto dan Budi Hariyanto Hartono, juga dikenai denda Rp400 juta secara tanggung renteng karena dinilai tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab pengurusan perusahaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

Pelanggaran kewajiban pengalihan saham treasuri juga ditemukan pada PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. Perseroan belum mengalihkan 114,07 juta saham hasil pembelian kembali hingga batas waktu 4 April 2025.

Atas pelanggaran tersebut, OJK mengenakan denda Rp 550 juta dan memerintahkan perseroan mengalihkan saham treasuri tersebut dalam waktu enam bulan sejak 12 Oktober 2026.

Sementara itu, PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk dikenai denda Rp 325 juta karena tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi atas penambahan penyertaan modal kepada PT Sinarniaga Sejahtera.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk juga dikenai denda Rp 550 juta karena tidak memenuhi kewajiban pengalihan saham PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB) kepada masyarakat setelah pelaksanaan penawaran tender wajib.

OJK meminta Semen Indonesia mengalihkan kembali sedikitnya 2,62% saham SMCB atau sekitar 236,74 juta saham kepada masyarakat paling lambat 31 Desember 2026.

Adapun PT Mark Dynamics Indonesia Tbk dikenai denda Rp 75 juta karena tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi dalam akuisisi PT Anugrah Gloria Mas oleh PT Agro Dynamics Indo.

Soroti Keterbukaan dan Pelaporan Keuangan

Penegakan hukum OJK juga menyasar PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. Perseroan dikenai denda Rp300 juta dan peringatan tertulis atas sejumlah pelanggaran pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi.

Pelanggaran tersebut antara lain terkait penyajian transaksi pihak berelasi dalam laporan arus kas, pencatatan piutang dan utang pihak berelasi, pelaporan transaksi afiliasi, serta keterbukaan informasi atas perjanjian utang dengan PT EMAS.

OJK juga menjatuhkan denda Rp 15 juta kepada Jailani terkait pelanggaran ketentuan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan perseroan tahun buku 2020.

OJK menegaskan penindakan terhadap 10 kasus tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga integritas pasar modal dan melindungi investor. Regulator menyatakan akan terus memperkuat pengawasan transaksi efek, meningkatkan kualitas pemeriksaan, serta berkoordinasi dengan Self-Regulatory Organizations (SRO) untuk mendeteksi dan mencegah praktik yang berpotensi mengganggu integritas pasar.

OJK juga menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari jumlah maupun nilai sanksi, tetapi juga dari efektivitas tindakan korektif dan kepatuhan pihak yang dikenai sanksi.

 

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.