Tak Berutang Atasi Corona, Pemerintah Bisa Potong Gaji & Geser Proyek

ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/nym/foc.
Sejumlah warga antre mendapatkan cairan disinfektan untuk cegah corona di kantor BPBD Tabanan, Bali, Minggu (29/3/2020).
Penulis: Tri Kurnia Yunianto
Editor: Yuliawati
30/3/2020, 14.49 WIB

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan penanganan pandemi virus corona atau Covid-19 di Indonesia membutuhkan stimulus fiskal hingga Rp 1.000 triliun. Stimulus tersebut dapat berupa bantuan untuk pekerja sektor informal, dana kesehatan dan stimulus ke perekonomian secara total.

Peneliti Indef Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah dapat menggeser beberapa anggaran tanpa perlu menambah utang baru. Dia menyebut pemerintah dapat merealokasi APBN untuk pembangunan infrastruktur dan penundaan pemindahan ibu kota, hingga memotong gaji para pejabat.

"Penundaan proyek infrastruktur dapat menghemat APBN Rp 423 triliun, belum termasuk penundaan proyek pemindahan ibu kota baru sebanyak Rp 466 triliun," kata Bhima kepada Katadata.co.id, Senin (30/3).

(Baca: Jakarta Lockdown, Penghasilan Warga Berpotensi Hilang hingga Rp 72 T)

Selain penundaan proyek infrastruktur, Bhima menilai pemerintah memiliki sumber dana tambahan lainnya berupa pemotongan 20% alokasi anggaran kementerian dan lembaga yang dapat menghemat Rp 377 triliun.

Di samping itu pemerintah dapat memotong gaji dan tunjangan pejabat negara, anggota DPR, direksi dan komisaris BUMN serta menaikkan belanja pajak. "Potong gaji dan tunjangan pejabat, anggota DPR, direksi serta komisaris BUMN akan mendapat Rp 2,65 triliun. Kemudian naikkan belanja pajak ke Rp 300 triliun," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Dalam Inpres ini, Kementerian bersama pemda diminta langsung mengajukan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

(Baca: Menebar Bantuan Tunai di Masa Ekonomi Sulit Pandemi Corona)

Kemenkeu juga telah mengidentifikasi belanja kementerian dan lembaga Rp 62,3 triliun dapat direalokasikan untuk penanganan virus corona. Secara spesifik, Sri Mulyani akan merealokasikan dana kesehatan dari APBN hingga Rp 6,1 triliun untuk tenaga medis yang menangani pasien virus corona. Dana tersebut akan diberikan melalui asuransi dan santunan.

Sejak Presiden mengumumkan pasien positif virus corona pertama kali pada 2 Maret 2020, kasusnya terus bertambah. Hingga Minggu (29/3), jumlahnya mencapai 1.285 orang yang menyebabkan kematian 114 orang dan pasien sembuh sebanyak 64 orang.

(Baca: RI Termasuk 3 Negara G20 yang Diramal Ekonominya Masih Tumbuh Positif)

Reporter: Tri Kurnia Yunianto