Dukungan BFIN untuk Program Tiga Juta Rumah Bergantung pada Insentif

Dokumentasi BFI Finance
PT BFI Finance buka suara mengenai program pemerintahan baru yaitu tiga juta rumah. BFIN menyatakan perusahaan akan siap mendukung program tersebut apabila ada insentif yang diberikan pemerintah.
Penulis: Patricia Yashinta Desy Abigail
Editor: Selfie Miftahul Jannah
21/11/2024, 16.19 WIB

PT BFI Finance Tbk (BFIN) memberikan tanggapan terkait program pemerintah baru yang menargetkan pembangunan tiga juta rumah. Perusahaan menyatakan kesiapannya untuk mendukung program tersebut, dengan syarat pemerintah memberikan insentif yang memadai.

Meski demikian, Finance Director dan Corporate Secretary BFIN, Sudjono, menjelaskan bahwa program subsidi rumah umumnya bersifat jangka panjang.

"Untuk pembiayaan yang bersifat jangka panjang, biasanya ini menjadi ranahnya bank, bukan di perusahaan pembiayaan," kata Sudjono kepada wartawan dalam paparan publik, Kamis (21/11).

Ia menegaskan program tiga juta jika pembiayaannya bersifat kredit kepemilikan rumah atau KPR, maka tidak sesuai dengan bisnis model BFI Finance.

"Pendanaan kami umumnya itu bersifat short dan medium term yaitu maksimal itu sampai 3 sampai 4 tahun, jika membiayai aset 15 tahun akan terjadi mismatch dan tidak memungkinkan," tuturnya.

Sebagai informasi, Bank Indonesia atau BI memberikan insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) bagi bank-bank yang menyalurkan kredit atau pembiayaan untuk mendukung program 3 juta rumah yang diinisiasi pemerintahan Prabowo Subianto.

(BI) memberikan insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) bagi bank-bank yang menyalurkan kredit atau pembiayaan untuk mendukung program 3 juta rumah yang diinisiasi pemerintahan Prabowo Subianto.

Insentif ini disalurkan kepada bank-bank yang memberikan pembiayaan ke sektor-sektor prioritas, termasuk yang terkait dengan perumahan seperti sektor konstruksi, real estate, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA).

“Mengenai Program 3 Juta Rumah, tentu saja kami sangat menyambut baik karena perumahan kita memang backlog-nya masih tinggi,” ujarnya. Backlog perumahan adalah kondisi yang menggambarkan jumlah kebutuhan rumah yang belum terpenuhi atau terlayani di suatu wilayah. Biasanya, dihitung berdasakan selisih antara jumlah rumah tangga dengan jumlah rumah layak huni yang tersedia. 

Reporter: Patricia Yashinta Desy Abigail